Telaah | 8 September 2015 20:03 WIB

Relokasi Tanpa Kekerasan


Salah satu proses yang cukup pelik dalam pembangunan adalah ketika harus terjadi pemindahan orang atau relokasi. Memindahkan mereka yang biasanya punya keterikatan dengan suatu tempat tertentu, entah itu keterikatan emosional, sosial, ataupun ekonomi, bukanlah perkara mudah. Berbagai dimensi, mulai dari alasan aturan hingga humanisme, berbaur jadi satu dalam relokasi.


Pemindahan warga tak selalu berjalan mulus. Upaya tersebut oleh pihak yang dipindahkan dipahami sebagai aksi penggusuran. Sulit untuk mengatakan bahwa proses penggusuran steril dari tindak kekerasan atau bentrok. Sangat jarang terjadi pemindahan warga atau relokasi yang dilakukan dengan kerelaan.

Hal tersebut karena dampak relokasi menyebabkan paling tidak tiga perubahan, yakni perubahan pada manusianya, sistem sosial, dan lingkungannya. Ketiga perubahan ini butuh penyesuaian yang tidak sebentar, namun sering kurang diperhatikan pemerintah.

Kasus terbaru bentrokan antara warga dan aparat kepolisian terjadi dalam upaya relokasi warga Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung, DKI Jakarta, pada 20 Agustus 2015 lalu. Bentrok terjadi karena relokasi warga Kampung Pulo dianggap mendadak dan pembongkaran berlangsung paksa. Tokoh masyarakat di Kampung Pulo menyebutkan bentrokan terjadi akibat tindakan represif aparat dan janji yang diingkari.

Warga Kampung Pulo mengaku dijanjikan mendapat ganti rugi atas pemindahan mereka, tetapi tidak dipenuhi. Apalagi sekitar 50 kepala keluarga belum tertampung di Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat. Bagi yang belum tertampung, pemerintah menyediakan rusun di Cakung dan Marunda yang lebih jauh.

Harapan mendapatkan ganti rugi atau sekadar uang kerahiman menjadi tren karena melihat kasus relokasi di tempat lain. Pada relokasi untuk normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, misalnya, warga menerima uang kerahiman sebesar 25 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dikali dengan luas tanah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun pada akhir tahun lalu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Terhadap Penggarap Tanah Negara. Pergub tersebut dimaksudkan mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan normalisasi yang bertujuan untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta.

Namun, pergub itu kemudian dibatalkan oleh peraturan baru dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang pemberian dana kerahiman bagi warga yang menggarap tanah negara. Itu sebabnya warga Kampung Pulo tidak mendapat uang kerahiman. Gubernur DKI Jakarta pun menegaskan tidak akan ada uang kerahiman bagi warga yang direlokasi karena tidak ada dasar hukumnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Kampung Melayu Holili menyatakan, sebenarnya warga Kampung Pulo tidak menolak direlokasi. Warga meminta diberi kesempatan berdialog.

Wilayah Kampung Pulo merupakan salah satu target dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung. Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung sudah dimulai sejak tahun 2013 dan ditargetkan selesai 2016. Normalisasi dimulai dari Manggarai hingga jalan layang T. B. Simatupang sepanjang 19 kilometer. Hingga saat ini yang sudah dinormalisasi baru empat kilometer.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, sepanjang 2013 hingga sekarang proses normalisasi beberapa sungai atau waduk di wilayah DKI Jakarta, yang bertujuan mengembalikan fungsi waduk/sungai sebagai tempat menampung air dan mengendalikan banjir, telah merelokasi sekitar 4.955 keluarga.  Setelah relokasi warga Kampung Pulo, selanjutnya akan dilakukan relokasi warga Bukit Duri ke rumah susun di Pulogebang dan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.

Ruang hidup
Memindahkan warga dari satu lokasi ke lokasi yang lain bukan semata persoalan memindahkan tempat tinggal, tetapi memindahkan ruang hidup yang dapat mengubah perilaku dalam banyak aspek. Perubahan itu paling tidak menyangkut tiga hal, yakni perubahan individu manusianya, sistem sosial, dan lingkungannya. Ketiga hal tersebut berkelindan dengan persoalan ekonomi, komunikasi, dan tata ruang.

Dari sisi individu, kondisi gagap dan tidak merasa aman (insecure) dalam hal ekonomi dan sosial akan mudah dialami oleh warga yang direlokasi. Tempat bekerja mungkin menjadi lebih jauh. Dengan rusun yang berstatus sewa, warga khawatir suatu saat tidak dapat membayar sewa dan terancam terusir dari rusun. Hal itu karena mayoritas warga yang semula tinggal di bantaran sungai bekerja di sektor informal.

Sistem sosial yang terbentuk di tempat asal dengan di hunian baru pun akan berbeda, dipengaruhi oleh perubahan tata ruang dan ruang gerak. Di rusun sebagai tempat hunian baru, sistem sosial lebih tertata dan teratur menuju pola hidup masyarakat yang modern. Kebiasaan dalam menggunakan air, mengelola sampah, dan kebiasaan berkumpul warga akan menghadapi sumber daya yang lebih terbatas dan tidak dapat dilakukan sesukanya.

Adaptasi yang bisa dilakukan dengan baik akan menumbuhkan kohesi yang baru di antara warga. Sebaliknya, gesekan antarpenghuni pun bisa mudah terjadi karena keterbatasan ruang gerak, ruang ekspresi, dan komunikasi, ditambah pula dengan tekanan hidup yang berat.   

Kondisi lingkungan sudah pasti berbeda, dari semula bersifat rumah tapak menjadi rumah berstruktur vertikal dengan akses masuk yang terbatas. Dalam keterbatasan lahan selama tinggal di bantaran sungai, dengan luas sekitar 30-90 meter persegi, penambahan anggota keluarga bisa disiasati dengan menambah ruang ke atas (rumah bertingkat). Dalam satu rumah bisa tinggal beberapa keluarga hingga tiga generasi. Hal ini sulit dilakukan di rusun yang memiliki keterbatasan ruang hanya 30 meter persegi.

Ketiga hal ini  menjadi tantangan tersendiri untuk menjadikan hunian seperti rusun menjadi hunian jangka panjang. Persoalan-persoalan ini harus diantisipasi jika tidak ingin mereka kembali ke bantaran sungai bagian yang lain.  

Tantangan relokasi
Tantangan relokasi masih akan dihadapi pada hari-hari mendatang selama masalah banjir masih belum teratasi. Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta mencoba menerapkan resettlement solution framework, yaitu pendekatan relokasi warga bantaran yang didasarkan  pada kajian sosiologi, lingkungan, dan faktor lainnya. Sayangnya, program ini tidak berjalan baik sehingga pada proses penertiban atau penggusuran sering terjadi bentrokan dan kekerasan antara warga dan aparat.

Di sisi lain, warga bantaran yang terkena penertiban menuntut pemenuhan haknya meski berada di wilayah yang termasuk tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai negara di luar tanah milik perseorangan atau korporasi. Selain tanah negara yang memang disertifikasi, terdapat wilayah yang tidak ada keharusan memiliki dokumen resmi. Penertiban pun tidak semata dilihat dari status tanah, tetapi juga mengacu pada ketentuan mengenai daerah aliran sungai yang harus dipatuhi.

Pada banyak kasus penertiban di bantaran sungai, warga sudah menempati wilayah tersebut secara turun temurun. Sebuah kampung di bantaran sungai semakin berkembang dan menjadi padat karena pengembangan keluarga dan kedatangan kaum urban yang ikut menetap. Sebagian bahkan sudah memiliki surat resmi tanah yang ditempati.

Tanah di Kampung Pulo, misalnya, menurut penggiat Yayasan Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, memiliki dasar verponding (Eigendom Verponding), sistem kepemilikan dari zaman Belanda yang didukung Undang-Undang Agraria tahun 1960. Surat resmi tersebut berbentuk girik, pajak bumi, atau letter C.

Penertiban atau penataan di wilayah bantaran sungai ini sudah berlangsung sejak masa Gubernur Ali Sadikin. Sayangnya, persoalan terus berlanjut ke masa gubernur-gubernur sesudahnya dan kian membesar. Akibatnya, ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan untuk kepentingan umum selalu terbentur pada masalah pembebasan lahan.

Meski telah banyak aturan hukum yang menjadi acuan pembebasan lahan, pelaksanaannya di lapangan tetap saja menimbulkan konflik. Jika konflik tidak diantisipasi dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, niscaya kekerasan akan selalu mengiringi upaya penggusuran atau relokasi.
 
Update/pembaruan:  31 Agustus 2015
 

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus