Kronologi | 26 Juni 2015 17:58 WIB

Suksesi Politik PDI Perjuangan


Ada dua fase politik yang tegas membedakan perubahan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fase pertama adalah PDI pada era Orde Baru yang lebih dicitrakan sebagai partai politik “ketiga” dan cenderung dimarginalkan oleh penguasa saat itu. Fase kedua adalah PDI-P sebagai parpol besar dengan sosok yang begitu kuat sebagai perekat politik partai, yakni sang ketua umum Magawati Soekarnoputri. Pada fase kedua inilah PDI-P tampil sebagai partai politik papan atas. Intervensi politik yang dilakukan Orde Baru terhadap parpol ini justru  menjadikan pamor PDI-P semakin besar dan semakin memperkokoh sosok Megawati sebagai ikon partai.


Kuatnya sosok Megawati membuat PDI-P relatif sangat bergantung pada puteri tertua Soekarno tersebut. PDI-P telah mengalami proses personifikasi dalam diri sang ketua umumnya. Memimpin parpol selama empat periode atau 22 tahun sejak tahun 1993, mentahbiskan Megawati sebagai sosok terlama yang menjabat ketua umum partai politik di neger ini. Di titik inilah PDI-P diuji dalam sejarah politik Indonesia.
 
Di satu sisi, Megawati adalah aset politik yang sangat berharga bagi PDI-P. Akan tetapi, di sisi lain tanggung jawab kaderisasi politik yang notabene menjadi salah satu amanah yang melekat bagi sebuah parpol menghadapi hambatan. Mampukah PDI-P “mendobrak” tradisi suksesi kepemimpinan konvensional berupa aklamasi?
 
Namun, terlepas dari itu, PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati–diakui atau tidak–telah  menjelma menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dalam kontestasi politik di negeri ini. Meskipun empat kali terpilih sebagai ketua umum, bukan berarti PDI-P hampa dari dinamika suksesi politik internal partai. Berikut adalah rekam jejak sejarah dinamika politik terkait suksesi politik di tubuh PDI-P sebagai nukilan peristiwa panjang lahirnya partai berlambang kepala banteng bermulut putih ini.
 
Kongres PDI IV – Medan, 21-25 Juli 1993
Kongres ini menjadi pangkal kericuhan suksesi kepemimpinan dalam tubuh PDI. Jacob Nuwa Wea yang mengaku sebagai fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Peralihan bersama Kelompok 17 berusaha menghalangi terpilihnya Soerjadi untuk kedua kali sebagai Ketua Umum PDI periode 1993-1998.
 
Meskipun saat Kongres IV PDI di Medan Soerjadi terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan PDI, pemerintah tidak mengakui segala keputusan hasil kongres tersebut, termasuk terpilihnya Soerjadi. Untuk mengisi kekosongan pimpinan PDI, pemerintah menunjuk DPP sementara atau caretaker yang dipimpin Latief Pudjosakti, yang kala itu menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Jawa Timur. Pemerintah juga menugasi Latief untuk mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.
 
KLB PDI – Surabaya, 4 Desember 1993
Megawati,   yang semula tidak diperhitungkan menjadi pimpinan DPP PDI, mulai disebut-sebut sebagai salah satu calon ketua umum. Yang pertama kali melontarkan nama Megawati itu ialah para pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Solo yang dipimpin Makyo Sumaryo. Gayung bersambut, gagasan Makyo mencalonkan Megawati sebagai pengganti Soerjadi mendapat dukungan para kader partai dan kelompok masyarakat yang bersimpati.
 
Pemerintah kelabakan dengan dinamika yang terjadi menjelang KLB, dan hal itu memang bukan tanpa alasan. Rumah Megawati di Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta terus menerus didatangi utusan-utusan DPC PDI dari berbagai daerah yang mendukung pencalonannya. Demi memenuhi harapan para kader partai berlambang kepala banteng itu, Megawati mulai serius mempersiapkan pencalonannya.
 
Pemerintah segera mengambil langkah untuk menghambat Megawati. Peristiwa dramatis terjadi menjelang berakhirnya KLB. Sesaat sebelum izin KLB habis, tiba-tiba Megawati tampil di hadapan pers dan seluruh utusan DPC, menyatakan diri secara de facto sebagai Ketua Umum PDI periode 1993-1998.  Upaya menjegal Megawati masih terus dilakukan setelah  KLB Surabaya, yang secara sepihak dinyatakan gagal oleh Ketua caretaker Latief Pudjosakti. Latief memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.
 
Musyawarah Nasional PDI – 22 Desember 1993
Sebanyak 52 pengurus DPD dari 27 provinsi secara aklamasi memilih Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI. Kekhawatiran pemerintah terhadap sosok Megawati yang dipandang dapat memengaruhi konstelasi politik nasional rupanya cukup kuat. Sejak awal, pemerintah takut masuknya anggota keluarga Bung Karno dalam panggung politik akan menghidupkan gerakan-gerakan radikal masyarakat yang merasa tidak puas dengan rezim Orde Baru sehingga dapat menggoyahkan stabilitas politik yang telah dibangun. Hal itu membuat pemerintah terus berupaya menekan PDI di bawah kepemimpinan Megawati agar tidak membesar.
 
Kongres IV PDI Kubu Soerjadi – Medan, 20-21 Juni  1996
Upaya mendongkel Megawati dari kursi Ketua Umum PDI tidak berhenti. Dengan alasan hasil musyawarah nasional (munas) tidak sah, maka kubu Soerjadi menggelar Kongres IV PDI di Medan pada 20-21 Juni  1996. Sebelumnya sejumlah cabang di daerah memberitahukan Megawati bahwa mereka telah ditekan aparat militer agar mendukung penyelenggaraan Kongres Medan. Sebaliknya, pihak ABRI berkilah bahwa “dorongan” yang dilakukan kepada pengurus cabang sekadar memenuhi permintaan dari para tokoh senior PDI di bawah koordinasi Fatimah Achmad.
 
Rekayasa politik melemahkan PDI pimpinan Megawati mendapat reaksi keras dari pendukung dan simpatisan Megawati di berbagai kota. Mereka menentang rencana pelaksanaan Kongres Medan. Kemarahan arus bawah pendukung Megawati di beberapa daerah berbuntut peristiwa bentrokan berdarah dengan aparat keamanan yang menimbulkan korban luka-luka dan penangkapan kader-kader banteng PDI.
 
Bahkan, sehari sebelum kongres versi Soerjadi dibuka, ribuan warga PDI di Jakarta melakukan gerakan long march menolak kongres. Meskipun demikian, Kongres Medan tetap berlangsung dan secara aklamasi menunjuk Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
 
Dukungan pemerintah terhadap PDI pimpinan Soerjadi ditunjukkan pada 25 Juli 1996. Presiden Soeharto menerima 11 anggota DPP PDI hasil Kongres Medan. Menurut Soeharto, pelaksanaan Kongres Medan telah berjalan dengan baik dan merupakan forum tertinggi yang harus dihormati oleh semua warga partai. Barisan banteng kemudian terbelah menjadi dua kubu: Kubu Megawati dan Kubu Soerjadi. 
 
Kudatuli 27 Juli 1996
Ratusan pemuda berkaos merah bertuliskan “Pendukung Kongres IV Medan” dengan ikat kepala merah, diangkut sembilan truk, tiba-tiba menyerbu markas PDI. Mereka datang membawa batu dan tongkat kayu yang kemudian dilemparkan ke kantor DPP PDI.
 
Para pendukung Megawati yang berada di dalam kantor DPP PDI terkejut dan melakukan perlawanan atas aksi serangan fajar “pendukung Soerjadi”. Aksi kekerasan tersebut segera tersiar luas dan mengundang reaksi kemarahan banyak pihak yang kemudian berupaya melawan. Insiden tersebut berkembang tak terkendali menjadi kerusuhan sosial yang dikenal sebagai “Peristiwa 27 Juli”.
 
 Dari peristiwa itu,  Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat lima orang meninggal dunia, 149 orang menderita luka-luka, 23 orang hilang, dan 136 orang ditahan aparat. Kerugian materi ditaksir mencapai Rp 100 miliar. Kejadian itu menjadi pengalaman kelabu dalam sejarah PDI.
 
Megawati mengambil sikap menempuh jalur hukum formal dengan mengajukan gugatan atas PDI kubu Soerjadi, pemerintah, dan aparat keamanan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu akhirnya kandas. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan Ketua Umum PDI Megawati dan Sekretaris Jenderal (sekjen) Alexander Litaay. Sebaliknya, pemerintah justru menekan Megawati secara politis dengan berbagai cara yang terlihat sah. Misalnya, pada 10 September 1996 Megawati harus menjalani pemeriksaan selama 10,5 jam di Kejaksaan Agung tanpa didampingi pengacara.
 
Akibat perlakuan pemerintah yang tidak adil terhadap parpol yang dipimpinnya, pada 22 Mei 1997 Megawati secara resmi menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. Kepada para pendukungnya, Megawati mempersilakan mengikuti keinginan hati masing-masing. Sikap Megawati itu berimbas pada hasil Pemilihan Umum (pemilu) 1997. PDI versi Soerjadi yang direstui pemerintah Orde Baru untuk berlaga dalam pemilu hanya memperoleh 3.463.225 suara atau 3,06 persen, hanya memperoleh 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil itu anjlok jauh dari perolehan Pemilu 1992 sebesar 14,89 persen yang setara dengan 56 kursi DPR Republik Indonesia.
 
Kongres V PDI Kubu Megawati – Bali, 8-10 Oktober 1998
PDI pimpinan Megawati pun mengadakan kongres yang disebut “Kongres Perjuangan” di Bali. Dalam kongres itu, Megawati kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 dengan sekjen Alexander Litaay. Kongres V PDI mengamanatkan tiga hal, yakni mengikuti pemilu, memenangkan pemilu, dan menjadikan Ketua Umum DPP PDI sebagai Presiden RI.
 
Agar bisa mengikuti pemilu 1999, PDI pimpinan Megawati harus mengubah nama dan lambang partai. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, salah satu persyaratan peserta pemilu adalah tidak boleh mempunyai nama atau lambang yang sama. 
Dalam perkembangan selanjutnya, serta didorong oleh tuntutan situasi dan kondisi politik nasional, “PDI pro Mega” akhirnya membentuk partai baru yang secara historis merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan berdasarkan fusi  lima parpol pada 10 Januari 1973.
 
PDI Megawati mengubah nama menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) dengan lambang berupa gambar banteng bermata merah dan bermulut putih dalam lingkaran. Partai yang didirikan pada 1 Februari 1999 ini berasaskan Pancasila, bercirikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Perubahan nama dan lambang ini dideklarasikan di Stadion Utama Senayan pada 14 Februari 1999 yang dihadiri sekitar 200 ribu warga PDI dan simpatisan.
 
Kongres I PDI-P – Semarang, 27 Maret-1 April 2000
Kongres pertama dengan menggunakan nama PDI-P relatif sepi dari dinamika yang berarti di internal partai terkait suksesi kepemimpinan. Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2000-2005. Selain faktor “darah biru” sebagai keturunan Soekarno, terpilihnya Megawati sekaligus memperkuat akar kekuatan partai yang tengah tumbuh seiring dengan kemenangan parpol ini pada pemilu 1999. Meskipun Megawati gagal meraih kursi presiden, namun menduduki kursi wakil presiden menjadi kehormatan dan kesuksesan tersendiri bagi kepemimpinan Megawati di PDI-P. Tahun 2001, Megawati “naik jabatan” menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid.
 
Kongres II PDI-P –Bali, 28-31 Maret 2005
Kegagalan meraih kemenangan pada Pemilihan Presiden (pilpres) tahun 2004 tidak menutup langkah Megawati terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI-P 2005-2010. Pemilu 2004 dinilai sebagai pemilu yang “menghukum” partai ini setelah menjadi jawara dalam pemilu 1999. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDI-P relatif berpengaruh pada perilaku politik politisi PDI-P yang cenderung korup. Namun, pengaruh Megawati masih tetap tinggi dan kuat.
 
Hal menarik terjadi dalam kongres kali ini. Mulai muncul beberapa nama yang disebut masuk dalam bursa calon ketua umum, yakni Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan. Akan tetapi, keduanya menyatakan mengundurkan diri dalam rangka memuluskan regenerasi kepemimpinan partai dan memberi jalan kepada calon lainnya, yaitu Guruh Soekarnoputra, Laksamana Sukardi, dan Kwik Kian Gie.
 
Dalam pidato pembukaan kongres, Megawati mengakui sejumlah kekurangan partai sehingga PDI-P kalah dalam pemilu legislatif dan pilpres tahun 2004. Menurut putri Bung Karno itu, Salah satu faktornya karena PDI-P tidak konsisten melaksanakan amanat kongres di Semarang yaitu sebagai partai modern yang memiliki roh kerakyatan.
 
Megawati kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP 2005-2010. Di kongres ini pula PDI-P menyatakan diri sebagai kekuatan oposisi yang tertuang dalam Keputusan Kongres II PDI Perjuangan Nomor11/2005 tentang Sikap dan Kebijakan Partai Politik.Hal itu termaktub secara khusus, menyatakan bahwa PDI-P menjadi partai oposisi pada kurun waktu 2005-2009.
 
PDI-P sungguh sadar bahwa menjadi partai oposisi bukan pilihan populer karena selama ini oposisi tidak mempunyai tempat yang layak dan terhormat dalam konsep dan praktik politik di Indonesia. Oposisi disalahartikan sebagai pengganggu dan perongrong pemerintah, atau sikap “mutung” tak bisa menerima kekalahan. PDI-P ingin meluruskan pandangan buruk tentang oposisi dalam kehidupan berdemokrasi dan pendidikan politik yang sehat.
 
Oposisi dilakukan secara ideologis berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 yang dijabarkan menjadi ideologi kerja dalam menyikapi kinerja pemerintah dan berpihak kepada “wong cilik” atau untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pancasila dan kesejahteraan rakyat itulah yang menjadi tolok ukur utama pelaksanaan oposisi PDI-P. Sikap kritis secara nyata ditunjukkan PDI-P dalam membahas berbagai isu penting yang menjadi sorotan masyarakat.
 
Kongres III PDI-P – Bali, 6–9 April 2010
Dalam pidato pembukaan kongres, Megawati menegaskan tanpa keraguan di hadapan para kader partai dan juga publik bahwa PDI-P tak akan tergiur untuk berkoalisi dengan kekuasaan. Garis ideologi yang berbeda antara PDI-P dengan partai-partai koalisi dalam pemerintahan memang seringkali tampak jelas terlihat pada saat terjadinya perbedaan cara pandang di parlemen dalam membahas berbagai kasus atau kebijakan.
 
Perbedaan cara pandang yang cukup tajam misalnya terjadi dalam pembahasan kasus Blok Cepu dan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai banteng moncong putih melihat dua kasus tersebut dalam perspektif nasionalis-kerakyatan, berhadapan dengan pemerintah yang memandangnya dari perspektif internasionalis-liberal. Di kongres ini Megawati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI-P 2010-2015.

Kontestasi Politik

Pemilu Pra-pemilu dan pilpres Langkah Hasil pilpres Pasca-pemilu
1999 PDI-P menjadi salah satu dari 44 parpol peserta pemilu. PDI Soerjadi masih mengikuti pemilu.
 
Kongres V PDI mengamanatkan mengikuti dan memenangkan pemilu, serta menjadikan Ketua Umum DPP PDI sebagai Presiden RI. Sidang Umum MPR September 1999 memilih Gus Dur menjadi presiden dan Megawati sebagai wakil presiden, 1999-2004. Gus Dur dilengserkan dalam Sidang Istimewa MPR 2001.
Megawati naik menjadi presiden,  Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) menjadi wakil presiden.
2004 Selama pemerintahan Megawati, pamor PDI-P turun, di antaranya karena:
-Kontroversi pencalonan Sutiyoso, yang diduga terlibat Peristiwa 27 Juli, sebagai Gubernur DKI 2002-2007 oleh PDI-P.
-Penjualan Indosat kepada 
investor asing.
-Kenaikan harga BBM dan listrik.
-Konflik antara DPP dan DPD dalam pencalonan gubernur di Jawa Tengah dan Bali.
PDI-P mengusung Megawati-Hasyim Muzadi sebagai capres dan cawapres di pilpres. Megawati-Hasyim Muzadi meraih 39,38 persen suara, kalah oleh SBY-JK (60,62 persen suara) pada putaran II pilpres. Megawati menegaskan sikap politik PDI-P untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Kongres II PDI-P 28-31 Maret 2005.
2009 Citra PDI-P terus turun, di antaranya disebabkan beberapa kader PDI-P di DPR terjerat kasus. Salah satunya kasus suap pemilihan deputi Gubernur Bank Indonesia. PDI-P berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Megawati dan Ketua Deewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai capres dan cawapres. Pasangan Mega-Prabowo meraih 26,79 persen suara, kalah oleh pasangan SBY-Boediono (60,80 persen suara). Megawati ingin terus menjadi oposisi, sementara Taufik Kiemas mendorong berkoalisi dengan Demokrat. Keputusan oposisi ditegaskan Megawati dalam Kongres III PDI-P 6-9 April 2010.
2014 Prestasi kader PDI-P Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Walikota Solo menonjol. Jokowi dan Basuki Tjahaja.Purnama yang diusung oleh PDI-P dan Partai Gerindra memenangkan pilkada DKI Jakarta 2012. Popularitas Jokowi mendongkrak citra PDIP.
 
Megawati mengumumkan Jokowi sebagai capres PDI-P (14 Maret 2014). PDI-P berkoalisi dengan Partai Nasdem, PKB, dan Hanura  mengusung Jokowi dan JK dalam pilpres 2014.
 
Jokowi-JK menang pilpres 2014 (53,15 persen suara).       -Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pengusung Jokowi-JK gagal meraih posisi pimpinan DPR, badan kelengkapan DPR, dan MPR karena revisi UU MD3.
-Empat kader PDI-P terpilih menjadi menteri (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga).
-Megawati dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDI-P pada Kongres IV 8-12 April 2015.
 

Sumber: Litbang Kompas/SAP, YOH, diolah dari Komisi Pemilihan Umum; Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009, Litbang Kompas, 2004; Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program, Litbang Kompas, 1999; dan pemberitaan Kompas.
Pembaruan informasi:   1 April 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus