Kronologi | 25 Mei 2015 19:35 WIB

Riwayat Kebijakan Minyak di Indonesia


Sebagai wilayah yang termasuk dalam jajaran 25 negara penghasil minyak terbesar di dunia, seyogianya Indonesia mampu menyejejahterakan rakyatnya secara merata dengan tingkat kemakmuran yang relatif baik. Alih-alih berjaya dengan minyak, Indonesia lebih kerap menjadi “penonton” dalam industri perminyakan. Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan minyak bumi menjadi pijakan yang mendefinisikan bagaimana peranan negara terhadap sumber daya alam tersebut.


SEJARAH PERMINYAKAN
 
Era 1800: Awal Pencarian
Di Indonesia, pemboran sumur minyak pertama dilakukan oleh Belanda pada tahun 1871 di daerah Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, sumur produksi pertama adalah sumur Telaga Said di wilayah Sumatera Utara yang dibor tahun 1883, disusul dengan pendirian Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan pada tahun 1885. Sejak itu, era ekspolitasi minyak di Indonesia dimulai.
 
Era 1900: Masa Perjuangan
Setelah sumur Telaga Said berproduksi, kegiatan industri perminyakan di tanah air terus berkembang. Penemuan demi penemuan terus bermunculan. Pada masa ini, Indonesia masih di bawah pendudukan Belanda yang dilanjutkan dengan pendudukan Jepang. Ketika Perang Asia Timur Raya pecah, produksi minyak mengalami gangguan. Pada masa pendudukan Jepang, usaha yang dilakukan hanyalah merehabilitasi lapangan dan sumur yang rusak akibat bumi hangus atau pemboman.
 
Pada masa perang kemerdekaan produksi minyak terhenti. Namun, ketika perang usai dan bangsa ini mulai menjalankan pemerintahan yang teratur, seluruh lapangan minyak dan gas bumi yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang dikelola oleh negara. Sampai dengan tahun 1950-an, penemuan sumber minyak baru banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Kalimantan Timur.
 
1957: Tonggak Sejarah Pertamina
Untuk mengelola aset perminyakan yang dimiliki, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional pada 10 Desember 1957 dengan nama Perseroan Terbatas (P. T.) Pertambangan Minyak Nasional Indonesia, disingkat PERMINA. Perusahaan itu lalu bergabung dengan P. T. Pertambangan Minyak Indonesia (PERTAMIN) menjadi PERTAMINA pada tahun 1968.
 
Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. UU tersebut menempatkan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi milik negara. Mengacu pada UU ini, semua perusahaan minyak yang hendak menjalankan usaha di Indonesia wajib bekerja sama dengan Pertamina.
 
Oleh karena itu, Pertamina memainkan peran ganda. Di satu sisi, sebagai regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) Pertamina. Sementara di sisi lain, Pertamina juga bertindak sebagai operator karena juga menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya.
 
Era 2000: Perubahan Regulasi
Sejalan dengan dinamika industri minyak dan gas (migas) di dalam negeri, pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagai konsekuensi penerapan UU tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi P. T. Pertamina (Persero) dan melepaskan peran gandanya. Peran regulator diserahkan kepada lembaga pemerintah, sedangkan Pertamina hanya memegang satu peran sebagai operator murni.
 
Peran regulator di sektor hulu selanjutnya dijalankan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang dibentuk pada tahun 2002. Sementara peran regulator di sektor hilir dijalankan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) yang dibentuk dua tahun setelahnya, yaitu tahun 2004.
 
Di sektor hulu, Pertamina membentuk sejumlah anak perusahaan sebagai entitas bisnis yang merupakan kepanjangan tangan dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi, pengelolaan transportasi pipa migas, jasa pemboran, dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Ini merupakan wujud implementasi amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 yang mewajibkan P. T. Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha hulunya sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir.
 
2005: Entitas Bisnis Murni
Atas dasar UU No. 21 Tahun 2001, P. T. Pertamina EP (PEP) didirikan pada 13 September 2005. Sejalan dengan pembentukan P. T. PEP, pada 17 September 2005 P. T. Pertamina (Persero) melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BPMIGAS (sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKKMIGAS).
 
KKS ini berlaku surut sejak 17 September 2003 atas seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Migas yang dilimpahkan melalui perundangan yang berlaku. Sebagian besar wilayah P. T. Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah Kerja (WK) P. T. PEP. Pada saat bersamaan, P. T. PEP juga melaksanakan penandatanganan KKS dengan SKKMIGAS yang berlaku sejak 17 September 2005.
 
Dengan demikian WK P. T. PEP adalah WK yang dahulu dikelola oleh P. T. Pertamina (Persero)  dan WK yang dikelola PT Pertamina (Persero) melalui Technical Assistance Contract (TAC) dan Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery (JOB EOR).
 
Dengan tingkat pertumbuhan produksi rata-rata 6-7 persen per tahun, P. T. PEP memiliki modal optimisme kuat untuk tetap menjadi penyumbang laba terbesar P. T. Pertamina (Persero). Keyakinan itu juga sekaligus untuk menjawab tantangan pemeritah dan masyarakat yang menginginkan peningkatan produksi migas nasional.

LINIMASA PERMINYAKAN INDONESIA
1871
Pencarian sumber minyak pertama kali di Majalengka, Jawa Barat oleh pengusaha Belanda, Jan Reerink. Pengusaha Belanda itu kemudian memperoleh konsesi dari pemerintah Belanda.
 
1883
Penemuan minyak secara komersial di Telaga Said, Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara. Konsensi pertama pengusahaan minyak diserahkan Sultan Langkat kepada Aeilko J. Zijlker untuk daerah Telaga Tiga, Pangkalan Brandan.
 
1885
Sumur Telaga Tunggal I di Langkat, Sumatera Utara, menghasilkan minyak komersial pertama. Menjadi titik awal rintisan Royal Dutch Petroleum Company.
 
1887
Perusahaan minyak lain dibangun dekat Surabaya oleh Adrian Stoop, mantan pegawai Aeilko J. Zijlker. Daerah tersebut dikenal mengandung lapisan-lapisan minyak.
 
1890
Kilang minyak pertama dibangun di Wonokromo oleh Adrian Stoop. Dibentuk Koninklijke Petroleum Maatschappij untuk mengusahakan minyak di Sumatera Utara. Pada 16 Juni 1890 perusahaan Royal Dutch dari Belanda resmi berdiri.
 
1892
Kilang minyak di Pangkalan Brandan yang dibangun “Royal Dutch” mulai berjalan.
 
1894
Kilang minyak kedua dibangun oleh Adrian Stoop di Cepu.
 
1898
Kilang minyak Balikpapan di Kalimantan mulai beroperasi.
 
1899
Lapangan minyak Perlak, konsesi baru dari Koninklijke, mulai mengahsilkan minyak.
 
1900
Kilang minyak Plaju di Sumatera Selatan mulai beroperasi.
 
1901
Saluran pipa Perlak-Pangkalan Brandan selesai dibangun.
 
1907
Perusahaan Koninklijke Petroleum Maatschappij dan Shell Transport and Trading Company bergabung membentuk Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).
 
1907
Royal Dutch menyerahkan konsesi-konsesinya di Indonesia kepada BPM.
 
1911
BPM mengoperasikan daerah-daerah minyak sekitar Cepu. Instalasi minyak berkapasitas kecil dibangun.
 
1912
Dibentuk Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM), yakni sebuah anak perusahaan dari Standard Oil Company of New Jersey. NKPM mulai beroperasi dan berhasil membeli beberapa konsesi minyak.
 
1916
Perusahaan minyak Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (Stanvac) menemukan minyak di Daerah Talang Akar, Pendopo, Sumatera Selatan.
 
1920
Caltex masuk Indonesia. Caltex menemukan minyak di ladang Sebanga dan Duri, Blok Rokan, Riau pada tahun 1940-1941. BPM memperoleh kontrak untuk mengusahakan daerah Jambi. Dibentuklah N. V. Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij (NIAM), dengan modal 50/50 persen antara BPM dan Hindia Belanda. Manajemen berada di tangan BPM.
 
1923
NIAM jambi menghasilkan produksi untuk pertama kali.
 
1925
Standard Oil Company of New Jersey berhasil memperoleh konsesi minyak yang pertama di Hindia Belanda.
 
1926
Kilang minyak Stanvac di Sungai Gerong selesai dibangun, mulai berproduksi.
 
1931
Standard Oil Company of California membentuk anak perusahaan. Pencarian ladang minyak mulai diintensifkan.
 
1935
Saluran pipa dari Jambi ke BPM di Plaju selesai dibangun.
 
1936
Konsesi yang bernama “Kontrak 5A” untuk daerah di Sumatera diberikan kepada Caltex.
 
1939
Caltex memulai penggalian sumur eksplorasinya yang pertama di Sebaga, Blok Rokan, utara Pekanbaru, Riau.
 
1941
Pecah perang di Asia Tenggara. Terjadi penghancuran dan penutupan sumur minyak bumi.
 
1944
Tentara Jepang menemukan lapangan Minas, Riau. Ladang minyak terbesar di Asia Tenggara itu mulai berproduksi pada 1952.
 
1945
Lapangan minyak sekitar Pangkalan Brandan diserahkan pihak Jepang atas nama Zekutu kepada Indonesia. Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI).
 
1946
Jepang mundur, lapangan minyak Stanvac dikuasai Perusahaan Negara (P. N.) Pertambangan Minyak Indonesia (Permiri).
 
1948
Stanvac kembali mencapai tingkat produksi tertinggi sebelum perang.
 
1949
Caltex kembali mengusahakan lapangan minyak di Sumatera. Konsesi BPM Cepu yang dikuasai Permiri atau PTMNRI dikembalikan kepada BPM akibat adanya Konferensi Meja Bundar (KMB). PTMNRI dibubarkan.
 
1951
PTMNRI diakui sah oleh pemerintah RI dan berganti nama menjadi P. N. Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).
 
1952
Caltex mulai mengekspor minyak dari lapangan Minas, Riau.
 
1954
Pemerintah RI mengangkat seorang koordinator untuk Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) dan PTMNRI diubah menjadi TMSU.
 
1957
Awal Oktober, Kepala Staf Angkatan Darat/KSAD (saat itu sebagai Penguasa Perang Pusat karena Presiden Soekarno menetapkan negara dalam keadaan perang (SOB) ) Jenderal Abdul Haris Nasution  menunjuk Kolonel dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk perusahaan minyak yang berstatus hukum. Pada 10 Desember didirikan P. T. Perusahaan Minyak Negara (Permina) dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J. A. 5/32/11 tertanggal 3 April 1958. Sebelas tahun kemudian, Permina digabung dengan P. N. Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) menjadi Pertamina.
 
1958
Pada Juni 1958, P. T. Permina mengekspor minyak mentah untuk pertama kali dan disusul yang kedua pada Agustus 1958. P. T. Permina mengadakan perjanjian kerja sama dengan perusahaan Jepang Nosodeco. P. T. Permina membuka perwakilan di Tokyo, Jepang.
 
1959
NIAM berubah nama menjadi P. N. Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo). Dalam periode tersebut BPM/Shell memulai proyek Tanjung di Kalimantan.
 
1960
Pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
 
1960
Chaerul Saleh dilantik sebagai Menteri Perindustrian dan Pertambangan pada Kabinet Kerja I oleh Presiden Soekarno.
 
1960
BPM di Indonesia dilikuidasi dan sebagai gantinya dibentuk P. T. Shell Indonesia. Dengan diberlakukannya UU Nomor 44 tahun 1960,seluruh pengusahaan minyak di Indonesia dilaksanakan oleh negara.
 
1961
Pemerintah mengambil alih saham Shell dalam Permindo. Permindo diluidasi dan dibentuk P. N. Pertamin. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961, pemerintah merestrukturisasi status P. T. Permina menjadi P. N. Permina.
 
1961
Sistem konsensi perusahaan minyak asing dihapuskan dan diganti dengan sistem kontrak karya.
 
1962
Indonesia menjadi anggota negara-negara penghasil dan pengekspor minyak atau Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Kontrak bagi hasil (production sharing contract) pertama ditandatangani oleh Pertamin dengan Pan America pada 15 Juni 1962.
 
1964
P. N. Permina mengambil alih semua aktivitas Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) dengan mengambil alih atau membeli perusahaan tersebut.
 
1965
Pemerintah mendirikan lembaga minyak baru yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) pada 11 Juni. Di penghujung tahun, pada 31 Desember Pemerintah membeli P. T. Shell Indonesia.
 
1966
§  Armunanto dilantik sebagai Menteri Pertambangan Kabinet Dwikora I oleh Presiden Soekarno.
§  Presiden Soekarno melantik Mayor Jenderal Ibnu Sutowo sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi.
§  Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 124/M/Migas tertanggal 24 Maret, organisasi Permina dibagi dalam lima unit Operasi Daerah Produksi dengan kantor pusat di Jakarta.
1967
§  Konsep production sharing contract (PSC) mulai diperkenalkan dalam industri migas di Indonesia.
§  Japex menemukan Blok Mahakam, ladang gas bumi terbesar di Indonesia, kemudian menandatangani kontrak bagi hasil atau PSC. Total E&P digandeng menggarap Blok Mahakam.
§  Ir. Bratanata dilantik sebagai Menteri Pertambangan kabinet Ampera I.
 
1968
Pertamin dengan Permina digabung menjadi P. N. Pertamina.
 
1968
Presiden Soekarno melantik Soemantri Brojonegoro sebagai Menteri Pertambangan Kabinet Ampera II.
 
1971
Terbit UU Nomor 8 Tahun 1971 yang menempatkan Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara. Pertamina memainkan peran ganda regulator dan operator.
 
1975
Pertamina mengalami krisis keuangan, diisukan default terhadap bank asing.
 
1977
Indonesia mencapai puncak produksi minyak sebesar 1,6 juta barel per hari.
 
1998
Krisis moneter menghantam Indonesia.
 
2001
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas disahkan. Kemudian dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Pertamina melepas fungsi regulator, hanya menjadi pemain.
 
2003
Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001, maka P. N. Pertamina berubah menjadi P. T. Pertamina (persero).
 
2009
Indonesia keluar dari anggota OPEC.
 
2012
Putusan Mahkamah Konstitusi membubarkan BPMIGAS pada November.
 
2013
Pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.
 
Kronologi Kontrak Migas
Sejarah sistem kontrak migas Indonesia bermula sat Aeilko J. Zilker menemukan minyak untuk pertama kalinya pada Juni 1885 di wilayah Telaga Said, Langkat, Sumatera Utara.Temuan ini menjadi momentum pendirian perusahaan minyak Belanda (Royal Dutch) pada 1890 dan mendorong lahirnya UU Pemerintah Hindia Belanda (Indische Mijnwet) pada 1899 yang mengatur konsensi minyak. Sejak itu, sistem kontrak mengalami perubahan.
 
Kontrak Migas yang Pernah Berlaku di Indonesia

Aspek Konsensi
(Kontrak 5A)
Kontrak Karya Production Sharing Contract (PSC) PSC
Dasar hukum Indische Mijnwet 1899 UU No. 44/1960 UU No. 8/1971 UU No.22/2001
Manajerial Kontraktor Kontraktor Pemerintah/ Pertamina Pemerintah/ BPMIGAS
Kepemilikan migas Kontraktor Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Kepemilikan aset Kontraktor Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Penerimaan negara Royalti dan pajak Profit sharing PSC PSC
 
1899
Indische Mijnwet Nomor 214 Tahun 1899
·       Sistem konsensi diberikan ke perusahaan asing
·       Pemerintah menerima pemasukan dari pemegang konsensi
 
1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Migas Nomor 44 Tahun 1960
·       Penerapan sistem kontrak karya
·       Pemerintah menerima iuran pasti, iuran eksplorasi, dan eksploitasi
·       Pembagian laba pemerintah dan kontraktor sebesar 60:40
·       Kontraktor wajib menyerahkan 25 persen dari bagiannya sebagai domestic market obligation (DMO)
 
1966
PSC Generasi I
·       Cost recovery dibatasi maksimal 40 persen
·       Bagi hasil Pertamina dan kontraktor adalah 65:35 dari pendapatan bersih
·       Kontraktor wajib menyerahkan 25 persen dari bagiannya sebagai DMO
 
1976
PSC Generasi II
·       Tidak ada pembatasan cost recovery
·       Bagi hasil Pertamina dan kontraktor sebesar 85:15 (minyak) dan 70:30 (gas)
·       Kewajiban DMO sebesar 25 persen mengacu pada harga pasar untuk lima tahun
 
1988
PSC Generasi III
·       Mulai dikenakan first tranche petroleum (FTP) sebesar 20 persen dari produk bruto
·       FTP 20 persen akan dibagi untuk pemerintah dan kontraktor
·       Kewajiban DMO sebesar 25 persen mengacu pada harga pasar untuk lima tahun
 
1988-1993
Paket Intensif
1.     Bagi hasil Pertamina dan kontraktor untuk daerah frontier (terpencil) pada 1988 yaitu:
·              80:20 untuk produksi < 50.000 barel per hari (bph)
·              85:15 untuk produksi 50.000-150.000 bph
·              90:10 untuk produksi > 150.000 bph
2.     Bagi hasil untuk lapangan marjinal dan EOR sebesar 75:25
3.     Bagi hasil untuk laut dalam sebesar 75:25 (minyak) dan 55:45 (gas) pada tahun 1992
4.     Bagi hasil untuk laut dalam sebesar 65:35 (minyak) dan 60:40 (gas) pada tahun 1993
 
2001
Struktur baru PSC
·       Perubahan tingkat pajak penghasilan
·       Intensif baru untuk lapangan marjinal (2005)
·       FTP sebesar 10 persen tidak dibagi
 
Data dan Fakta
·       Tanpa investasi, produksi minyak diperkirakan terus menurun menjadi hanya 389 ribu bph pada tahun 2020.
·       Dalam tiga dekade (30 tahun terakhir), cadangan menurun tajam dari 12 miliar bph (1980) menjadi empat miliar bph (2011).
·       Migas masih menjadi tumpuan energi Indonesia, mencakup 70 persen dari total kebutuhan energi.
·       Jumlah kelas menengah Indonesia akan melonjak dari 45 juta orang (2010) menjadi 85 juta orang (2020). Pertumbuhan ini akan membuat konsumsi minyak dan gas bertambah.
 
 
Sumber:
§  Buku “Pertamina: Dari Puing-puing ke Masa Depan 1957-1997,” Humas Pertamina, 1997
§  Buku “ Sejarah Perminyakan di Indonesia”, Juli Panglima Saragih, Sekretariat Jenderal DPR, 2010
§  Buku “Wajah Baru Industri Migas Indonesia”, Katadata Indonesia, 2013
§  Berita-berita harian Kompas
 
Pembaruan informasi:   25 Mei 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus