Populer | 20 April 2015 14:57 WIB

Berharap pada Diplomasi untuk Rakyat


Kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diarahkan pada diplomasi untuk kepentingan rakyat. Publik menyikapi kebijakan itu secara beragam. Tidak semua kebijakan terkait hubungan dengan negara asing dinilai secara positif. Namun, harapan tetap disandangkan ke pundak pemerintah.


Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menyatakan, fokus kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama lima tahun ke depan adalah pada menjaga kedaulatan Indonesia, melindungi warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan diplomasi ekonomi. Tiga prioritas kebijakan luar negeri tersebut dilaksanakan demi tujuan memenuhi kepentingan rakyat atau diplomasi yang membumi.

Hasil jajak pendapat Kompas, pekan lalu, menunjukkan, reaksi beragam diberikan oleh publik terkait kepuasan terhadap tiga prioritas kebijakan luar negeri tersebut. Mereka yang menyatakan tidak puas cenderung lebih banyak disuarakan oleh responden pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden 2014. Sementara para pemilih Jokowi-Kalla menyatakan sebaliknya.

Meski demikian, baik pemilih Prabowo-Hatta maupun pemilih Jokowi-Kalla sama-sama menggantungkan harapan ke pundak pemerintah dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang pro kepentingan rakyat. Hampir semua pemilih Jokowi-Kalla dan lebih dari separuh pemilih Prabowo-Hatta yakin pemerintahan Jokowi-Kalla akan mampu menjaga kedaulatan laut Indonesia. Sementara itu, proporsi suara yang berimbang diberikan oleh responden pemilih Prabowo-Hatta dalam menyuarakan keyakinan dan keraguan terhadap kebijakan diplomasi ekonomi pemerintah.



Pekerja migran

Fokus keprihatinan publik terkait hubungan Indonesia dengan negara asing saat ini adalah pada perlindungan WNI di luar negeri. Peristiwa eksekusi mati dua pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim, pekan lalu, menjadi pemicunya. Pelaksanaan hukuman mati tanpa didahului notifikasi atau pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia itu menjadi salah satu faktor ketidakpuasan lebih dari separuh responden (51,8 persen) jajak pendapat terhadap upaya pemerintah melindungi WNI di luar negeri.

Kemenlu telah melayangkan surat protes dan memanggil Duta Besar Indonesia di Arab Saudi. Terhadap respons pemerintah tersebut, lebih dari separuh bagian responden menyatakan respons itu sudah wajar dan tidak terlalu lembek. Pendapat ini disuarakan responden pemilih Jokowi-Kalla dan Prabowo-Hatta secara hampir berimbang. Enam dari 10 responden pemilih Jokowi-Kalla dan satu dari dua responden pemilih Prabowo-Hatta memberikan penilaian tersebut.

Namun, Migrant Care—yang merupakan organisasi pendamping pekerja migran—menyatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya melayangkan protes keras, tetapi juga disertai dengan pengusiran Duta Besar Arab Saudi dari Indonesia dan penundaan kerja sama bilateral. Migrant Care berpendapat, Pemerintah Arab Saudi tidak memiliki tata krama diplomasi yang baik. Di sisi lain, pemerintah dianggap gagal dalam diplomasi perlindungan pekerja migran.

Persoalan perlindungan para pekerja migran Indonesia telah berlangsung lama sejak pemerintahan sebelum Jokowi-Kalla. Kompleksitas persoalan mengakibatkan perlindungan terhadap para pekerja migran belum optimal. Data Kemenlu menyebutkan, saat ini terdapat 2,7 juta WNI yang terdaftar berada di luar negeri. Namun, jumlah itu bisa membengkak menjadi 4,3 juta karena masih banyak WNI yang pergi ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Dari jumlah WNI yang terdaftar ada di luar negeri, sebanyak 99,3 persen merupakan pekerja nonprofesional yang 65 persennya adalah perempuan pekerja sektor domestik.

Di sisi lain, publik mengapresiasi langkah pemerintah dalam melindungi warga Indonesia yang terjebak di Yaman yang sedang mengalami konflik. Enam dari 10 responden menyatakan, keberhasilan evakuasi warga Indonesia di Yaman merupakan bukti usaha keras pemerintahan Jokowi-Kalla untuk hadir melindungi warganya yang ada di luar negeri. Diplomasi untuk rakyat berhasil diwujudkan di Yaman. Hingga 18 April 2015, sebanyak 1.990 WNI yang mendaftar telah dievakuasi dari area konflik di Yaman.



Kedaulatan

Seiring dengan apresiasi tersebut, publik juga mendukung kebijakan penjagaan kedaulatan Indonesia secara keseluruhan. Tujuh dari 10 responden merasa yakin jika pemerintah saat ini mampu menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Salah satu yang diapresiasi publik adalah kebijakan untuk menenggelamkan atau meledakkan kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Tindakan tegas itu dianggap mayoritas responden (70,4 persen) akan memberikan efek jera kepada pihak asing yang coba melanggar peraturan di Indonesia.

Masih terkait dengan kedaulatan, publik menaruh perhatian cukup besar terhadap kebijakan perluasan penanaman modal asing di Indonesia. Dalam beberapa kali lawatan ke luar negeri, Presiden Joko Widodo terus mendorong modal asing untuk datang berinvestasi di
Indonesia. Sejumlah pihak menyuarakan kegelisahan terhadap potensi pelanggaran kedaulatan ekonomi yang semakin masif.

Namun, publik jajak pendapat masih memiliki asa terhadap pemerintah yang tidak akan meminggirkan kepentingan nasional. Bagi separuh lebih responden, mengundang lebih banyak investor asing ke Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi berdikari yang menjadi visi pemerintahan Jokowi-Kalla. Hal itu bisa terjadi karena publik masih memiliki keyakinan bahwa perluasan penanaman modal asing dilakukan dengan tetap memberikan proteksi, peluang, dan pendampingan kepada modal nasional.

Pemerintah tampak berusaha membuka peluang ekonomi nasional untuk berkembang, salah satunya dengan menekan angka impor berbagai produk. Dalam tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla, terdapat surplus perdagangan sebagai akibat angka impor yang turun 15,10 persen dibandingkan dengan periode sama pada 2014. Bahkan, impor bahan mentah telah turun hingga 16,22 persen, sementara impor barang modal berkurang 10,31 persen (The Jakarta Post, 16/4/2015).

Asia dan Afrika

Publik jajak pendapat juga mengakui peran menonjol pemerintah saat ini di antara negara-negara di Asia dan Afrika. Hampir semua responden menyatakan hal tersebut.

Dalam upaya menjadi penengah konflik Laut Tiongkok Selatan, Presiden Joko Widodo menyatakan secara tegas bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum mengklaim Laut Tiongkok Selatan sebagai teritorinya. Dalam konflik ini, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia mengambil posisi sebagai penengah yang jujur.

Ketegasan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan diplomasi luar negeri semata demi kepentingan nasional.

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus