Populer | 1 Februari 2016 09:18 WIB

GBHN, Membumikan Panduan


Wacana menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara diyakini publik dapat menjawab kegelisahan karena merangkum arah pembangunan pusat dan daerah. GBHN dipandang layak ”dihidupkan” lagi dengan prasyarat bukan paket top down dari lembaga negara yang berwenang.


Tanpa panduan, negara ini bagaikan kapal yang berlayar tanpa tujuan. Meskipun bertujuan sama untuk kemakmuran rakyat, arah pembangunan yang terus digalakkan di tingkat pusat dan daerah relatif belum terpadu. Tak heran, kebijakan yang saling bertabrakan terus bermunculan dan rentan ditumpangi kepentingan berbagai pihak.

Mayoritas publik tak memungkiri betapa pentingnya keberadaan panduan kebijakan nasional. Namun, kebimbangan menyeruak ketika sampai pada persoalan bagaimana merumuskan panduan pembangunan jangka panjang yang paling sesuai dan mampu menjawab kebutuhan bangsa.

Pada masa Orde Baru, Indonesia memiliki GBHN sebagai panduan pembangunan nasional jangka panjang. GBHN yang disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara saat itu bersifat sentralistis dan ”dari atas ke bawah” atau top down.

GBHN juga bersifat ideologis dan abstrak sehingga tidak banyak berubah selama 32 tahun meski pembaruan GBHN dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Modifikasi yang terjadi sebatas pada cara-cara mencapai tujuan negara dalam GBHN.

Memasuki era reformasi, produk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tak langsung mendelegitimasi eksistensi GBHN sebagai panduan pembangunan nasional jangka panjang.

Secara legal formal, UU tersebut menetapkan pembangunan nasional akan berlangsung dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Sejak 2007, istilah GBHN tidak lagi dipakai sebagai acuan pembangunan, digantikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN yang berdurasi 20 tahun disahkan melalui UU No 17/2007.

RPJPN merupakan perencanaan pembangunan yang bersifat praktis dan detail, disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai eksekutif. Dibandingkan dengan GBHN, RPJPN lebih fleksibel dalam arti jika terjadi perubahan kondisi bangsa, RPJPN dapat berubah seluruhnya.

Implementasi

Satu windu telah berlalu sejak penetapan RPJPN. Bagaimanakah implementasi RPJPN di mata publik?

Persoalan utama yang disorot publik adalah kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. Dua dari tiga responden menilai, sejak reformasi, kebijakan antara satu presiden dan presiden berikutnya belum mencerminkan suatu kesinambungan. Ketika presiden berganti, fokus kebijakan nasional pun berubah.

Pada masa pemerintahan Soeharto, misalnya, fokus kebijakan pembangunan nasional adalah pertanian. Fokus kebijakan itu bergeser pada investasi saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kepala negara. Benang merah kedua fokus sebelumnya menjadi semakin samar ketika Presiden Joko Widodo menitikberatkan fokus pembangunan pada infrastruktur.

Ketidaksinambungan tersebut, menurut publik, disebabkan oleh kurang berfungsinya panduan pembangunan nasional jangka panjang yang ada. Minimnya fungsi panduan kebijakan juga disuarakan oleh tiga dari empat responden sebagai penyebab pencapaian nasional jangka panjang jarang terwujud.

Hal tersebut, antara lain, kemandekan program transmigrasi dan Keluarga Berencana (KB) tanpa ada evaluasi saat pemerintahan berganti. Bagi hampir 75 persen responden, kedua hal itu mencerminkan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang selama ini belum berjalan baik.

Tak hanya kebijakan horizontal antarpresiden yang dinilai tidak berkesinambungan, publik menilai implementasi kebijakan vertikal dari pusat ke daerah pun tidak sejalan.

Menurut tujuh dari sepuluh responden, perbedaan antara kebijakan nasional dan daerah merupakan dampak dari lemahnya fungsi panduan pembangunan jangka panjang yang ada. Publik sepakat bahwa perlu dilakukan pengkajian dan perumusan ulang atas panduan yang semestinya menjadi haluan pembangunan nasional tersebut.

Dalam konteks tersebut di atas, kemunculan gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN yang berfungsi sebagai panduan kebijakan dan pembangunan nasional disambut hangat oleh mayoritas publik. Sebanyak 86 persen responden merespons positif setuju gagasan untuk menghadirkan lagi GBHN yang lebih bersifat ideologis ketimbang RPJPN.

Prasyarat utama

Akan tetapi, penting digarisbawahi bahwa hampir 100 persen responden menolak pemberlakuan GBHN seperti pada masa Orde Baru. Prasyarat utama yang diminta publik adalah GBHN harus sesuai dengan kondisi terkini.

Salah satu perubahan mendasar yang diharapkan publik adalah agar GBHN tidak lagi berupa arahan MPR kepada presiden dan kepala daerah.

Oleh karena itu, tiga dari empat responden mengusulkan agar GBHN disusun MPR (yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) bersama presiden, yang kini dipilih langsung oleh rakyat.

GBHN pantang digunakan untuk melemahkan sistem presidensial. GBHN juga tidak boleh dipakai untuk mengembalikan kekuasaan tertinggi negara pada satu lembaga negara saja, yaitu MPR.

Publik masih menginginkan trias politika, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif, duduk sama tinggi sehingga memiliki kewenangan yang setara untuk saling mengawasi.

Proporsi suara kelompok yang mengusulkan GBHN dihidupkan kembali dengan modifikasi dalam pengumpulan opini publik ini lebih banyak ketimbang kelompok yang menginisiasi pembenahan RPJPN. Tak dapat disangkal, GBHN yang telah masuk dalam kurikulum pendidikan selama kurang lebih tiga dekade pada era Orde Baru relatif lebih melekat dalam benak rakyat.

Adapun RPJPN yang merupakan hasil reformasi dan berumur sewindu belum lagi tersosialisasi dengan baik di masyarakat. RPJPN yang cenderung bersifat teknis pun lebih sulit dipahami oleh masyarakat awam dibandingkan GBHN yang bernapaskan ideologis.

Namun, satu hal yang pasti adalah publik menuntut keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan haluan nasional dan menolak panduan kebijakan nasional yang bersifat searah dari atas ke bawah.

Publik merindukan hadirnya haluan nasional yang merupakan hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa. Publik juga memimpikan panduan kebijakan nasional dirumuskan dan rutin disosialisasikan agar mudah dipahami masyarakat awam.

Lebih jauh, publik berharap masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan nasional. Penyusunan ulang panduan kebijakan pembangunan nasional jangka panjang juga bisa menjadi sarana untuk mengembalikan fungsi parlemen.

Meski masih digelayuti kegamangan, sebagian publik yakin bahwa GBHN atau panduan lain yang bersifat ideologis dan konsisten mampu mengarahkan pembangunan jangka panjang menuju kemakmuran rakyat. Yang terpenting adalah negara ini memiliki panduan yang membumi untuk memandu ke mana negeri ini akan melaju.

Infografik  |  Data polling

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus