Kronologi | 30 Maret 2015 15:42 WIB

Kebijakan Rupiah Membuat Resah


Beberapa pekan terakhir, nilai rupiah kembali turun terhadap dollar Amerika Serikat. Nilai  rupiah melorot menembus angka Rp 13.000 per dollar AS. Pemerintah meluncurkan empat paket kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi menyusul terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tersebut. Kebijakan itu diharapkan mampu memperkuat nilai rupiah.


Meskipun kondisi perekonomian dalam negeri relatif tidak bergejolak hebat, kebijakan ekonomi atau keuangan yang telah diambil secara umum tak mampu menahan kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dalam rentang waktu sekitar setengah abad lebih, terhitung sejak tahun 1960-an, depresiasi atau penyusutan nilai  rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai 50 kali lipat alias 5.000 persen. Sepanjang perjalanan sejarah republik ini, lebih dari sepuluh kali kebijakan ekstrem diambil terkait nilai rupiah. Pada masa Orde Lama, kebijakan mata uang dilakukan dengan mencetak uang baru yang bertujuan untuk memperkokoh kedaulatan bangsa, sementara pada masa Orde Baru kebijakan rupiah dilakukan dengan cara devaluasi agar nilai uang stabil. Terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar rupiah mengambang bebas sesuai dengan mekanisme pasar uang internasional. Kebijakan itu terus berlanjut hingga kini.

Pada 16 Maret 2015 pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan empat paket kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi imbas dari melemahnya nilai rupiah. Keempat kebijakan tersebut yakni (1) pemberian insentif pajak berupa keringanan pembayaran pajak (tax allowance) bagi perusahaan yang 30 persen produknya untuk ekspor dan perusahaan yang melakukan reinvestasi di dalam negeri dari keuntungan yang diperolehnya; (2) penerapan bebas visa bagi wisatawan dari 25 negara, antara lain Cina, Korea, Jepang, dan Rusia; (3) peningkatan penggunaan biofuel dengan harapan dapat menghemat devisa untuk impor solar; serta (4) pengenaan Bea Masuk Anti-dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS). Kebijakan yang diluncurkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu merupakan kebijakan ekonomi teranyar sejak republik ini berdiri.

Riwayat kebijakan mata uang
Kebijakan pengelolaan keuangan dan nilai tukar uang pertama kali dilakukan oleh Letnan Jenderal Sir Montague Stopford, Panglima Allied Forces in Netherlands India (AFNEI), yang memberlakukan uang Netherlands Indies Civil Administration (NICA) mulai 6 Maret 1946. Uang lama, baik berupa uang Jepang, uang Belanda sebelum perang, atau uang De Javasche Bank, harus segera ditukarkan dengan uang baru tersebut. Namun, uang NICA yang dikenal juga sebagai “uang merah” dalam perkembangannya tidak populer dan nilainya terus merosot terhadap mata uang internasional.

Kebijakan mata uang berikutnya dilakukan oleh Pemerintah Presiden Soekarno. Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, Pemerintah RI mengeluarkan uang baru pada 1 Oktober 1946 yang diberi nama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Uang baru itu dipatok dengan nilai kurs 1 : 50 alias satu rupiah ORI setara dengan 50 sen uang Jepang untuk wilayah Pulau Jawa-Madura, sementara untuk luar Pulau Jawa satu rupiah ORI setara 100 sen uang Jepang.

Emisi pertama uang kertas ORI diluncurkan pada 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai waktu dimulainya peredaran ORI dan  uang Jepang, uang NICA, serta uang Javasche Bank dianggap tidak berlaku lagi. Mata uang yang dicetak itu ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis, Menteri Keuangan saat itu. Meski masa peredaran ORI cukup singkat dan sangat terbatas –tidak mencakup seluruh wilayah RI– uang tersebut menjadi penanda Indonesia sebagai negara merdeka sekaligus alat untuk memperkenalkan diri kepada dunia internasional.

Kebijakan mata uang paling fenomenal dilakukan pada 10 Maret 1950. Kebijakan itu dilakukan Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara (dalam Kabinet Hatta II) yang mengumumkan keputusan tentang sanering yakni pemotongan nilai uang untuk meredam hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali. Kebijakan ini dikenal sebagai "Gunting Sjafruddin" karena secara fisik uang kertas benar-benar digunting menjadi dua bagian. Hal itu hanya berlaku bagi uang merah dan uang De Javache Bank bernilai 5 gulden ke atas. Bagian kiri masih berlaku sebagai alat pembayaran sah hingga 9 Agustus 1950 dengan nilai separuh dari nilai semula.

Gunting Sjafruddin yang tujuannya untuk menahan kemerosotan nilai mata uang ternyata tak mampu mengatasi masalah dalam jangka panjang. Sembilan tahun kemudian, nilai uang kembali dipotong lagi. Uang kertas Rp 1.000 (yang disebut si Gajah) dan Rp 500 (si Macan) dinyatakan susut nilainya hingga tinggal 10 persen. 

Lebih jauh, sejumlah kebijakan keuangan yang dilakukan Pemerintah Orde Lama ternyata tak berdampak pada perbaikan perekonomian nasional. Bahkan, perekonomian Indonesia terus mengalami keterpurukan. Pada tahun 1961-1962, harga-harga melonjak 400 persen sehingga kembali terjadi hiperinflasi. Kondisi itu diperparah berbagai gejolak politik, termasuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965.

Untuk meredam krisis, Pemerintah mengeluarkan uang rupiah baru sebagai pengganti uang kertas lama dengan perbandingan nilai satu rupiah uang baru sama dengan seribu rupiah uang lama pada Desember 1965, diatur dalam Penetapan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Baru yang Berlaku Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Bagi Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Penarikan Uang Rupiah Lama Dari Peredaran. Kebijakan itu mewajibkan  uang lama harus ditukarkan dengan uang baru yang nilainya dikurangi kelipatan 1.000. Misalnya, uang lama Rp 1.000 ditukar dengan uang baru senilai Rp 1. Saat itu,  nilai tukar satu dollar AS mencapai Rp 10.000 uang lama atau Rp 10 uang baru.

Namun, prinsip redenominasi yang dijalankan saat itu gagal karena dilakukan pada saat kondisi ekonomi sedang kacau. Harga-harga tak cuma dikonversikan, melainkan naik. Awal tahun 1966, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras dan bahan bakar minyak (BBM), hingga tarif angkutan  umum melonjak sampai lebih dari lima kali lipat. Alhasil, pendapatan rata-rata terasa makin kecil karena daya beli menurun drastis akibat inflasi tinggi. Membubungnya harga-harga itu menandai tumbangnya rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno digantikan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Orde Baru perlahan-lahan mulai membangun perekonomian dengan menjadikan minyak dan gas (migas) sebagai motor pengerak perekonomian. Meski perekonomian terus menggeliat dan pembangunan infrastruktur  dilakukan hampir di seluruh pelosok negeri ini, namun nilai tukar rupiah terhadap dollar tak kunjung membaik. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan devaluasi rupiah agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil.

Pemerintah Ode Baru melakukan devaluasi sebanyak empat kali. Pertama pada Agustus 1971, Indonesia mendevaluasi Rupiah dari Rp 378 menjadi Rp 415 per dollar AS. Langkah itu diambil sebagai dampak dari gebrakan Presiden AS Richard Nixon yang melarang pertukaran dollar dengan emas.

Pada  15 November 1978  Pemerintah kembali mendevaluasi rupiah dengan mematok satu dollar AS setara Rp 625  dari sebelumnya Rp 415. Akibatnya kebijakan November yang acap diakronimkan sebagai "Kenop 15" itu harga barang langsung melonjak. Harga emas, misalnya, melonjak dari Rp 2.950  menjadi Rp 4.500 per gram. Harga bahan pokok rata-rata melonjak 40 persen.

Karena tak sanggup menyangga rupiah, Pemerintahan Presiden Suharto melalui Menkeu Radius Prawiro mendevaluasi rupiah 48 persen atau hampir sama dengan menggunting nilai separuh. Kurs satu dollar AS naik dari Rp 702 menjadi Rp 970. Tiga tahun kemudian, pada 12 September 1986 Radius Prawiro kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47 persen, dari Rp 1.134 menjadi  Rp 1.664 per  satu dolar AS.

Kebijakan keuangan selanjutnya dikenal dengan "Pakto 88", kependekan dari Paket Oktober 1988 berupa deregulasi perbankan dan upaya peningkatan kegairahan berinvestasi. Dalam jangka pendek, kebijakan ini berhasil mendongkrak pertumbuhan. Kebijakan tersebut merupakan aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang perbankan. Pemberian izin usaha bank baru yang telah diberhentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali melalui Pakto 88. Sejak itu, bank-bank baru bermunculan di negeri ini. Jumlah bank komersial naik 50 persen dari 111 bank pada Maret 1989 menjadi 176 bank pada Maret 1991.

Krisis moneter
Krisis moneter yang terjadi di Asia tahun 1997 memaksa Pemerintah Orde Baru mengubah kebijakan terkait nilaicrupiah dari mengambang bebas terkendali (manage floating rate) menjadi mengambang bebas (free floating rate). Krisis itu terjadi akibat tekanan ekonomi internasional dan permainan spekulasi pasar uang.  Sejak Oktober 1997, rupiah dibiarkan mengambang bebas sesuai pasar uang internasional. Sejak itu, nilai rupiah terjun bebas terhadap dollar AS. Rupiah terdepresiasi (menyusut nilainya) puluhan persen tak lagi dalam kurun tahunan atau bulanan, melainkan harian. Puncaknya adalah ketika satu dollar AS  bernilai Rp 17.200 pada April 1998. Itu berarti rupiah terdevaluasi 750 persen dalam setahun.

Menurunnya nilai rupiah yang berbilang fantastis itu berdampak pada pergantian rezim penguasa. Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun terpaksa mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Rezim pun berganti dari Orde Baru ke Orde Reformasi, mengulang kisah pergantian rezim sebelumnya.

Dalam era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan mata uang yang ditempuh tetap sama yakni mengambang bebas. Untuk meredam kejatuhan rupiah tahun 2008 ketika rupiah menyentuh 12.650 per dolar, Pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter secara terukur dan hati-hati dengan prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian, sistem keuangan, dan prospek pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk meningkatkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 8,50 persen pada triwulan II-2008. Kebijakan itu untuk mencegah dampak dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, serta ekspektasi inflasi masyarakat sebagai akibat menguatnya mata uang dollar AS.

Pelemahan rupiah yang hampir menggiring Indonesia ke lembah krisis juga pernah terjadi pada tahun 2013. Presiden SBY memerintahkan para menteri menjalankan paket kebijakan penyelamatan ekonomi terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Paket itu meliputi paket kebijakan fiskal, moneter, pasar modal, hingga industri. Paket tersebut juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memastikan defisit transaksi berjalan bisa terjaga di level aman. Selain itu, Presiden meminta agar kepala daerah dilibatkan dalam menyukseskan pelaksanaan paket kebijakan tersebut.

Kebijakan ekonomi lain di era SBY adalah redenominasi rupiah yakni upaya penyederhanaan mata uang rupiah dengan menghapus tiga angka nol dari uang sekarang, tetapi nilainya tetap. Dalam situasi kurs yang terus berfluktuasi terhadap mata uang asing, terutama dollar AS, kebijakan itu bisa berdampak positif secara psikologis. Rencana tersebut diajukan dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2013.

Usulan itu menuai pro dan kontra. Pihak yang pro menyatakan, redenominasi membuktikan Indonesia dalam  kondisi  lebih  baik  sehingga  lebih  siap  untuk  menerima  tantangan  baru,  membuat penyimpanan data perdagangan, anggaran, neraca, data perbankan, harga-harga, lebih sederhana, dan  dapat  mempercepat  proses  penyelesaian  transaksi. Sementara pihak yang  kontra  berpendapat bahwa  redenominasi  dapat menimbulkan lonjakan inflasi sehingga dapat membebani masyarakat. Hingga akhir masa jabatan SBY sebagai presiden usulan itu belum terealisasi dan menjadi bahasan pemerintahan mendatang.

Pada awal Pemerintahan Jokowi-JK, rupiah kembali melewah hingga menembus angka Rp 13.000 per dollar AS. Ini adalah rekor pelemahan tertinggi dalam Orde Reformasi. Pemerintah mencoba langkah yang berbeda dari sebelumnya yakni dengan mengeluarkan empat paket kebijakan guna memperbaiki defisit transaksi berjalan. Waktu yang akan membuktikan apakah paket kebijakan itu mampu mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ataukah akan mengulang kisah lama kegagalan menahan kemerosotan nilai rupiah.
 
Perkembangan Kurs Dollar AS dan Harga Emas                                                 
Tahun Kurs
dolar AS
Harga emas
(Rp/gram)
1960 256 328
1961 185 320
1962 582 883
1963 1.070 1.575
1964 2.300 3.212
1965 10.354 14.791
1966 97 t.a.
1967 153 224
1968 365 529
1969 382 597
1970    382       485
1971    420       622
1972    420       876
1973    420    1.483
1974    423    2.302
1975    420    1.950
1976    421    1.842
1977    421    2.200
1978    633    4.200
1979    632    8.275
1980    633  11.940
1981    643    8.770
1982    691   9.700
1983    994 12.425
1984 1.075 11.262
1985 1.130 11.820
1986 1.655 21.110
1987 1.651 25.865
1988 1.729, 23.481
1989 1.797 23.546
1990 1.901 23.250
1991 1.992 22.950
1992 2.062 22.425
1993 2.110 25.250
1994 2.200 25.600
1995 2.308 27.150
1996 2.383 27.850
1997 4.650 40.000
1998 8.025 75.000
1999 7.100 60.000
2000 9.595 70.000
2001 10.400 80.000
2002 10.325 85.000
2003 8.465 100.000
2004 9.290 100.000
2005 9.830 140.000
2006 9.020, 165.000
2007 9.419 206.667
2008 10.950 250.000
2009 12.020 300.000
2010 9.277 360.000
2011 8.800 413.000
2012 9.100 460.000
2013 9.700 524.000
2014 11.600 532.000
2015 12.975 550.000
t.a. = data tidak tersedia
 
Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, pemberitaan Kompas
 
Update/pembaruan: 26 Maret 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus