Kronologi | 16 April 2015 17:31 WIB

Pemilihan Kapolri: dari Orla hingga Reformasi


Dalam pekan kedua April 2015, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan memulai proses seleksi untuk memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Polri dan menjadi calon tunggal. Jika dinyatakan lulus oleh Dewan Perwakilan Rakyat seleksi uji kepatutan dan kelayakan, Badrodin akan mengisi jabatan Kapolri secara definitif yang sudah tiga bulan kosong.


Dari masa ke masa, proses pengangkatan orang nomor satu di tubuh Polri senantiasa mengalami dinamika. Jika pada masa Orde Baru pemilihan Kapolri tak banyak menyita perhatian publik, sebaliknya dalam era Reformasi proses pemilihan Kapolri baru kerap menyita perhatian publik. Hal itu karena adanya keterlibatan DPR dalam proses pemilihan. Merujuk pada Ketetapan Majelis Permusyarawaratan Rakyat (TAP MPR) VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, DPR dimintakan persetujuan terhadap calon Kapolri yang diusulkan Presiden. 

Pasal 7 ayat 3 TAP MPR di atas menyebutkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri bukanlah hak prerogatif Presiden, tetapi harus dengan persetujuan DPR.  Sementara pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada awal Reformasi, sebelum UU Nomor 2 Tahun 2002 disahkan, Presiden Megawati Soekarnoputri mengangkat Kapolri baru dengan merujuk pada TAP MPR VII/MPR/2000. Pengangkatan Suroyo Bimantoro dan Da’i Bachtiar sebagai Kapolri baru menggunakan mekanisme persetujuan dari DPR.

Dalam perkembangannya, proses pemilihan Kapolri yang mulanya langsung disetujui oleh rapat paripurna DPR kemudian merujuk pada proses penentuan pejabat yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Dalam tata tertib DPR disebutkan, seorang pejabat, termasuk Kapolri, untuk mendapat persetujuan DPR harus dilakukan pembahasan meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan, dan penentuan urutan calon, yang kemudian dilaporkan kepada Badan Musyawarah untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.

Proses pengangkatan Kapolri baru dengan melalui tahapan tersebut di DPR  dimulai sejak pemilihan Sutanto menjadi Kapolri pada tahun 2005. Selanjutnya, proses pemilihan Kapolri baru dilakukan dengan cara tersebut, termasuk melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Sisi positif ketentuan pembahasan dan persetujuan DPR untuk pengangkatan Kapolri tersebut adalah proses itu dapat menghasilkan calon pimpinan yang relatif baik. Minimal, masyarakat tahu kualitas dan kapabilitas calon Kapolri dan apa yang akan dilakukan calon bersangkutan sebagai Kapolri. Namun, di sisi lain, ketentuan itu rawan mengaburkan esensi hak prerogratif Presiden yang melekat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam menentukan pejabat publik.
 
Orde Lama
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan awal kemerdekaan,  kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab atas masalah administrasi. Sementara untuk masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Mulai 1 Juli 1946 dengan TAP Pemerintah Nomor 11 tahun 1946,  Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Pada awal kemerdekaan, jabatan Kapolri pertama kali dipegang Komjen (Pol) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sejak 29 September 1945.

Ketika masa Kabinet Presidential, pada 4 Februari 1948 dikeluarkan TAP Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri. Pada masa revolusi fisik itu, Kapolri masih dijabat oleh Jenderal (Pol) Soekanto. Pada masa Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang berkedudukan di Pulau Suamtera dengan tampuk pimpinan tertinggi Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Djawatan Kepolisian Negara dipimpin oleh KBP Umar Said.

Setelah Konferensi Meja Bundar dan terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Djawatan Kepolisian Negara RIS oleh Presiden Soekarno, sementara  R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Setelah RIS bubar dan  dibentuk Negara Kesatuan RI pada 17 Agustus 1950, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian dilebur dalam Djawatan Kepolisian Indonesia. Soekarno kembali menunjuk Soekanto sebagai Kapolri.

Jabatan itu dipegang Soekanto hingga ia mengundurkan diri pada 15 Desember 1959 karena tidak sepakat dengan rencana Presiden Soekarno yang mengabungkan kepolisian dalam Angkatan Bersenjata RI (ABRI). Soekanto tercatat sebagai Kapolri terlama hingga sekarang dan tercatat sebagai Bapak Kepolisian RI.

Penggabungan Kepolisian dalam ABRI dikukuhkan dengan TAP MPRS Nomor II dan III Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
TAP tersebut itu menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Pada 19 Juni 1961, DPR-Gotong Royong mengesahkan UU Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Jabatan Kapolri sejak kepolisian bergabung dengan ABRI dijabat oleh Komjen (Pol) Raden Soekarno Djojonegoro. Setelah empat tahun menjabat Kapolri, selanjutnya Soekarno digantikan Jenderal (Pol) Soetjipto Danoekoesoemo pada Desember 1963.

Soetjipto menjabat Kapolri hingga tahun 1965. Ia diberhentikan oleh Soekarno sebelum peristiwa Gerakan 30 September  Partai Komunis Indonesia terjadi dan menunjuk Jenderal (Pol) Soetjipto Joedodihardjo untuk mengisi jabatan tersebut hingga tahun 1968 atau di awal rezim Orde Baru.
 
Orde Baru
Tercatat ada sembilan Kapolri yang menjabat sepanjang Orde Baru. Kapolri pertama era ini adalah Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso. Ia adalah Kapolri ke-5 sejak institusi kepolisian berdiri dan menjabat antara tahun 1968-1971. Saat menjadi Kapolri, Hoegeng  melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri.

Pada masa kepemimpinannya, jabatan Panglima Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol dan selanjutnya berubah menjadi Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda hingga kini.

Sosok Hoegeng dikenal sebagai seorang Kapolri yang sederhana dan mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai Kapolri.  Yang menarik, Hoegeng diberhentikan oleh Soeharto pada 2 Oktober 1971 ketika dia baru berusia 49 tahun dan jauh dari berakhrinya masa jabatan sebagai Kapolri. Pemberhentian itu diduga terkait kasus penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah yanag berhasil diungkap Hoegeng. Kasus itu diduga melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI.

Hoegeng digantikan oleh Komjen (Polisi) Mochamad Hasan yang menjabat Kapolri hingga tahun 1974 atau sekitar tiga tahun. Jenderal (Pol) Widodo Budidharmo menjabat Kapolri mengantikan Hasan. Ia dilantik oleh Soeharto di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf AL (KSAL) Laksamana Madya TNI R. S. Soebijakto. Sebelum menjabat Kapolri, Widodo adalah Kapolda Metro Jaya tahun 1970-1974. Ia dinilai berhasil mensukseskan Sidang Umum MPR pertama di masa Orde Baru.

Soeharto menunjuk Jenderal (Pol) Awaloedin Djamin sebagai pengganti Widodo. Awaloedin menjabat Kapolri selama empat tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 1982. Sebelum menjabat Kapolri, Awaloedin adalah Duta Besar Indonesia di Jerman Barat. Ia adalah Kapolri pertama yang bergelar Doctor of Philosophy (PhD) yang diraihnya dari  University of Pittsburgh  dan dilanjutkan di University of Southern California, Amerika Serikat.

Pada masa kepemimpinan Awaloedin, organisasi Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional. Salah satu prestasinya adalah peran aktif Polri menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru hingga disahkannya KUHAP tersebut oleh DPR menjadi UU Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri. KUHAP sebagai pengganti Herzien Inlandsch Reglement (HIR), hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi.

Anton Sudjarwo dipilih Soeharto untuk mengantikan Awaloedin pada tahun 1982. Ia menjabat Kapolri hingga tahun 1986. Sebelum menjabat Kapolri, Anton Sudjarwo adalah Kapolda Metro Jaya tahun 1978-1982. Pelantikan Anton bersamaan dengan pelantikan KSAL dan KSAU, Anton masih berpangkat Mayor Jenderal (Pol), sama seperti saat dia menjabat Kapolda Metro Jaya. Jabatan Jenderal diraihnya setelah dua tahun menjabat Kapolri atau pada tahun 1984.

Letnan Jenderal (Pol) Mochamad Sanoesi mengantikan Anton pada 7 Juni 1986. Ia dilantik di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan Try Soetrisno yang diangkat menjadi KSAD.  Sanoesi menjadi Kapolri hingga Februari 1991. Jabatan Kapolri selanjutnya dipegang Letjen  (Pol) Kunarto yang ditunjuk Soeharto sebagai Kapolri. Ia dilantik di Istana Negara  pada 20 Februari 1991 tidak bersamaan dengan tiga Kepala staf TNI lainnya.

Mayjen (Pol) Banurusman Astrosemitro yang mengantikan Kunarto sebagai Kapolri pada tahun 1993 dilantik bersamaan dengan KSAU, KSAL,  dan KSAD.  Jabatan Banurusman  langsung dinaikkan satu tingkat saat dilantik sebagai orang pertama di Polri menjadi Letjen.

Kapolri era Orde baru terakhir adalah Dibyo Widodo yang dilantik Soeharto bersamaan dengan pelantikan KSAU dan KSAL di Istana Negara pada 15 Maret 1996. Sebelum menjabat Kapolri, Dibyo Widodo adalah Kapolda Metro Jaya berpangkat Mayjen. Pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Letjen setelah menjabat Kapolri.  Setahun kemudian, Dibyo Widodo menyandang pangkat Jenderal bersamaan dengan tiga kepala staf TNI lainnya.
 
Era Reformasi
Kapolri  pertama di era reformasi dijabat Letjen (Pol) Roesmanhadi. Ia dilantik oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada 29 Juni 1998 bersamaan dengan pelantikan KSAU dan KSAL. Roesmanhadi merupakan pimpinan Polri ke-14 sejak Kepolisian berdiri tahun 1946. Di masa kepemimpinannya, ia berusaha membentuk Polri yang dicintai dan disegani masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya Polri. Jabatan itu disandangnya hingga tahun 2000 sebelum digantikan oleh Mayjen (Pol) Rusdihardjo.

Rusdihardjo tercatat sebagai salah satu Kapolri yang masa jabatannya tersingkat. Penunjukannya sebagai Kapolri terkesan mendadak dan tanpa mendapat persetujuan DPR seperti yang diamanatkan TAP MPR VII/MPR/2000. Ia baru mengetahui ditunjuk oleh Abdurrahman Wahid sehari sebelum dilantik sebagai Kapolri pada 4 Januari 2000.

Rusdihardjo dilantik Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Kapolri di Istana Negara dan pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Letjen. Jabatan Kapolri hanya disandangnya hingga September 2000 atau selama delapan bulan.  Ia diberhentikan Gus Dur karena kasus dilepaskannya enam tahanan yang diduga melakukan penyerbuan ke Kantor UNHCR di Atambua yang mengakibatkan tiga petugas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tewas.

Pada masa kepemimpinan Rusdihardjo inilah institusi Polri berpisah dari TNI dengan ditandai keluarnya TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Mengacu pada kedua TAP tersebut, Polri berpisah dengan ABRI (TNI). Ketetapan ini kemudian diikuti dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dengan kedudukan Polri langsung berada di bawah Presiden RI. Di masa kepemimpinnya, kepangkatan di Polri mulai berubah dan menanggalkan pangkat militeristik, tidak sama dengan TNI.

Jenderal (Pol) Suroyo Bimantoro dipilih Presiden Gus Dur menggantikan Rusdihardjo. Ia dilantik Gus Dur pada 23 September 2000. Namun, langkah itu menuai kontroversi di DPR. Ada yang beranggapan, pelantikan Bimantoro sudah tepat karena dilakukan dalam suasana darurat atau emergency sehingga tidak harus menunggu persetujuan DPR. Namun, ada pula anggapan pelantikan itu merupakan fait accompli Presiden untuk kedua kalinya terhadap DPR dalam kasus pemberhentian/pengangkatan Kapolri.

Penunjukan Bimantoro sebagai Kapolri tanpa melalui  mekasisme persetujuan DPR saat mengangkat dan memperhentikan Kapolri memicu kekesalan di kalangan DPR. Tindakan Gus Dur memberhentikan Rusdihardjo dan mengangkat Bimantoro sebagai Kapolri dinilai melanggar TAP MPR.

Gus Dur menghentikan Bimantoro dari Kapolri pada Juli 2001. Saat itu situasi politik dalam negeri memanas dengan adanya rencana Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Gus Dur menunjuk Wakil Kapolri Chairufdin Ismail sebagai pejabat Kapolri sementara, sedangkan Bimantoro mendapat tugas baru sebagai Dubes Indonesia di Malaysia.

Langkah Gus Dur menghentikan Bimantoro ditentang kalangan DPR. Mereka masih mengakui Bimantoro sebagai Kapolri. Alhasil, dalam institusi Polri terkesan terjadi dualisme kepemimpinan antara Bimantoro yang diakui DPR dan Chairuddin yang diakui Presiden Gus Dur. Untuk memperjelas hal itu, Gus Dur menandatangani surat perintah agar Jenderal (Pol) Suroyo Bimantoro bisa segera menyerahkan tugas-tugas operasional sehari-hari Kapolri kepada Wakapolri yang telah ditunjuk, yakni Komjen (Pol) Chairuddin Ismail.

Gus Dur melantik Jenderal (Pol) Chairuddin Ismail menjadi Pemangku Sementara Jabatan Kapolri. Pelantikan ini mendorong Pimpinan MPR untuk melaksanakan sidang paripurna dalam rangka Sidang Istimewa MPR. Tindakan Gus Dur dianggap melanggar TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Sidang Istimewa MPR yang meminta pertanggungjawaban Presiden tentang pemberhentian/pengangkatan Kapolri pada 23 Juli 2001menjadi  salah satu pertimbangan diberhentikannya Gus Dur dari jabatan residen dan posisinya digantikan Wapres Megawati Soekarnoputri.

Pada hari pertama menjabat Presiden pada 24 Juli 2001, Megawati kembali menyerahkan tongkat komando Polri kepada Bimantoro. Pada 3 Agustus 2001, Presiden Megawati memutuskan Bimantoro sebagai Kapori definitif dan menghapus jabatan Wakil Kepala Polri. Presiden juga mencabut status Jenderal (Pol) Chairuddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Polri.

Bimantoro digantikan oleh Komjen (Pol) Da’i Bachtiar sebagai Kapolri. Dalam proses pemilihan Kapolri, Presiden Megawati mengajukan nama Da'i Bachtiar kepada DPR sebagai satu-satunya calon Kapolri menggantikan Bimantoro yang akan segera pensiun.  Surat Presiden mengenai calon Kapolri itu diterima Ketua DPR Akbar Tandjung pada 26 Oktober 2001.

Sebulan kemudian, Komisi I dan II DPR yang melakukan fit and proper test menyetujui secara aklamasi pencalonan Da'i Bachtiar sebagai Kapolri. Sehari kemudian, Da’i dilantik sebagai Kapolri oleh Megawati di Istana Negara.  Sejak itu proses pemilihan Kapolri selalu melibatkan persetujuan DPR.

Saat ini, tercatat tujuh calon Kapolri yang diajukan Presiden RI untuk mendapat persetujuan DPR. Satu calon diajukan Presiden Megawati Soekarnoputri, empat calon diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan dua calon diajukan Presiden Joko Widodo. Semua calon yang diajukan merupakan calon tunggal. Pada masa kepemimpinan Megawati maupun SBY, calon yang diajukan Presiden disetujui DPR dan akhirnya dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri.

Namun, saat Presiden Jokowi mengajukan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri awal Januari 2015, Jokowi batal melantik meski sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR Februari 2015. Presiden batal melantik karena Budi diduga terjerat kasus rekening “gendut” dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Meskipun kemudian sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah, Jokowi tetap tidak melantik Budi dan mengajukan calon lain untuk mendapat persetujuan DPR. Calon lain yang diajukan  adalah Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti yang kini menjabat pelaksana tugas sehari-hari Kapolri.

Pekan ini Badrodin akana menjalani fit and proper test di Komisi III DPR  untuk memaparkan visi dan misi sebagai Kapolri. Sebelumnya, Badrodin menjabat sebagai Wakapolri sekaligus sebagai pelaksana tugas sehari-hari Kapolri setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan Presiden Jokowi Januari 2015.

Proses Pemilihan Kapolri di Era Reformasi

Calon Kapolri Jabatan sebelumnya Diajukan Presiden ke DPR Fit and proper test Komisi III DPR Disetuju rapat paripurna DPR Dilantik Presiden Waktu diajukan hingga pelantikan Kapolri
sebelumnya
Keterangan
Roesmanhadi Staf ahli Menhankam/ Pangab - - - 29 Juni 1998 - Dibyo Widodo Calon tunggal, Polri masih bergabung dengan ABRI
Rusdihardjo Direktur Reserse Mabes Polri Tidak ada Tidak ada Tidak ada 4 Januari 2000 - Roesmanhadi Calon tunggal, belum ada ketentuan diajukan ke DPR
Suroyo Bimantoro Wakapolri 21 September 2000 Tidak ada Tidak ada 23 September 2000 - Rusdihardjo Calon tunggal
Da’i Bachtiar Ketua BKNN 26 Oktober 2001 26 November 2001 29 November 2001 29 November 2001 34 hari Suroyo Bimantoro Calon tunggal
Sutanto Kepala BNN 26 Juni 2005 4 Juli 2005 5 Juli 2005 8 Juli 2005 12 hari Dai' Bachtiar Calon tunggal
Bambang Hendarso Danuri Kepala Bareskrim 9 September 2008 18 September 2008 24 September 2008 30 September 2008 21 hari Sutanto (pensiun Oktober 2008) Calon tunggal
Timur Pradopo Kapolda Metro Jaya 4 Oktober 2010 14 Oktober 2010 19 Oktober 2010 22 Oktober 2010 18 hari Bambang Hendarso Danuri (pensiun Oktober 2010) Calon tunggal
Sutarman Kepala Bareskrim 27 September 2014 17 Oktober 2014 22 Oktober 2014 25 Oktober 2014 28 hari Timur Pradopo (pensiun Januari 2014) Calon tunggal
Budi Gunawan Kepala Lemdikpol 9 Januari 2015 14 Januari 2015 15 Januari 2015 Batal dilantik - Sutarman pensiun Oktober 2015 Calon tunggal
Badrodin Haiti Wakapolri 18 Februari 2015 - - - - Sutarman (pensiun Oktober 2015)  
 
Catatan:
-         Menhamkam Pangab = Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Inodnesia (ABRI)
-         Mabes = Markas Besar
-         BKNN   = Badan Koordinasi Narkotika Nasional
-         BNN     = Badan Narkotika Nasional
-         Bareskrim = Badan Reserse Kriminal Polri
-         Lemdikpol = Lembaga Pendidikan Polri
 
Sumber                      :   Pemberitaan Kompas
Update/pembaruan   :   15 April 2015

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus