Kronologi | 19 Maret 2015 09:21 WIB

Kisruh APBD DKI Jakarta


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi  DKI Jakarta selama ini tak pernah bermasalah, setidaknya sejak satu dekade terakhir. Namun, dalam satu bulan terakhir, penyusunan APBD tahun 2015 provinsi yang merangkap sebagai ibukota negara tersebut tak kunjung rampung. Hal itu disebabkan oleh polemik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


Polemik bermula dari pengajuan APBD DKI Jakarta melalui electronic budgeting yang dilayangkan Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri setelah disahkan bersama DPRD DKI Jakarta. Namun, APBD yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa tanda tangan persetujuan DPRD itu dikembalikan oleh Kemendagri. DPRD DKI Jakarta menilai bahwa pengajuan anggaran e-budgeting itu tidak sah dan mengajukan Rancangan APBD versi DPRD.

Terkait keputusan Ahok yang memasukkan APBD e-budgeting ke Kemendagri, DPRD DKI Jakarta memutuskan menggunakan hak angket. Di sisi lain, Ahok menanggapi hak angket tersebut dengan melaporkan temuan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pangkal perseteruan
Awalnya, pengajuan R-APBD DKI Jakarta berjalan mulus. Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Januari 2015 yang dihadiri 86 orang dari 106 anggota DPRD menyepakati RAPBD tahun 2015 sebesar Rp 73,083 triliun. Total anggaran yang diusulkan itu naik 0,24 persen dibandingkan APBD Perubahan tahun 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. 

Dalam sidang paripurna itu, seluruh anggota DPRD menyatakan setuju dengan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI tahun 2015 dan ditingkatkan menjadi Perda APBD. Pimpinan sidang mengetok palu dua kali tanda pengesahan APBD DKI. Usai ketok palu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pidato singkatnya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang telah mengesahkan APBD DKI tahun 2015.

Pada 2 Februari 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyerahkan R-APBD yang sudah disahkan tersebut kepada Kemendagri untuk ditetapkan menjadi APBD tahun 2015. Berselang empat hari kemudian, R-APBD itu dikembalikan dengan alasan pelaporan tidak lengkap. Ahok mengatakan bahwa penolakan Menteri Dalam Negeri terkait APBD DKI bisa jadi karena ada oknum DPRD yang melapor kepada Mendagri bahwa APBD yang dikirim oleh Eksekutif tidak sah.

Di pihak lain, DPRD DKI Jakarta menuding bahwa dokumen yang diterima Kemendagri bukanlah versi APBD yang dibahas bersama oleh Eksekutif-Legislatif karena tidak ada tanda tangan pimpinan dewan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio  Edi Marsudi menuding Pemprov DKI Jakarta menyerahkan draft yang tidak merinci anggaran per komisi. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan hasil sidang paripurna pengesahan APBD tahun 2015. Pada 9 Februari 2015, DPRD menyerahkan dokumen APBD yang diklaim sebagai hasil pembahasan bersama kepada Kemendagri. Alhasil, ada dua versi APBD tahun 2015 yang ada di Kemendagri, yakni versi Pemprov DKI Jakarta yang mengunakan e-budgeting dan versi DPRD DKI Jakarta.

Dana siluman
Dalam perkembangannya, Ahok mengaku gerah dengan kelakuan oknum DPRD yang kerap menyelipkan “dana siluman” di APBD. Menurut Ahok, sejak tahun 2013  hal itu sudah ditemukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015 pun masih terjadi modus penyelipan dana siluman yang dilakukan oknum DPRD sebesar Rp 12,1 triliun dengan cara menitipkan proyek beserta nilai rupiahnya di berbagai dinas dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Anggaran itu muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari 2015 lalu.

Tidak terima dituduh demikian, semua anggota DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi melawan tuduhan tersebut dengan memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket terhadap Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta.  Dewan mengunakan hak angket itu untuk menyelidiki dugaan kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Kesalahan itu diduga dilakukan tatkala mengajukan APBD kepada Kemendagri.

Ketegangan makin memuncak setelah Ahok melaporkan temuan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD DKI Jakarta kepada KPK. Ahok dan sejumlah stafnya mendatangi KPK untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan berkas sebagai bukti adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2015.

Dana siluman itu ditemukan Tim Penyusun Anggaran Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk APBD tahun 2015 dengan cara membandingkan dokumen R-APBD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan dokumen yang berasal dari DPRD DKI Jakarta.  Dari membandingkan dua dokumen, tim tersebut menemukan dana siluman itu banyak tersebar pada Dinas Pendidikan, Dinas Olah Raga dan Pemuda, dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Nilainya mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah.

Langkah itu diambil Pemprov DKI Jakarta karena BPKP selalu menemukan kegiatan-kegiatan yang awalnya tak diusulkan SKPD atau terjadi kenaikan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang diusulkan SKPD. Banyaknya temuan tersebut membuat Pemprov bersikukuh menggunakan sistem e-budgeting dalam APBD tahun 2015 untuk menghindari adanya peng-input-an anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Mediasi gagal
Menanggapi perseteruan itu, Kemendagri mempertemukan kedua kubu dalam rapat “Fasilitasi, Mediasi, dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015” pada 5 Maret 2015.

Namun, rapat mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta itu berakhir tanpa titik temu dan ricuh. Kedua belah pihak bersikukuh terhadap APBD versi masing-masing. Kericuhan terjadi saat rapat akan berakhir. Sejumlah anggota DPRD sempat mengucapkan kata-kata kasar kepada Gubernur DKI Jakarta menjelang akhir mediasi.

Meski mediasi tidak mencapai kesepakatan, Kemendagri beranggapan sudah memperoleh penjelasan dari masing-masing pihak terkait kisruh APBD DKI Jakarta tahun 2015 Setelah melakukan evalusasi, pada 11 Maret 2015 Mendagri mengeluarkan keputusan tentang hasil evaluasi Raperda APBD tahun 2015 yang ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD DKI (Badan Anggaran).

Dalam hasil evaluasi itu, Kemendagri memberikan beberapa catatan terhadap R-APBD DKI Jakarta tahun 2015. Catatan itu antara lain mengenai belanja pegawai sebesar Rp 19,02 triliun yang dinilai tidak wajar lantaran senilai hampir seperempat dari total belanja yakni Rp 67,5 triliun; dan  belanja pendidikan yang turun (pada Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar 25,31 persen, sementara  pada TA 2015 hanya mencapai 21,62 persen).

Selain itu, Kemendagri meminta agar Gubernur DKI Jakarta mengurangi anggaran jasa kantor, pemeliharaan gedung, perawatan kendaraan bermotor, dan sewa kendaraan bermotor yang mencapai Rp 16 triliun. Kemendagri juga menyoroti anggaran belanja barang dan jasa yang dinilai terlalu besar, misalnya belanja jasa kantor (Rp 4,2 triliun), bahan habis pakai (Rp 2 triliun), makanan dan minuman (Rp 863,99 miliar), serta pemeliharaan (Rp 3,78 triliun).

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta harus menindaklanjuti evaluasi tersebut sesuai batas waktu, yaitu hingga tujuh hari kerja atau hingga 20 Maret 2015. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengacu pada pasal 110 ayat 7 permendagri tersebut, apabila APBD DKI Jakarta tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan aturan yang berlaku, Gubernur dan DPRD memiliki waktu paling lama tujuh hari kerja untuk menyempurnakannya.

Apabila hingga tujuh hari kerja tidak tercapai kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, maka berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 314. Pasal itu menyebutkan, jika dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, atau jika menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi perda tentang penjabaran APBD yang diterbitkan oleh gubernur tanpa persetujuan DPRD, maka yang berlaku adalah pagu APBD tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan angka APBD tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 72 triliun.

Ahok vs DPRD
Kisruh APBD DKI Jakarta sejatinya hanyalah puncak perselisihan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Jauh sebelumnya kedua pihak juga pernah bersitegang terkait pengelolaan Jakarta dan pandangan politik. Berdasarkan catatan Kompas, setidaknya ada empat peristiwa yang memicu ketegangan antara Ahok dan DPRD.

Ketegangan terjadi pada medio Oktober 2014 ketika Ahok menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Ahok mengkritisi pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik soal mekanisme pemilihan gubernur pengganti Joko Widodo. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, semestinya pemilihan gubernur pengganti dilakukan oleh DPRD. Hal itu berdasarkan pada aturan Perppu tersebut yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang berhenti atau diberhentikan yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka pemilihan kepala daerah pengganti dilakukan melalui DPRD. Menanggapi hal itu, Ahok mengatakan, Perppu itu tidak berlaku bagi Jakarta yang merupakan Daerah Khusus Ibukota negara.

Sebelumnya, sempat terjadi pula beda pandangan Ahok dengan DPRD juga pada September 2014 terkait Rancangan UU Pemilihan Kepala Daerah. Ahok menolak pilkada lewat DPRD karena tidak sudi menjadi budak dan sapi perah lembaga legislatif itu. Sementara DPRD bersikeras mengusung pilkada tak langsung dengan dalih menghemat anggaran.

Jauh sebelumnya, perseteruan Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta juga pernah terjadi saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang pada Agustus 2013. Saat itu,  terjadi perselisihan antara Ahok yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana–populer dikenal dengan panggilan Haji Lulung–soal PKL di Pasar Tanah Abang. Ahok menyebut ada mafia politis di balik membandelnya para PKL yang tidak mau direlokasi, sementara Lulung menilai langkah Ahok sangat keras dalam menertibkan PKL Tanah Abang. Belakangan, Lulung akhirnya mendukung kebijakan penertiban PKL di Tanah Abang.

Tak hanya itu, anggota DPRD DKI Jakarta pernah mengajukan hak interpelasi Kartu Jakarta Sehat gara-gara tidak setuju Ahok bekerja sama dengan P. T. Asuransi Kesehatan (Askes) sebagai badan hukum yang mengelola Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada Juni 2013. Penunjukan P. T/ Askes oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai pelaksana program KJS diduga melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Interpalasi KJS akhirnya batal dan permasalahan KJS selanjutnya diselesaikan secara internal di Komisi E DPRD DKI Jakarta.  
           
           
Jalan Berliku Penetapan APBD DKI Jakarta Tahun 2015
 
5 November 2014
Pemprov DKI Jakarta mengajukan R-APBD tahun 2015 sebesar Rp 76,9 triliun kepada DPRD DKI Jakarta.
 
21 November 2014
DPRD belum membahas R-APBD DKI yang diajukan Eksekutif. Alasannya, belum terbentuk alat kelengkapan dewan berupa komisi dan badan.
 
9 Desember 2014
DPRD menyusun jadwal pembahasan “Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015”. APBD ditargetkan akan disahkan dalam sidang paripurna 8 Januari 2015.

10  Desember 2014
DPRD menyoroti penyertaan modal pemerintah untuk BUMD yang nilainya mencapai Rp 11,3 triliun, sementara belum ada kejelasan rencana bisnis BUMD.
 
8 Januari 2015
DPRD menjadwalkan pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2015, namun molor karena pembahasan masih berlangsung antara Pemprov dan DPRD.
 
12 Januari 2015
Pemprov melakukan koreksi terhadap beberapa mata anggaran. Disepakati dana penyertaan modal pemerintah untuk BUMD berkurang dari Rp 11,3 triliun menjadi hanya Rp 6,6 triliun.
 
17 Januari 2015
Gubernur DKI Jakarta Ahok  mengumumkan temuan ”dana siluman” sebesar Rp 8,8 triliun yang diselipkan lewat beberapa program SKPD. Dana sebesar itu merupakan akumulasi pokok pikiran (program usulan) DPRD kepada SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
 
20 Januari 2015
Proses penyusunan R-APBD 2015 belum final. Ahok menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
 
27 Januari 2015
APBD DKI  Jakarta tahun 2015 disahkan dalam sidang paripurna DPRD dan disetujui senilai Rp 73,08 triliun.
 
2 Februari 2015
Pemprov DKI menyerahkan R-APBD itu ke Kemendagri.
 
6 Februari 2015
Kemendagri mengembalikan R-APBD dengan alasan pelaporan tidak sesuai dengan format pelaporan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 
9 Februari 2015
DPRD menyerahkan dokumen APBD yang diklaim sebagai hasil pembahasan bersama Eksekutif kepada Kemendagri.
 
26 Februari 2015
Semua anggota DPRD DKI Jakarta; berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi–memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket.
 
27 Feberuari 2015
Ahok melapor ke KPK terkait temuan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD.
 
2 Maret 2015
DPP Partai Nasdem memerintahkan Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta mencabut hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta dan keluar dari kepanitian hak angket.
 
5 Maret 2015
Mediasi Ahok-DPRD yang digagas Kemendagri menemui jalan buntu. Mediasi itu dilakukan terkait memanasnya hubungan antara keduanya terkait kisruh APBD DKI tahun 2015.
 
10 Maret 2015
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mencabut dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, sementara DPP Golkar yang dipimpin Agung Leksono memerintahkan anggota Fraksi Golkar  DPRD DKI Jakarta mencabut pengajuan hak angket.
 
11 Maret 2015
Razman Nasution, kuasa hukum beberapa perwakilan anggota DPRD DKI Jakarta, mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas fitnah dan pencemaran nama baik di berbagai media.
 
11 Maret 2015
Kemendagri mengeluarkan keputusan terkait evaluasi APBD DKI Jakarta tahun 2015. Dalam evaluasi itu, Kemendagri memberikan beberapa catatan terkait alokasi anggaran dan meminta Pemprov dan DPRD memperbaiki maksimal tujuh hari kerja.

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus