Telaah | 8 September 2015 19:51 WIB

Calon Tunggal dan Boneka Pilkada


Fenomena “calon boneka” dalam pemilihan kepala daerah muncul dalam pilkada serentak 2015. Ibarat pemanis, calon boneka disodorkan untuk memuluskan jalan kekuasaan pasangan kandidat yang sudah diprediksikan pasti menang. Situasi ini terjadi untuk menghindari kemungkinan calon tunggal dalam pilkada.


Pilkada Kota Surabaya sempat terancam gagal dilakukan pada akhir tahun ini karena hingga batas akhir pendaftaran 28 Juli 2015 tidak ada calon lain yang mendaftar selain pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).  Baik calon lain yang diusung partai politik maupun calon perorangan tidak ada yang memperlihatkan diri di meja pendaftaran.

Sejumlah partai sempat memunculkan isu telah menggalang kekuatan dengan nama Koalisi Majapahit, yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Dua nama, yakni Syamsul Arifin (PKB) dan Siswandi (Demokrat) sempat mengemuka.

Namun, sampai pendaftaran ditutup tidak ada calon mereka yang muncul. Koalisi Poros Tengah yakni PKB, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga dikabarkan memunculkan calon Syamsul Arifin (PKB) dan Warsito (Hanura). Demikian juga dengan Gerindra dan Demokrat yang sempat memunculkan nama Sukoto (nonpartai) dan Siswandi (Demokrat).  

Akan tetapi, semuanya tidak terealisasi sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memperpanjang pendaftaran hingga dua kali. Akhirnya, menjelang penutupan pendaftaran,  Selasa (11/8/2015) sekitar pukul 15.00 WIB pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid datang mendaftar ke Kantor KPU Kota Surabaya. Mereka diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan PAN.

Drama “calon penantang” Risma-Whisnu tak berheti di situ. Pada proses selanjutnya, KPU Kota Surabaya mengeliminasi pasangan Rasiyo-Dhimam karena ada kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. KPU kota buaya kembali memperpanjang waktu pendaftaran pilkada hingga 6-8 September 2015.Pada Selasa (08/9/2015) akhirnya koalisi Demokrat dan PAN memunculkan calon pasangan baru yaitu Rasiyo-Lucy Kurniasari.

Seandainya Rasiyo-Lucy tidak mendaftar, Risma bisa-bisa harus menunggu sampai tahun 2017 untuk dapat kembali ikut pilkada. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah, jika hanya ada calon tunggal, proses ataupun tahapan pilkada akan ditunda dan ikut pada tahapan pilkada selanjutnya, yaitu pada 2017.

Fenomena yang terjadi di Kota Surabaya juga dihadapi sejumlah kota lainnya. Hingga hari terakhir perpanjangan pertama pendaftaran pasangan calon pilkada serentak 2015, dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, tujuh daerah kabupaten/kota di antaranya hanya terdaftar satu pasangan calon. Tujuh daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Pacitan, Tasikmalaya, Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Samarinda, dan Kota Surabaya.

Perpanjangan kemudian kembali dilakukan, 9-11 Agustus 2015. Hasilnya, tiga daerah berhasil memunculkan calon penantang dan empat daerah tetap dengan calon tunggal. Daerah dengan calon tungal adalah Kabupaten Tasikmalaya, Blitar, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Mataram. Terhadap empat daerah tersebut, KPU menunda pelaksanaan pilkada menjadi tahun 2017. Selain empat daerah tersebut, satu kota menyusul, hanya memiliki calon tunggal karena pasangan lawannya mengundurkan diri.

Tahun ini, pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Selain lima daerah dengan pasangan calon tunggal, di 86 daerah lainnya hanya ada dua pasang calon peserta pilkada serentak 2015. Hal itu berarti tetap akan ada potensi serupa (calon tunggal) jika salah satu pasangan calon gagal lolos verifikasi oleh KPU setempat atau mengundurkan diri seperti yang terjadi pada Kota Denpasar.

Calon boneka
Kemunculan beberapa nama pasangan calon setelah masa perpanjangan pendaftaran juga menimbulkan isu lain, yakni “calon boneka” yang diperkirakan hanya dijadikan pelengkap persyaratan kontestasi pilkada. Calon tersebut diduga kuat akan kalah dalam pilkada, tetapi tetap diajukan.

Dugaan seperti itu juga muncul dalam pilkada Kota Surabaya. Kuatnya pamor Risma di kota itu nyaris tak tertandingi oleh nama-nama yang sempat dimunculkan oleh parpol.  Berdasarkan hasil survey Pusat Penelitian Politik dan Agama (Puspolitika) yang dirilis akhir Mei 2015 lalu, popularitas Walikota Tri Rismaharini mencapai 93 persen dan elektabilitasnya 43 persen.

Popularitas Risma jauh mengungguli nama-nama yang sempat mencuat seperti Sukoto (60 persen), Wisnu Sakti Buana (55 persen), Arzeti Bilbina, dan Dhimam Abror (40 persen). Setelah itu memang belum ada rilis survei yang lebih komprehensif. Namun, bisa diduga nama Risma yang telah terkenal sebagai salah satu walikota terbaik di dunia itu memang pantas menggentarkan nyali lawan-lawan politiknya.

Fenomena seperti di Kota Surabaya potensial terjadi di daerah-daerah lain. Calon pasangan yang kuat dukungannya akan berkompetisi dengan calon pasangan yang mendaftar pada masa perpanjangan, yang diduga sementara pihak sebagai calon yang sengaja diajukan agar tak terjadi calon tunggal. Tak terhindari muncul dugaan soal calon boneka.

Kemunculan calon boneka menunjukkan adanya politik transaksional yang terjadi karena beberapa sebab. Pertama adalah begitu kuatnya sosok salah satu pasangan calon sehingga berdasarkan perhitungan politik apa pun sulit mengalahkannya. Kedua, ketidaksiapan parpol menyiapkan kadernya sehingga ketika dibutuhkan tidak ada kader yang tangguh untuk dipertarungkan.

Ketiga, besarnya mahar politik yang diminta oleh calon parpol pengusung sehingga calon-calon yang sebetulnya memiliki kemampuan tapi terkendala dana tidak sanggup maju dalam pilkada.  Keempat, parpol-parpol yang ada sebetulnya sepakat mendukung calon yang sudah terprediksi kuat. Namun, mereka mengajukan calon untuk dua kepentingan. Bisa untuk digugurkan jika ada lebih dari dua pasangan calon, atau dimajukan sebagai “boneka” jika hanya ada calon tungal. Keduanya, tentu berkaitan dengan mahar politik.

Mahar politik untuk memunculkan calon boneka ini sangat mungkin diminta oleh partai kepada pasangan calon yang punya elektabilitas tinggi atau bahkan partai pengusungnya. Beberapa petahana yang kuat terindikasi menyiapkan calon akal-akalan untuk menjadi lawan fiktif di pilkada. Isu ini sudah terbukti dalam mundurnya Haries Purwoko pesaing petahana Risma di Surabaya, setelah didengungkan sebagai "calon boneka".
 
Update/pembaruan:  19 Agustus 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus