Telaah | 1 September 2015 15:01 WIB

Kekeringan, Ujian Pertama Penguatan Ketahanan Pangan Nasional


Adalah lumrah jika kemarau panjang melanda akan menyebabkan kekeringan. Yang jadi soal ialah apabila kekeringan yang terjadi secara massal mengancam ketahanan pangan nasional. Meskipun sudah bisa diprediksi jauh sebelumnya dan diantisipasi semaksimal mungkin, masih banyak lahan pertanian yang gagal panen karena ketiadaan air.



Tahun ini, kekeringan kembali melanda sebagian wilayah Indonesia. Hingga akhir Juli 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya ada 16 provinsi yang dilanda kekeringan. Wilayah yang terkena kekeringan merata, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua.

Di Jawa, hampir seluruh provinsi mengalami kekeringan. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang merupakan wilayah pusat produksi dan lumbung pangan nasional juga tidak terbebas dari kondisi ini. Di luar Jawa, pusat produksi pangan seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) pun mengalami hal yang sama.

16 Provinsi yang dilanda kekeringan tahun 2015

 
Sumber: BNPB

Hingga penghujung tahun, musim penghujan diperkirakan belum akan tiba. Bahkan, di sejumlah wilayah musim penghujan diprediksi akan mundur beberapa bulan setelah itu. Hal ini tidak lepas dari pengaruh El Nino, terutama di wilayah bagian selatan khatulistiwa. El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sekitar ekuator, khususnya di bagian tengah dan timur. Indonesia terkena dampaknya karena berada di kisaran tersebut. Dampak utama El Nino yang nyata adalah pengurangan curah hujan yang signifikan di Indonesia.

Tanpa kemarau panjang pun, wilayah Jawa dan Nusa Tenggara, yang terletak di selatan khatulistiwa, sudah mengalami defisit air sejak lama. Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) satu dasawarsa lalu, defisit air di wilayah tersebut pada musim kemarau bisa mencapai 20 miliar meter kubik. Khusus di Jawa, ada 92 kabupaten/kota yang mengalami defisit air. Sementara durasinya bervariasi, mulai dari satu hingga delapan bulan.

Hingga pertengahan tahun ini, tidak kurang dari 110 hektar lahan pertanian kekeringan. Dalam beberapa bulan ke depan, lahan yang kekeringan akan bertambah sebab musim kemarau diperkirakan masih lama. Kementerian Pertanian memperkirakan lahan pertanian yang dilanda kekeringan bisa mencapai 200 ribu hektar sepanjang musim kemarau ini. Kondisi itu bisa menghambat penyediaan pasokan beras dari hasil produksi nasional. Risiko lanjutannya, harga beras di pasar dalam negeri bisa melonjak.

Dalam menghadapi kekeringan tahun ini, pemerintah melalui BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebenarnya telah menjalankan penanganan darurat kekeringan. Lokasi yang menjadi prioritas ialah wilayah-wilayah yang mengalami krisis air. Dana sekitar Rp 75 miliar disiapkan untuk mengatasi kekeringan dalam jangka pendek.

Untuk solusi jangka panjang baru akan dimulai tahun depan. Menteri Pertanian menyatakan pemerintah akan membangun embung, sumur dalam, serta sumur dangkal. Dengan begitu, lahan tadah hujan bisa tetap digarap saat musim kemarau. Khusus untuk pembangunan embung di seluruh Indonesia, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 triliun.

Yang menjadi pertanyaan, layakkah kekeringan ditangani dengan anggaran sebesar itu?
 
Nilai ekonomi
Akibat kekeringan tahun ini, Indonesia berpotensi kehilangan sekitar satu juta ton gabah kering panen (GKP). Apabila mengacu pada harga GKP yang berkisar antara Rp 4.300 hingga Rp 4.500 per kilogram, nilai ekonomi kerugian produksi pertanian nasional bisa mencapai Rp 4,3 triliun-Rp 4,5 triliun.

Nilai tersebut baru memperhitungkan kerugian langsung saja. Jika kerugian ikutan yang didorong oleh merosotnya produksi nasional juga dihitung, kerugian ekonomi nasional bisa lebih besar. Sektor-sektor di luar pertanian pun akan mengalami kerugian. Termasuk pula di dalamnya hal-hal yang bersifat intangible atau tak terukur seperti kemandirian bangsa dan stabilitas politik.

Sekilas, anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk membangun embung tergolong besar. Bila sepenuhnya diambil dari anggaran Kementerian Pertanian, nilainya sekitar 5 hingga 7 persen dari anggaran yang dialokasikan untuk kementerian ini. Anggaran tersebut bisa membengkak apabila biaya operasional dan pemeliharaan embung juga ditanggung negara.
Hingga saat ini, embung dikenal sebagai salah satu sarana yang relatif murah untuk “memanen” dan menampung air hujan. Cara ini sudah diterapkan di banyak negara, di antaranya  Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, serta sejumlah negara Eropa.

Embung berfungsi untuk menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Dengan begitu, lahan pertanian yang awalnya “menganggur” bisa tetap digarap sepanjang tahun. Artinya, produksi padi nasional bisa ditingkatkan lagi. Upaya itu bisa menjadi terobosan penting untuk menambah pasokan beras di pasar domestik.

Saat impor dibatasi, ketersediaan beras di pasar menjadi kunci bagi kestabilan harganya. Di Indonesia, kestabilan harga beras menjadi indikator penting sebab berkorelasi positif dengan kestabilan politik. Harga beras terkendali, iklim politik pun akan stabil. Sebaliknya, melambungnya harga beras bisa membuat suhu politik nasional “memanas”.

Pembangunan embung, tak diragukan lagi, bakal menjawab persoalan kekeringan yang terus terjadi setiap tahunnya. Namun, berimbangkah antara anggaran Rp 2 triliun dengan hasil produksi yang kelak diperoleh dari hasil pertanian setelah embung-embung terbangun?

Yang belum jelas saat ini ialah soal target embung yang terbangun dengan anggaran sebesar itu. Masih belum jelas benar apakah kekeringan bisa sepenuhnya atau sebagian saja teratasi. Atau bagaimanakah pembiayaan untuk merawat embung yang terbangun nantinya. Parameter tersebut selayaknya menjadi salah satu acuan soal efisien tidaknya pembangunan embung. Artinya, manfaat yang dihasilkan setidaknya harus sama nilainya dengan biaya yang dikeluarkan.

Dalam hitungan sederhana, kalau setidaknya separuh lahan yang terlanda kekeringan saat ini bisa diatasi, anggaran sebesar Rp 2 triliun bisa dianggap sebagai nilai yang layak. Pengeluaran negara ini akan semakin layak apabila embung-embung baru tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lama. Dengan begitu, perhitungan biaya yang dibebankan setiap tahunnya akan semakin kecil.

Kekeringan bukan hanya menyangkut soal perubahan iklim atau kasus bencana alam yang tidak terhindarkan. Namun, yang lebih krusial ialah menyangkut soal ketahanan pangan nasional. Kondisi ini tidak akan tertangani dengan cara berpasrah saja.

Update/pembaruan: 26 Agustus 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus