Telaah | 1 September 2015 14:55 WIB

Devaluasi Yuan, Perilaku Rasional “Sang Naga”


Langkah Tiongkok mendevaluasi mata uangnya baru-baru ini bisa membuat banyak negara, terutama yang memiliki kedekatan dengan negara tersebut, meradang. Pasalnya, daya saing produk negeri “Sang Naga” ini akan meningkat sehingga akan “membanjiri” pasar internasional.


Pada dasarnya, kebijakan pemerintah Tiongkok tersebut seharusnya sudah bisa diterka karena merupakan strategi dominan dalam menyikapi merosotnya ekspor negara itu. Kebijakan devaluasi yang dilakukan merupakan keputusan logis.

Sesungguhnya langkah itu paling umum dilakukan para pedagang saat barang dagangan mereka masih menumpuk. Semua jalan ditempuh, mulai dari memberi potongan atau hingga “membanting” harga. Dengan begitu, barang dagangan mereka bisa laku terjual lebih banyak lagi. Dasar pemikiran keputusannya adalah hukum permintaan yang sederhana itu.

Jika harga turun, maka permintaan bisa terdorong naik, sebab makin banyak orang yang berkeinginan untuk membeli, atau, makin banyak barang yang hendak dibeli. Sebaliknya, apabila harga meningkat atau tetap tinggi, permintaan bisa tergerus.

Pemerintah Tiongkok pun berperilaku demikian. Dalam kondisi industri dalam negeri terus berproduksi, sedangkan ekspor justru melambat, tidak ada alternatif lain selain menurunkan harga. Langkah ini mungkin ditempuh dengan jalan membuat harga barang yang diproduksi dalam negeri lebih murah daripada barang yang diproduksi oleh negara lainnya.

Di tingkat negara, agar barang dalam negeri bisa lebih murah, mendevaluasi atau  menurunkan nilai tukar mata uang merupakan pilihan yang rasional. Terlebih lagi, nilai tukar mata uang sejumlah negara pesaing produk Tiongkok juga turut melemah terhadap dollar Amerika Serikat, euro, atau poundsterling. Kalau Tiongkok tidak mendevaluasi mata uangnya, produksi mereka terancam tidak laku di pasar internasional.

Hingga Juli 2015, nilai ekspor negara yang kini berkekuatan ekonomi terbesar di dunia itu tercatat anjlok sekitar 8,3 persen dari periode yang sama tahun lalu. Merosotnya ekspor terutama didorong oleh turunnya ekspor ke Uni Eropa dan Jepang sekitar 12-13 persen. Bagi Tiongkok, penurunan sebesar itu tergolong tinggi sebab nilai ekspor sepanjang tahun lalu mencapai 2,34 triliun dollar AS. Lagipula, hampir seperempat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh ekspor.

Oleh karenanya, bagi negara terluas keempat di dunia ini, turunnya nilai ekspor bisa membuat laju pertumbuhan ekonomi mereka kian merosot. Belum lagi pada saat yang sama pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam negeri juga cenderung melambat. Pada tahun 2014, pertumbuhan konsumsi Tiongkok sekitar 9,9 persen. Padahal, beberapa tahun sebelumnya selalu di atas 10 persen.

Dampaknya jelas, pertumbuhan ekonomi Tiongkok turut terhambat. Meski masih tetap tumbuh, namun lajunya tidak lagi sekencang beberapa tahun yang lalu. Kalau sebelumnya pertumbuhan ekonomi negara itu bisa mencapai dua digit yang artinya di atas 10 persen. Namun, sejak tahun lalu, sudah turun hingga kisaran 7 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan tidak akan lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Ibarat berselancar, setelah menikmati ombak yang tinggi, negeri “Sang Naga” kini berada dalam fase yang menurun.

Meski masih lebih dari dua kali lipat rata-rata pertumbuhan dunia, Tiongkok tidak bisa menerima kondisi tersebut. Rakyat mereka telanjur menikmati pendapatan yang tergolong tinggi serta melaju cepat sejak reformasi ekonomi dijalankan.

Dampak bagi Indonesia
Dalam sistem perekonomian dunia yang kian terbuka, gejolak yang terjadi di suatu negara hampir pasti akan berimbas ke negara-negara lain. Tidak terkecuali dengan yang terjadi di Tiongkok. Yang paling terdampak tentunya negara-negara yang memiliki kedekatan dengan negara tersebut.

Asumsi tersebut telah dibuktikan oleh Waldo Tobler, Profesor Geografi dan Statistik dari University of California, AS. Tobler menyatakan bahwa “segala sesuatu terkait dengan sesuatu lainnya, tetapi keterkaitannya semakin tinggi jika jaraknya semakin dekat”. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat pula dampak yang tersebar.

Prinsip kedekatan jarak ini tidak hanya berlaku secara fisik. Bisa didefinisikan pula sebagai hubungan lainnya, seperti antarwilayah. Misalnya, hubungan perdagangan, politik, sosial, atau hal lain. Artinya, selain jarak fisik atau geografis, intensitas interaksi antarwilayah bisa juga ditentukan oleh jarak ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Teori yang dikemukakan Tobler hampir setengah abad lalu ini menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana sebuah gejolak di satu wilayah bisa berdampak ke wilayah-wilayah lainnya. Di masa kini, teori yang kemudian menjadi hukum pertama geografi ini masih sangat relevan.

Tiongkok mengambil kebijakan devaluasi mata uangnya tentunya atas pertimbangan sendiri. Kecil kemungkinan pemerintah negara adidaya itu juga menimbang dampak kebijakan mereka bagi negara lain, termasuk terhadap Indonesia.

Meski letak geografis Indonesia dengan Tiongkok tidak bisa dikatakan dekat, tetapi hubungan perdagangan antara keduanya tergolong tinggi. Dalam semester pertama tahun ini, nilai total ekspor dan impor kedua negara mencapai 22,3 miliar dollar AS. Bagi Indonesia, nilai perdagangan ini sekitar seperdelapan dari total perdagangan luar negeri dalam kurun waktu tersebut.

Dibandingkan dengan Jepang yang juga merupakan mitra dagang utama Indonesia, nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok kini sekitar 1,4 kali lipat lebih tinggi. Oleh karena itu, kedekatan Indonesia dengan Tiongkok dalam hal perdagangan tidak terbantahkan lagi.

Kembali ke hukum Tobler, interaksi atau hubungan dagang yang tinggi bisa menjadi pemicu kuatnya dampak devaluasi yuan bagi Indonesia. Dampak ini mungkin saja baru akan terlihat dalam jangka menengah atau panjang, sejalan dengan negoisasi dan kesepakatan dagang yang baru akan dibuat.

Yang jelas, neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok juga akan sangat bergantung pada arah pergerakan nilai tukar mata uang masing-masing, terutama terhadap dollar AS, sebab hingga kini mata uang tersebut masih menjadi instrumen utama perdagangan internasional. Apabila depresiasi rupiah masih lebih rendah daripada depresiasi yuan, permintaan produk Tiongkok berpotensi meningkat.

Impor Indonesia dari Tiongkok yang mencapai 14,8 miliar dollar AS dalam enam bulan pertama tahun ini bisa melonjak.  Meningkatnya impor ini dipicu oleh harga barang-barang asal Tiongkok yang menjadi lebih murah dari sebelumnya.

Di sisi lain, ekspor Indonesia secara keseluruhan berpotensi menurun. Produk Indonesia harus bersaing dengan produk Tiongkok di pasar internasional. Dengan harga yang relatif lebih mahal, produk Indonesia bisa kalah bersaing. Kondisi ini bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Suka tidak suka, Tiongkok telah menetapkan kebijakan mendevaluasi mata uangnya. Imbas bagi Indonesia pun tidak akan terhindarkan. Kini, yang terpenting ialah menyiapkan paket kebijakan untuk meredam dampak negatif dari devaluasi yuan tersebut. Meratapi atau mengambinghitamkan kebijakan itu atas kelesuan ekonomi Indonesia saat ini rasanya bukanlah hal yang bijak.
 
Update/pembaruan: 31 Agustus 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus