Kronologi | 10 Juli 2015 11:43 WIB

SBY dan Partai Demokrat


Kehadiran Partai Demokrat di panggung politik di Indonesia tidak lepas dari figur Susilo Bambang Yudhoyono. Dinamika politik yang terjadi, mulai dari proses kelahiran, kemenangan dalam pemilihan umum tahun 2009, hingga guncangan yang terjadi di internal partai seiring dengan dugaan kasus korupsi, hampir selalu menghadirkan sosok SBY sebagai figur sentral.


Boleh jadi Partai Demokrat tidak akan lahir, atau setidaknya tidak terbentuk dengan cepat, jika SBY terpilih dalam penentuan wakil presiden pendamping Megawati Soekarnoputeri dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Juli 2001. Saat itu, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Gotong Royong ini menjadi salah satu dari lima calon wakil presiden. SBY diusung oleh Fraksi Kesatuan Kebangsaan (FKKI), 90 orang dari Fraksi Utusan Golongan, dan dari fraksi lain secara perseorangan.
 
Keempat calon lain adalah Hamzah Haz, dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Akbar Tandjung, dicalonkan Partai Golongan Karya (Golkar); Agum Gumelar, dicalonkan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (FDU); dan Siswono Yudo Husodo yang dicalonkan 88 anggota MPR secara perorangan. Hasil pemilihan menempatkan Hamzah Haz sebagai wakil presiden setelah melaju di putaran kedua bersama Akbar Tandjung. SBY hanya menempati urutan ketiga.
 
Kekalahan itu menjadi pelajaran terbesar yang diperoleh SBY.  Pelajaran penting yang dipetik sesaat setelah kegagalan merebut kursi wakil presiden melalui MPR itu adalah pentingnya sebuah partai politik sebagai kendaraan menuju singgasana kekuasaan. Sejumlah anggota MPR memotivasi SBY untuk mendirikan parpol yang dapat menjadi “kendaraan” bagi mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia (1998-1999) itu untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2004.
 
Dengan dimotori 99 tokoh dari beberapa kalangan, baik dari anggota MPR maupun perguruan tinggi, di antaranya Prof . Dr. Subur Budhisantoso, pada 9 September 2002 berdirilah Partai Demokrat. Subur Budhisantoso kemudian ditunjuk sebagai ketua umum pertama.
 
Sedari awal, perjalanan Partai Demokrat memiliki kedekatan historis dengan sosok SBY.  Kedekatan ini bisa dilihat dari kesamaan tanggal lahir partai dengan tanggal kelahiran SBY. Hal itu disengaja untuk menguatkan posisi dan peran SBY dalam proses kelahiran Partai Demokrat.
 
Bukan hanya itu, kerap kali memakai angka “9” sebagai angka “resmi” partai. Mulai dari jumlah anggota Majelis Tinggi hingga sejumlah keputusan partai yang selalu menggunakan angka sembilan. Keberuntungan juga ditangguk parpol ini dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2004 karena menempati nomor urut “9”.
 
Sebagai pendatang baru, Partai Demokrat relatif sukses mencuri perhatian pemilih. Dalam pemilu 2004 yang merupakan debut awal partai ini di kancah politik nasional, Demokrat meraih 7,45 persen suara dan berhasil merebut 58 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil ini menunjukkan respon positif publik terhadap Partai Demokrat.
 
Meskipun bukan pemenang pemilu, dalam pemilihan presiden Partai Demokrat bersama sejumlah parpol lain mengusung SBY-Jusuf Kalla menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya, pasangan ini mampu mengalahkan  petahana, Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi, dalam putaran kedua pemilihan presiden. Era baru pun dimulai. Partai Demokrat menjadi partai penguasa dengan mengantarkan tokohnya: SBY sebagai presiden.


 
 
Dinamika
Suksesi kepemimpinan Partai Demokrat dimulai pada Kongres I tahun 2005. Ipar SBY, Hadi Utomo terpilih sebagai ketua umum dan mengalahkan sejumlah nama-nama yang beredar, seperti Sys N. S. . Tak ayal, nama-nama yang sebelumnya aktif dan menjadi pengagas partai ini mundur dari partai pasca-kongres, termasuk Sys.
 
Terpilihnya Hadi Utomo tak lepas dari peran SBY. Momentum inilah yang menjadi titik tolak sentimen politik dinasti di tubuh Partai Demokrat.  Meskipun istri SBY, Ani Yudhoyono, sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua umum pada periode awal pembentukan partai tahun 2002, namun terpilihnya Hadi Utomo di pucuk pimpinan menjadi perhatian tersendiri dari publik.
 
Kepemimpinan Hadi memang tidak terlalu mengemuka di tataran publik. Hasil jajak pendapat Kompas terkait kepemimpinan dan tingkat perhatian publik pada sosok ketua umum partai mencatat, sosok Hadi Utomo tidak terlalu dikenal publik. Pengumpulan opini yang diselenggarakan Kompas pada Agustus 2008 mencatat popularitas Hadi Utomo sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hanya berkisar di angka 4,9 persen. Bandingkan dengan popularitas Megawati Soekarnoputeri  sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mencapai  79,5 persen (Kompas,1/9/2008). Padahal saat survei ini digelar, Hadi Utomo setidaknya sudah hampir tiga tahun menjabat pimpinan puncak Partai Demokrat.
 
Tidak populernya Hadi tak menjadi kendala partai untuk meraih kesuksesan. Sosok SBY yang lebih dikenal publik, apalagi sebagai presiden, menjadi investasi terbesar parpol ini. Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu 2009 tidak lepas dari sosok SBY dan kinerja kepartaian yang dilakukan Hadi Utomo. Terbukti, pada pemilu 2009 Partai Demokrat mampu menguasai 21 persen suara nasional dan menggeser kemapanan partai-partai besar sekaligus memenangi pemilu presiden dengan menguasai 61 persen suara pemilih dalam satu putaran pemilihan.
 
Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu dan pilpres 2009 adalah karya politik terbesar sejak partai ini didirikan. Di bawah kepemimpinan Hadi Utomo, yang juga ipar SBY, menjadikan Partai Demokrat  tak ubahnya sosok baru dalam arus utama atau mainstream politik nasional yang selama ini dikuasai Partai Golkar, PDI-P, dan PPP.  Dalam sebuah buku, rahasia kemenangan Partai Demokrat diungkap sebagai hasil dari sebuah persiapan yang matang. Persiapan itu disebut sebagai sebuah revolusi yang terjadi secara sunyi (Urbaningrum, 2010).
           
Partai modern          
Dinamika terberat bagi Partai Demokrat adalah pada periode kedua pemerintahan SBY. Pasca-Kongres II di Bandung tahun 2010 yang memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, sorotan publik tidak pernah lepas kepada partai ini. Terpilihnya Anas saat itu dimaknai sejumlah kalangan dalam dua sisi pemahaman.
 
Pertama, Pengaruh SBY di partai mulai mengalami pergeseran, tidak lagi dominan. Dukungan SBY kepada Andi Mallarangeng dengan representasi dukungan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)  kepada Andi di kongres, menjadi sinyal dukungan keluarga Cikeas kepada Andi. Akan tetapi, kemenangan Anas membalik hegemoni yang ada.
 
Kedua, munculnya Anas dalam tampuk pimpinan partai pemenang pemilu,menjadi gairah baru kepemimpinan muda. Proyeksi calon presiden dari kalangan muda pun mulai muncul sejak kemenangan Anas di kongres.
 
Poin yang pertama menghadirkan situasi gamang di internal partai. Langkah Anas memilih Ibas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tidak lepas dari upaya mengganden dukungan dari pihak Cikeas. Meskipun kemudian SBY “merestui” Anas sebagai ketua umum, psikologi politik di internal partai pun pada akhirnya terbangun antara SBY dan Anas.
 
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Anas menyebut SBY tidak sekadar sosok besar yang menjadi spirit bagi partai, tetapi juga jalan pikiran dan paradigma berpikir  bagi partai. Di sisi lain, Anas juga bervisi mengantar Partai Demokrat menjadi sosok partai modern,yang tidak lagi sekadar bertumpu pada figur.
 
“Pak SBY bukan hanya dipahami sebagai sosok besar yang menjadi spirit bagi pertumbuhan partai, tetapi juga dipahami sebagai jalan pikiran dan paradigma berpikir dan pendirian berpolitik dan karakter politik. Kami yakin, meskipun Pak SBY sudah berhenti (2014), warna SBY masih akan terasa dan akan terlembaga di PD. Jadi, berakhirnya masa kepresidenan itu bukan berakhirnya nilai rasa politik SBY di PD”. (Anas Urbaningrum, Kompas, 18/1/2011)
 
Upaya Anas menjadikan Partai Demokrat sebagai partai modern oleh sejumlah kalangan di internal partai sebagai upaya melepaskan sosok SBY. Maka tidak heran pascakongres ketegangan di antara kubu Anas dan kubu yang dikalahkan masti terjadi, masih menyisakan perseteruan.
 
Kasus Nazaruddin
Perseteruan di antara kubu-kubu tersebut semakin “mendapatkan tempat” setelah Nazaruddin membuat geger jagat perpolitikan di negeri ini. Sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kader partai diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut. Tidak berhenti di situ, Nazaruddin kemudian berpaling menyerang Anas sebagai salah satu kader Partai Demokrat yang terlibat dalam praktik korupsi, khususnya di proyek Hambalang.
           
Sepanjang dua tahun pasca-penahanan Nazaruddin, gejolak Partai Demokrat memanas. Bola liar yang dilempar Nazaruddin dengan menyebut sejumlah nama, seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh, praktis membuat eksistensi parpol ini goyah di mata publik. Dari ketiga nama tersebut, baru Angelina yang sudah divonis penjara. Andi dan Anas, sampai tulisan ini dibuat, masih sebatas tersangka, khususnya terkait dugaan aliran dana proyek Hambalang.
 
Tuduhan Nazaruddin yang bertubi-tubi ditujukan kepada Anas pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan Ketua Umum di Partai Demokrat. Keputusan KPK yang menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus aliran dana proyek Hambalang langsung disikapi Anas dengan menyatakan berhenti dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
 
Satu hal yang menarik dicermati sepanjang dinamika politik dan gonjang-ganjing Partai demokrat berkaitan dengan tuduhan korupsi adalah sikap SBY. Sebagai presiden dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY relatif masih berperan aktif memantau sejauh mana kasus dugaan korupsi tersebut berpengaruh pada parpol tersebut. Apalagi, tren elektabilitas Partai Demokrat turun jauh dibandingkan hasil pemilu 2009.
 
Elektabilitas Partai Demokrat
Tingkat elektabilitas dalam persen(%)

 

Lingkaran Survei Indonesia
 
 
 

 

Lembaga Survei Indonesia
 
 

 

Soegeng Sarjadi Syndicate
 
 

 

Litbang Kompas
 
 


Pasca-lengsernya Anas Urbaningrum, Majelis Tinggi mengambil alih jalannya partai sampai kemudian menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Mudah diterka, SBY akhirnya secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum. Kekuasaan SBY pun semakin lengkap dalam diri Partai Demokrat. Jika di era kelahiran dan pertumbuhan (pemilu 2004-2009) SBY sebagai king maker; menduduki jabatan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Majelis Tinggi; di KLB 2013, SBY terpilih sebagai Ketua Umum. Meskipun pada akhirnya jabatan Ketua Umum dibantu ketua harian, publik semakin tidak akan melepaskan Demokrat dari sosok SBY.
 
Menjelang Kongres III, nama SBY kembali disebut. Indikasi ini menandakan Partai Demokrat tetap mengarahkan SBY sebagai pilar utama dan berharap secara aklamasi terpilih dalam kongres yang digelar 11-13 Mei 2015.  Hal inilah yang mendasari lahirnya Kaukus Penyelamatan Partai Demokrat (KPPD) yang dideklarasikan oleh sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat.
 
Mereka bereaksi atas kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat yang menunjuk 161 pelaksana tugas untuk memimpin DPC. Langkah ini mereka nilai  ilegal karena dasar pemecatan pimpinan DPC sebelumnya hanya ditandatangani Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Kebijakan DPP ini juga dinilai  sebagai upaya berulang, terstruktur, dan sistematis menggalang dukungan tertulis lengkap dengan meterai dari ketua-ketua DPC untuk memilih kembali SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat (Kompas, 2/5/2015).
 
Menjelang Kongres III Partai Demokrat yang digelar di Surabaya, nama lain yang muncul selain SBY adalah Marzuki Alie dan Gede Pasek Suardika. Kedua nama ini menjelang kongres belum berani mendeklarasikan diri. Hanya Pasek yang cenderung lebih demonstratif menyebut dirinya berkeinginan untuk maju sebagai ketua umum agar kongres bukan sekadar penyerahan jabatan, namun sebuah pertandingan perebutan ketua umum. Di atas kertas, nama SBY masih cukup tinggi dibandingkan nama-nama yang lain.
 

Sumber: Pemberitaan Kompas, Komisi Pemilihan Umum, dan berbagai sumber, buku “Revolusi Sunyi”, Anas Urbaningrum, 2010

Pembaruan informasi:  8 Mei 2015
 

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus