Telaah | 11 September 2015 20:50 WIB

Gizi Buruk, Perangkap Kemiskinan yang Kanjang


Rezim pemerintah telah berganti, namun nasib balita di Nusa Tenggara Timur masih tetap sama. Kasus gizi buruk pada pada anak-anak berusia di bawah lima tahun di provinsi ini tak kunjung teratasi. Tanpa penanganan serius, mereka terancam kian terperosok dalam perangkap kemiskinan akut.


Dalam lima bulan pertama tahun ini, hampir 2.000 kasus balita bergizi buruk telah ditemukan di NTT. Jika polanya masih sama, kasus ini bisa menembus angka 4.000 hingga penghujung tahun. Artinya, jumlah kasusnya lebih besar dari tahun lalu.

Saat daerah lain membaik, kasus balita bergizi buruk di NTT masih stagnan. Kementerian Kesehatan mencatat, kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan dan mendapatkan perawatan di provinsi ini mencapai lebih 3.415 kasus sepanjang tahun 2014. Angka ini hanya bergeser sedikit dari dua tahun sebelumnya yang mencapai 3.594 kasus.

Bandingkan dengan sejumlah daerah lain yang juga menghadapi kasus balita bergizi buruk yang tinggi. Salah satunya Jawa Timur. Kasus gizi buruk di provinsi berpenduduk terbanyak kedua di Indonesia itu mencapai 10.848 kasus (2012). Jumlah ini merupakan yang tertinggi di antara 33 provinsi Indonesia kala itu. Dua tahun berikutnya, angka tersebut turun sekitar 38 persen hingga tinggal sebanyak 6.772 kasus (2014).

Jawa Barat dan Banten juga menjadi contoh provinsi dengan penurunan kasus gizi buruk yang relatif tinggi. Pada tahun 2012, dijumpai lebih dari 6.700 dan 5.000 kasus  di kedua provinsi itu. Dalam dua tahun berikutnya, kasus balita bergizi buruk yang ditemukan telah di bawah 3.000 kasus.

Hingga kini, tingkat kemiskinan NTT masih terbilang yang tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini pada tahun 2014 masih 19,6 persen. Kemiskinan di wilayah yang masuk dalam gugusan Sunda Kecil ini terkonsenstrasi di wilayah perdesaan. Sekitar 21,8 persen penduduk perdesaan atau hampir 900 ribu orang tergolong miskin.

Banyak bukti empiris di berbagai negara yang membuktikan bahwa gizi buruk memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kemiskinan. Anak-anak yang bergizi buruk cenderung memiliki tinggi badan yang kurang saat dewasa, tingkat pendidikan yang lebih rendah, serta status ekonomi yang juga rendah.

Sejatinya, perbaikan gizi anak dapat mendorong perbaikan kesejahteraan di masa mendatang. Mereka yang ketika di dalam kandungan atau masa kanak-kanak mendapat nutrisi yang cukup, badannya tergolong tinggi dan lebih cerdas. Implikasinya kemudian, tingkat penghasilan mereka cenderung tinggi. Hal ini telah dibuktikan oleh Anne Case dan Christina Paxson dari Princenton University dalam studinya di Inggris dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Profesor David Barker, seorang guru besar epidemiologi klinis di University of Southampton, Inggris, menemukan fakta bahwa bahwa anak-anak yang mendapatkan gizi baik akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi saat dewasa dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan gizi. British Medical Journal menyebut temuan ini sebagai “Hipotesis Barker” dalam salah satu jurnalnya pada tahun 1995.
 
Persoalan nasional
Tingginya kasus balita bergizi buruk pada dasarnya tidak hanya persoalan NTT semata, melainkan juga menjadi persoalan nasional. Di tingkat nasional, meskipun telah turun sekitar 23,8 persen dari tahun 2012, kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan dan mendapatkan perawatan pada tahun 2014 masih lebih dari 32 ribu kasus.

Kasus balita bergizi buruk yang tidak ditemukan dan tercatat di Indonesia bisa jadi jauh lebih besar dari jumlah tersebut. Tidak ada catatan yang pasti, namun angkanya diperkirakan tidak kurang dari 900 ribu balita atau sekitar 4,5 persen dari jumlah balita di Indonesia.

Kini, upaya perbaikan gizi balita telah memiliki ukuran jelas yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013. Permen tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia itu memberi rujukan bahwa kebutuhan gizi untuk setiap kelompok umur tidaklah sama.

Peraturan itu sekaligus merupakan upaya mengubah paradigma tentang kecukupan gizi. Dengan peraturan ini, konsep gizi yang berimbang menjadi sebagai standar yang baru. Gizi yang berimbang ini mensyaratkan asupan karbohidrat, lemak, protein, serta air yang mencukupi kebutuhan tubuh.

Pada masa lalu, fisik dan tenaga yang kuat sudah cukup. Kini, hal tersebut tidak berlaku lagi. Kebutuhan manusia di masa depan tidak lagi sekadar kekuatan fisik, namun juga soal kebutuhan untuk menjadi semakin cerdas. Kecerdasan ini menjadi prasyarat agar mampu beradaptasi dalam lingkungan yang sangat dinamis dengan berbagai tantangannya.

Organisasi Pangan dan Pertanian atau yang dikenal dengan Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan lebih dari 19 juta atau sekitar 7,6 persen penduduk Indonesia mengalami kekurangan pangan yang bergizi  pada tahun 2014. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, penduduk berkekurangan gizi di Asia Tenggara mencapai 60 juta jiwa.

Dalam aspek yang lain, Indonesia hingga kini belum berhasil keluar dari kondisi “kelaparan serius”. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh International Food Policy Research Institute (IFPRI), Indeks Kelaparan Global (IKG) Indonesia masih masuk dalam kategori tersebut. Posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Sejatinya, gizi buruk merupakan turunan dari kelaparan. Apabila persoalaan kelaparan gagal diatasi, peluang untuk mengurangi kasus balita bergizi buruk di NTT dan wilayah lain di Indonesia pun makin kecil. Artinya, penghapusan kemiskinan pun makin sulit.
 
Update/pembaruan: 30 Juni 2015
 

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus