Pantau Media | 10 September 2015 20:14 WIB

Perombakan Kabinet dalam Sebuah Politik Majemuk


“Kekuatan Joko Widodo sesungguhnya bukan terletak pada pribadinya semata, tetapi juga pada kemampuannya memilih orang-orang yang tepat untuk membantu menjalankan visinya.” Ungkapan itu terucap dari mulut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketika masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Ucapan dari orang terdekat Jokowi dalam menjalankan pemerintahan DKI Jakarta tersebut dilontarkan dalam suatu kesempatan wawancara dengan penulis menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Lontaran saat itu tampaknya tidak berlebihan.

Melesatnya nama Jokowi ke kancah politik nasional di antaranya adalah karena kemampuannya menjaga jarak dengan kepentingan partai  dalam mengatur birokrasi dan menjalankan roda pemerintahan. Hal itu tampak saat ia menjabat sebagai Walikota Surakarta, Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta.

Dengan entengnya Jokowi mencopot pejabat-pejabat birokrasi dan menggantikan dengan orang baru jika dipandang tidak sigap atau kurang mampu mengatasi persoalan layanan publik. Sejumlah pejabat daerah, mulai dari lurah hingga kepala dinas, pernah merasakan “tangan dingin” Jokowi dalam membenahi birokrasi.

Sebaliknya, ia juga bersikukuh mempertahankan orang yang berkualitas walaupun ditentang masyarakat atau menteri sekalipun, seperti terjadi pada kasus Lurah Susan. Ia mengandalkan modal sosial berupa dukungan dari masyarakat langsung, untuk melawan berbagai kepentingan dan tarikan kekuatan politik elite.

Dengan peraihan suara 90,09 persen suara pada pemilihan kepala daerah Surakarta, Jokowi dapat dikatakan telah menjelma menjadi sosok yang merepresentasikan kepentingan publik. Nyaris tak ada hambatan baginya untuk mengambil langkah apa pun dalam menata birokrasi.

Di Jakarta, Jokowi juga bertindak enteng dalam menurunkan atau memutasi pegawai pemerintah daerah yang tidak dapat mengikuti irama kerjanya. Dukungan yang hanya 53,82 persen dari warga Jakarta dalam pemilihan gubernur tak membuatnya jengah mengotak-atik jajaran pegawai bawahannya.

Popularitas Jokowi bahkan kian menanjak dan langkah-langkahnya dalam menyikapi problem masyarakat menjadi model yang diikuti oleh banyak kepala daerah lain. Dengan dukungan yang begitu luas, kebebasan memutuskan siapa saja yang layak membantunya seolah tanpa batas.

Kebebasan itu masih milik Jokowi sampai tahap koalisi. Ia berani menegaskan kepada partai politik pengusungnya untuk mendukung tanpa terlebih dahulu menawarkan barter posisi bagi orang-orang partai. Walaupun tarikan kepentingan parpol pengusung demikian besar, Jokowi masih dapat mengendalikan hingga pemilu selesai digelar dan ia menjadi presiden.

Akan tetapi, situasi dengan cepat berubah begitu kursi presiden telah diduduki. Jokowi berada di titik batas kekuatannya memilih “pembantu” presiden. Perubahan itu setidaknya bisa dilihat pada bergesernya konstelasi politik berikut: polarisasi popularitas yang mencapai batas dan kuatnya tarikan kepentingan partai.
 
 
Margin popularitas
Pemilihan umum Prresiden 2014 lalu bisa dikatakan merupakan pemilu langsung yang paling keras. Pemilu yang hanya memunculkan dua calon tersebut telah membuat polarisasi dukungan terbagi ke dalam dua kubu yang sangat diametrikal. Fanatisme massa, terutama pada kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dengan Koalisi Merah Putihnya, sulit mencair. Tetap mengental dan sewaktu-waktu menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Tidak seperti biasanya, menjadi massa apung setelah calonnya kalah. Kali ini, menjadi massa yang keras dan sulit dicairkan.

Jokowi, pada akhirnya hanya memiliki modal sosial dari 53,15 persen pemilihnya dan sulit menaikkan margin popularitasnya dengan menyedot dari massa lawan politiknya. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, popularitas Jokowi kian merosot, sebagaimana tercermin dari hasil survei sejumlah lembaga riset. Dalam situasi ini, popularitas Jokowi yang melambung di level internasional lewat sejumlah event atau kesempatan, tampaknya tak banyak berpengaruh pada rentannya posisi politik presiden.

Dalam situasi massa yang tersegregasi dan sulitnya memperlebar margin dukungan, Jokowi berada di posisi sulit dan memiliki posisi tawar yang lemah terhadap partai politik. Terlebih, ia bukan ketua partai. Satu-satunya pintu masuk untuk memperluas dukungan politik adalah dengan memberi tempat bagi masuknya pengaruh partai.  

Sayangnya, ketika hal itu terjadi, kabinet yang terbentuk terlalu kuat menampilkan citra kabinet “pelangi”. Kekecewaan pun meletup sesaat setelah nama-nama menteri diumumkan. Walaupun mayoritas kursi menteri diisi oleh kalangan profesional, namun aroma barter posisi dengan dukungan partai terasa tajam. Masuknya sejumlah nama yang dinilai publik tidak layak namun dipaksakan masuk ke jajaran menteri menjadi indikasi hal tersebut.

Walaupun satu dua menteri langsung melesat dengan kinerja yang meyakinkan, namun tidak menutupi mendung yang membayangi keraguan publik akan kinerja Kabinet Gotong Royong. Sejumlah komponen relawan pendukung Jokowi juga bereaksi keras menuntut pergantian menteri yang kurang pas dan dianggap titipan partai, terutama dari partai utama pengusung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Kelompok kepentingan di tubuh pendukung Jokowi pun terpecah, menjadikan modal sosial yang ia genggam tak sesolid sebelumnya. Untuk mengatasi tercerai-berainya soliditas dukungan, sejumlah relawan dari berbagai kelompok ditarik ke jajaran birokrasi. Hasilnya, untuk sementara gaung protes dari kalangan internal mereda.

Namun, Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah yang kian besar dan kompleks. Turunnya nilai tukar rupiah akibat krisis ekonomi global dan lesunya bisnis, perubahan cuaca yang menurunkan hasil pertanian, subsidi bahan bakar minyak, lamanya penyesuaian nomenklatur kementerian, serta berbagai masalah keuangan lainnya menghadang pemerintahan yang baru seumur jagung. Gebrakan-gebrakan awal yang dilakukan sejumlah menteri pada akhirnya menyusut ke dalam rutinitas. Maka tak berlebihan jika dalam situasi ini tuntutan reshuffle atau perombakan kabinet makin keras disuarakan.
 
Tarikan partai
Lingkungan politik di level kepala negara tampaknya berbeda dengan lingkungan kepala daerah. Di level pemerintah pusat, banyak kekuatan politik dengan beragam kepentingan yang tak mudah diabaikan. Terlebih, dengan mampatnya sumber-sumber dukungan dari masyarakat luas. Jalan buntu membuka keran popularitas tampak tak lagi mudah.

Dalam situasi seperti ini, mudah bagi parpol untuk memainkan perannya, meraih kekuasaan di ruang yang terbuka. Internal PDI-P sendiri tampaknya juga mulai memainkan strategi yang berbeda, yakni membuka keran kekuasaan bagi partai-partai di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan untuk menambah dukungan politik di parlemen dengan mengangkat menteri dari partai yang belum tergabung dalam koalisi pemerintah jika ingin melakukan perombakan kabinet. Dalam kontraksi kekuatan politik yang cenderung kian majemuk, saran Basarah bisa jadi akan menjadi salah satu solusi mempertahankan kekuasaan.

Namun, siapapun yang akan menggantikan menteri-menteri yang sekarang menjabat, tidak mudah mendapat simpati. Kepercayaan kepada sosok elite, tampaknya telah berubah. Saat ini nyaris sulit mencari figur-figur populer yang dapat meraih simpati banyak, kecuali beberapa kepala daerah. Mungkin, saatnya bagi Jokowi untuk mempersiapkan sebuah gebrakan baru dengan wajah-wajah segar yang terbiasa berorientasi pada hasil dan tindakan riil.
 
Update/pembaruan:  9 Juli 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus