Indikator | 2 Januari 2014 16:01 WIB

Survei "Kompas": Demokrasi yang Hambar


Harta karun kebebasan sipil dan keleluasaan penggunaan hak-hak politik yang diraih lebih dari satu dasawarsa terakhir pada kenyataannya belum juga mampu mendorong keterlibatan publik dalam berbagai aksi demokratik yang berkualitas.


Harta karun kebebasan sipil dan keleluasaan penggunaan hak-hak politik yang diraih lebih dari satu dasawarsa terakhir pada kenyataannya belum juga mampu mendorong keterlibatan publik dalam berbagai aksi demokratik yang berkualitas.

Gambaran semacam inilah yang nyata terlihat dari hasil kajian terhadap kualitas kehidupan demokrasi yang dipersepsikan masyarakat. Upaya pemotretan terhadap kualitas demokrasi dilakukan Litbang Kompas sebanyak dua periode, di tahun 2012 dan 2013, yang didasarkan pada survei wawancara tatap muka kepada 1.400 individu di 33 provinsi di Indonesia.

Persepsi terhadap kualitas demokrasi dijelaskan dalam tiga dimensi pengukuran, yaitu dimensi kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan evaluasi kehidupan institusi demokrasi (institutions of democracy). Ketiga dimensi yang digunakan dalam survei ini diadaptasi dari indikator pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) karya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), serta Indeks Kebebasan yang dibangun Freedom House. Selanjutnya, dari ketiga dimensi penilaian tersebut, diturunkan dalam 13 indikator persepsi publik.

Hasil survei menunjukkan, dalam dimensi kebebasan sipil, sebagian besar responden dalam kajian ini memberikan penilaian yang relatif tinggi (Grafik 1). Skor rata-rata penilaian mencapai 7,9 dengan rentang deviasi yang tidak terlalu besar (+/- 1,1). Dengan skor penilaian terendah (buruk) 1 dan tertinggi 10 (baik), hasil demikian dapat diinterpretasikan kualitas kebebasan sipil yang dipersepsikan publik saat ini tergolong baik.

Tingginya skor kebebasan sipil ini didasarkan pula pada tingginya penilaian masyarakat terhadap beberapa indikator kebebasan. Di antaranya, keleluasaan mereka dalam mengeluarkan pendapat, berserikat ataupun berorganisasi, menjalankan keyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi yang dilakukan orang lain atau aparat negara. Sebagai gambaran, skor keleluasaan yang dipersepsikan setiap responden dalam berpendapat, berpandangan, mengungkapkan perasaan individu tanpa ada tekanan, larangan, dari siapa saja mencapai 7,7. Skor kebebasan beragama ataupun berkeyakinan pun tampak tinggi, sebesar 8,3, sekalipun jika dielaborasi lebih jauh terdapat penilaian yang berbeda dalam menyikapi persoalan kebebasan beragama ini di antara kelompok responden yang berlatar belakang agama yang berbeda.

Aksi demokratik
Tidak hanya dalam aspek kebebasan sipil, tingginya penilaian masyarakat juga terjadi pada beberapa indikator yang terkait dengan bagaimana hak-hak politik dipenuhi. Dalam kajian ini, hak politik dikaitkan dengan penggunaan hak memilih atau dipilih serta berbagai keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Terhadap jaminan hak politik individu dalam memilih ataupun berkompetisi dalam perebutan jabatan publik (dipilih), memiliki skor sebesar 8,7. Kondisi demikian mengindikasikan betapa leluasanya publik dalam menjalankan hak politik mereka dalam berpartisipasi ataupun berkompetisi.

Akan tetapi, pada pemandangan lain berbagai bentuk aksi demokratik seperti partisipasi masyarakat dalam pembuatan hingga pengawasan keputusan atau kebijakan publik tampak rendah (skor 5,2). Kondisi yang agak kontradiktif semacam ini, tingginya pelaksanaan hak politik dalam memilih dan rendahnya partisipasi publik berbagai penyusunan kebijakan publik, cenderung mengindikasikan kurang optimalnya masyarakat memanfaatkan hak-hak politik yang mereka miliki. Hak-hak politik lebih cenderung dimaknai sebagai kewajiban mereka berpartisipasi saat pemilu berlangsung dan tidak untuk berbagai kebijakan publik lain. Apa yang berlangsung kemudian, selepas pemilu praktik penggunaan hak politik terkubur. Berbagai bentuk pelibatan publik dalam pembuatan keputusan politik, pelaksanaan, ataupun pengawasannya mandul.

Rendahnya bentuk-bentuk pelibatan publik dalam berbagai aksi demokratik semacam ini menjadi semakin beralasan jika disandingkan dengan penilaian indikator lain, yang terkait dengan kualitas demokrasi. Terkait dengan keberadaan dan peran berbagai kelembagaan demokrasi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, misalnya, masih dipandang serba pesimistis.

Sepanjang tahun 2013, berbagai aksi yang justru mencederai nilai demokrasi justru dipertontonkan ketiga lembaga tersebut. Dalam benak publik, kelembagaan DPR tidak banyak berfungsi dalam penyerapan aspirasi, pengawasan jalannya pemerintahan, maupun pembuatan perundang-undangan yang berpihak pada masyarakat. Pihak eksekutif pun masih dirasakan lamban, dan dalam berbagai persoalan cenderung menutup mata pada berbagai aksi-aksi penistaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Pada pemandangan lain, kelembagaan yudikatif yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum justru terbelenggu dengan berbagai produk hukum dan praktik keadilan yang diterapkannya. Apalagi, kondisi demikian semakin diperparah dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor politik di ketiga institusi tersebut yang seharusnya menjadi penopang utama kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Tidak heran, di antara ketiga dimensi yang menjadi pusat kajian indeks persepsi demokrasi ini, dimensi kelembagaan demokrasi mencatatkan skor terendah, sebesar 5,4.

Rendahnya kualitas kelembagaan demokrasi di negeri ini menjadi penghalang publik dalam menggali dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang lebih bersifat substantif. Dalam situasi seperti ini, tidak terelakkan jika sebagian publik pun memilih semakin berjarak dari praktik kehidupan politiknya. Demokrasi yang sekian lama didambakan nyatanya masih hambar dirasakan.

(BESTIAN NAINGGOLAN/LITBANG KOMPAS)

Grafis_Demokrasi-yang-Hambar.pdf

Sumber: Harian “Kompas” Kamis, 2 Janurai 2014 halaman 28

  • Artikel Terkait
blog comments powered by Disqus