Telaah | 10 September 2015 20:27 WIB

Menjaga “Ruh” Kemandirian dalam Mengatasi Dilema Anggaran


Berkaca pada pencapaian paruh pertama tahun 2015, penerimaan negara dari perpajakan diperkirakan tidak akan mencapai target. Meskipun pemerintah telah menekan anggaran belanja negara, melonjaknya defisit anggaran tak terelakkan lagi. Dilema anggaran kembali muncul.


Dalam kondisi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah utang negara atau menekan lagi anggaran belanja. Selain implikasi fiskal, kedua pilihan tersebut juga membawa dampak bagi perekonomian nasional. 

Tambahan utang negara akan semakin menambah beban fiskal negara untuk membayar kembali di masa mendatang. Namun, dengan pilihan ini, pemerintah bisa mempertahankan anggaran belanja untuk berbagai program yang telah disiapkan. Sebagaimana yang kita pahami bersama, belanja negara bisa menjadi stimulus kuat bagi berjalannya kegiatan ekonomi nasional.

Di sisi lain, mengurangi kembali anggaran belanja negara bisa membuat defisit anggaran tetap rendah. Beban fiskal untuk membayar utang pun lebih ringan. Namun, anggaran belanja untuk program-program pemerintah harus dipotong atau bahkan dibatalkan.

Pilihan tersebut tidak terhindarkan lagi sebab optimisme pencapaian target penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp 1.489,3 triliun mulai menurun. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  penerimaan pajak hingga 30 Juni 2015 baru mencapai Rp 555,2 triliun. Artinya, baru sekitar 37,3 persen dari jumlah yang ditargetkan.

Penerimaan pajak memang menjadi tumpuan utama penerimaan negara di tengah merosotnya penerimaan negara dari sumber lain, seperti penerimaan sumber daya alam dan setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, penerimaan dari komponen ini diproyeksikan menopang penerimaan negara hingga 84,5 persen. Sementara penerimaan lain yang bukan dari perpajakan hanya 15,2 persen.

Memang, tidaklah mudah mencari solusi yang ideal. Pun apabila meminta pertimbangan para ahli, pelaku usaha dan pihak-pihak lainnya mengenai langkah yang paling tepat, hampir pasti tidak akan berujung pada satu suara bulat.
Lalu, manakah langkah kebijakan pemerintah yang paling optimal dalam situasi ini?
 
Kebijakan defisit anggaran
Hingga saat ini, pemerintah masih mempertahankan kebijakan “defisit anggaran” dalam mengelola keuangan negara. Artinya, belanja negara akan ditetapkan lebih besar dari penerimaannya. Yang menjadi tolok ukur aman tidaknya defisit tersebut biasanya ialah rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan ini dianggap dapat menjaga stimulus fiskal bagi pembangunan di berbagai sektor. Di antaranya ialah infrastruktur, pertanian, dan energi. Selain itu, juga untuk program-program lainnya,seperti perbaikan alat utama sistem persenjataan dan reformasi birokrasi.

Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran hingga 30 Juni 2015 telah mencapai Rp 76,4 triliun. Jumlah ini setara dengan 0,66 persen dari PDB. Defisit ini masih di bawah separuh dari target sebab tingkat penyerapan anggaran belanja pun masih rendah. Dalam kurun waktu yang sama, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 773,9 triliun atau sekitar 39 persen dari anggaran.

Sebagaimana yang kerap terjadi pada masa sebelumnya, penyerapan anggaran belanja menumpuk di paruh kedua tahun anggaran. Realisasi belanja negara umumnya mencapai 96 persen dari pagu yang ditetapkan. Sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja negara enam bulan ke depan, defisit anggaran pun hampir pasti melonjak.

Bila mengacu pada pengelolaan keuangan negara dua tahun terakhir, pemerintah masih mungkin menambah defisit anggaran. Defisit pada dua tahun terakhir era pemerintahan yang lalu mencapai 2,3-2,4 persen dari PDB. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur defisit anggaran negara maksimal 3 persen dari PDB.

Peluang pemerintah untuk menaikkan defisit anggaran dari yang diproyeksikan saat ini sangat terbuka. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil (sebelum perombakan kabinet) beberapa waktu lalu mengonfirmasikan hal ini. Ia menyatakan kalau pemerintah telah bersiap dengan naiknya defisit anggaran dari target sebesar 1,9 persen menjadi 2,2-2,3 persen dari PDB.

Naiknya defisit anggaran akan ditutup dengan tambahan pinjaman sebesar Rp 40 triliun. Hanya saja, belum dijelaskan skema pinjaman apa yang akan diambil. Terkait hal ini, Dana Moneter Internasional atau dikenal dengan International Monetary Fund (IMF) telah terang-terangan menawarkan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia.

Pemerintah sebenarnya masih memiliki opsi lainnya, yakni menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). SBN telah menjadi instrumen utama pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir. SBN dapat berbentuk Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hingga saat ini, SUN masih terbilang efektif dalam mengumpulkan dana, baik dana domestik maupun dana luar negeri.

Sebelum muncul kebutuhan pendanaan baru untuk menutup defisit anggaran, penerbitan SBN 2015 ditargetkan mencapai Rp 452,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 295,7 triliun atau sekitar dua pertiganya digunakan untuk membiayai anggaran belanja. Sementara sisanya sekitar Rp 157,5 triliun untuk pembayaran SBN yang jatuh tempo serta menjalankan rencana buyback atau pembelian kembali.

Dalam konteks politik global yang berkembang saat ini, pembiayaan defisit anggaran dengan penerbitan SBN bisa jadi yang paling tepat. Dengan skema ini, pemerintah Indonesia akan tetap dapat menjaga kemandirian dalam menetapkan arah dan kebijakannya. Yang jelas, campur tangan pihak asing (pemberi pinjaman) bisa terhindarkan.

Di sisi lain, pemerintah bisa memanfaatkan hasil rating atau peringkat Indonesia yang cenderung membaik agar tingkat imbal hasil (bunga) SBN bisa tetap rendah. Salah satunya oleh Standard & Poor’s yang memperbaiki peringkat kredit Indonesia dari posisi “stabil” menjadi “positif”. Semakin baik posisi ini, semakin rendah pula imbal hasil yang akan diterima oleh pasar.

Pada dasarnya, pembiayaan anggaran negara melalui utang merupakan hal yang lumrah dalam pengelolaan keuangan negara. Yang jelas, optimalisasi belanja negara harus dijaga agar manfaat yang dihasilkan bisa lebih besar daripada beban yang ditanggung. Satu hal penting lainnya, kemandirian negara dari intervensi pihak lain harus diperkuat.

Update/pembaruan: 10 Juli 2015
 

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus