Kronologi

  • Ekonomi

    Bagian II: Kebijakan Beras Tak Pernah Tuntas

    Dwi Erianto/Litbang Kompas

    Pada era Orde Baru, kebijakan perberasan fokus pada stabilisasi harga beras. Pemerintah membentuk Bulog, lembaga pemerintah non-departemen, yang khusus menangani persoalan perberasan. Sejak saat itu, kewenangan pengelolaan bahan pokok, terutama beras, diserahkan kepada Bulog. Lembaga itu menjalankan peran sebagai stabilisator harga beras. Pada masa Orde Baru harga beras relatif stabil dan jarang dijumpai gejolak harga. Selengkapnya

  • Ekonomi

    Bagian I: Kebijakan Beras Tak Pernah Tuntas

    Dwi Erianto/Litbang Kompas

    Di negeri ini, beras diproduksi oleh 18 juta rumah tangga petani dan melibatkan 200.000 usaha penggilingan padi–180.000 di antaranya penggilingan skala kecil. Bila dihitung secara kasar, hampir separuh penduduk Indonesia hidupnya terkait secara langsung atau tidak langsung dengan industri beras, mulai dari hulu seperti sarana produksi, budi daya, pengolahan, hingga hilir seperti perdagangan. Meski bernilai strategis, komoditas beras di Indonesia belum dikelola dengan baik dan tuntas. Selengkapnya

  • Mobil Nasional, Antara Ada dan Tiada

    Dewi Pancawati/Litbang Kompas

    Sejak dirintis lebih dari 40 tahun lalu, produk otomotif karya anak bangsa tak kunjung berjalan mulus. Belum ada satu produk otomotif pun yang diakui sebagai mobil nasional secara umum dan diproduksi secara massal. Padahal, tak sedikit upaya berbagai pihak, baik Pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan hadirnya mobil nasional.

    Selengkapnya

  • Buruh dan Persoalan Pengupahan

    Bima Baskara/Litbang Kompas

    Buruh mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah pekerja atau karyawan. Kata buruh mempunyai arti yang dekat dengan konsep hubungan konflik antara majikan dan pekerja. Di dalam istilah buruh tersirat ide tentang perjuangan kelas.
    Selengkapnya

  • Mahkamah Konstitusi Banjir Perkara

    Warna demokrasi di Indonesia sangat beragam, belasan partai politik ikut mengawasi proses pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014. Agenda besar pemilihan presiden dimulai pada kontestasi kemenangan partai politik (parpol) pada Pileg, April lalu. Satu suara membawa nasib parpol menuju istana, untuk itu mereka beramai-ramai bersuara. Termasuk mengawasi perhitungan surat suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya, sebanyak 767 perkara sengketa Pileg terdaftar di Mahkamah Konstitusi, menunggu dieksekusi. Selengkapnya