Telaah | 25 Juni 2014 15:15 WIB

Kepulauan Riau: Kepri yang Melesat


Sejak menjadi daerah otonom, Provinsi Kepulauan Riau mengalami lompatan dalam aspek politik dan kesejahteraan. Angin reformasi dan kebijakan otonomi daerah membawa perubahan bagi daerah.


Dinamika politik yang berlangsung dalam satu dasawarsa terakhir pun berada dalam koridor yang selalu terjaga untuk mendukung iklim bisnis dan investasi.

Secara ekonomi, Kepulauan Riau sudah unggul sejak 43 tahun lalu, sejak pembentukan otoritas pengelolaan kawasan yang bernama Otorita Batam. Perekonomian Kepri tumbuh di atas rata-rata nasional dengan sektor industri sebagai lokomotifnya. Kegiatan sektor industri ini menyumbang hampir separuh dari produk domestik regional bruto Kepri. Batam sendiri menjelma menjadi kota industri berskala nasional.

Kepri diuntungkan secara geografis. Provinsi yang otonom pada 2002 (tetapi operasional pemerintahannya baru pada 2004) ini berada di jalur transportasi internasional bersebelahan dengan Singapura sebagai salah satu pusat bisnis dunia. Hal ini memberi berkah perekonomian. Lalu lintas ekspor dan impor di pelabuhan utama Kepri bernilai sekitar 11 miliar dollar AS per tahun. Selain itu, Kepri memiliki keistimewaan sebagai pelabuhan bebas dan masuk dalam zona perdagangan bebas (free trade zone), yaitu di kawasan Pulau Batam, Bintan, dan Karimun.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kepri tinggi, berada di atas angka pertumbuhan nasional. Pada tahun 2012, angka pertumbuhan ekonominya mencapai 6,84. Pendapatan per kapita wilayah ini sebesar Rp 49,6 juta.

Dari sisi kesejahteraan masyarakatnya pun tergolong menawan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berada di urutan ke-6 dari 34 provinsi. Tahun 2012, IPM Kepri 76,20, meningkat pesat dari 73,68 pada tahun 2007. Begitu pun jika Indeks Kesejahteraan Daerah (IKD) yang digunakan. Hasil kajian Litbang Kompas, dalam periode 2007-2012, kualitas kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah Kepri meningkat dari angka 65 menjadi 74,5.

Upaya Pemerintah Provinsi Kepri memperbaiki kesejahteraan masyarakat cukup berhasil jika dilihat dari alokasi anggaran daerah. Dengan mengambil rentang waktu lima tahun perhitungan (2007-2012), Kepri termasuk salah satu provinsi yang memiliki tingkat efisiensi anggaran yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Capaiannya lebih baik ketimbang capaian nasional. Indikasi tersebut menunjukkan, Kepri tergolong relatif lebih efisien dibandingkan dengan rata-rata pencapaian berbagai provinsi di negeri ini.

Geliat ekonomi yang menggairahkan di Kepri menjadi magnet bagi pendatang. Kondisi ekonomi dan demografi seperti ini ditunjang karakter masyarakat Kepri yang relatif terbuka. Masyarakatnya heterogen. Hal ini ikut memberi konsekuensi pada politik.

Penguasaan partai politik di Kepri bisa berubah dinamis, agak berbeda dengan pola yang berlangsung di provinsi induknya (Riau) yang cenderung statis.

Pada Pemilihan Umum 1999, misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menguasai Kepri. Namun, pada Pemilu 2004, dominasi penguasaan partai beralih ke Partai Golkar dan bertahan hingga Pemilu 2009.

Namun, meski terjadi perubahan pilihan partai, pertalian yang erat antara politik dan ekonomi tetap positif, yaitu bermuara pada tujuan untuk tetap menjaga kegiatan bisnis dan investasi di provinsi kepulauan ini.
 

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus