Pustaka | 22 Mei 2015 19:07 WIB

Ujian Bagi Sejarah Bangsa

Perjalanan bangsa ini tidak luput dari tragedi kemanusiaan. Sangat lekat dalam memori peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tahun 1965, menandai dimulainya Orde Baru. Hampir setengah abad kemudian, perbuatan keji pengabaian terhadap hak asasi manusia (HAM) itu tak tertuntaskan. 
Jerih payah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap berbagai kejahatan kemanusiaan ini tidaklah berbuah manis. Turunnya Soeharto pada tahun 1998 menjadi titik balik bagi para korban dan saksi yang selama ini bungkam dan takut bersuara. Komnas HAM melalui Tim Ad Hoc nya, menyelidiki pelanggaran HAM terkait pembunuhan massal tahun 1965-1966. Sayangnya, hasil kerja selama empat tahun (2008-2012) ini ditolak oleh Kejaksaan Agung dengan alasan belum lengkap.
 
Tidak terdengar lagi tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Pertanggungjawaban kepada publik disiasati dengan menerbitkan ringkasan eksekutif laporan itu dalam Luka Bangsa, Luka Kita (Galang Pustaka, 2014). Untuk memberikan gambaran lebih lengkap, publikasi ini diperkaya berkas lain dari rangkaian kekerasan kemanusiaan selama rezim Soeharto berkuasa, yang secara khusus diperiksa Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk tahun 2004 (hal 267).
 
Berdasarkan kriteria relevansi dan signifikansi untuk keperluan investigasi, teridentifikasi enam kasus yaitu tragedi 1965-1966, penahaman politik di Pulau Buru, penembakan misterius (“petrus”), Tanjung Priok, Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua, peristiwa 27 Juli 1996 dan kerusuhan Mei 1998.
 
Penyelidikan difokuskan pada perkara penahaman politik di Pulau Buru karena dinilai lebih jelas lembaga pelaku dan korbannya. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penyelidikan ini menguatkan dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM. Senasib dengan gelar perkara sebelumnya, rekomendasi ini ditanggapi kesenyapan.
 
Narasi Korban
Terbitnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberi harapan tercapainya perjuangan bagi korban dan keluarga korban untuk memperoleh keadilan. Undang-undang tersebut mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Kasus yang tercakup antara lain pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.
 
Dengan pengertian tersebut, lebih panjang lagi daftar perkara kekerasan yang memenuhi unsur pelanggaran HAM di negeri ini yang menanti untuk diselesaikan berpijak pada kebenaran obyektif sesuai fakta dan kesaksian.
 
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) bersama dengan Jaringan Relawan Kemanusiaan dan Yayasan Tifa berinisiatif menyediakan ruang bagi para korban 15 tragedi kekerasan berbagi kisah (Saatnya Korban Bicara, 2009). Cerita korban penculikan tahun 1998, korban penggusuran, pekerja migran yang tidak terlindungi hukum menyiratkan ketakutan, kekecewaan, keresahan yang dibiarkan tanpa penyelesaian.



Perjuangan mahasiswa mengawal reformasi, yang dikenang dengan jatuhnya korban penembakan di Trisakti (1998), Semanggi I (1998), dan Semanggi II (1999), menyisakan duka bagi keluarga. Panitia Khusus DPR untuk menangani kasus ini menyatakan penembakan tidak memiliki indikasi pelanggaran HAM berat, sehingga direkomendasikan diselesaikan melalui Peradilan Militer (hal 87). Sikap Kejaksaan Agung yang berulangkali mengembalikan berkas perkara memperburuk situasi.
 
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004, masih menyisakan misteri siapa aktor utamanya. Persidangan baru mengungkap peran pelaku lapangan. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelas meminta kasus pembunuhan Munir diusut. Pengusutan ini merupakan ujian bagi sejarah bangsa. “Test of our history,”katanya (hal 20).
 
Era pemerintahan Joko Widodo, diwacanakan rencana membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Negara RI; Tentara Nasional Indonesia; Badan Intelijen Negara; dan Komisi Nasional HAM. ”Tim gabungan ini dibentuk sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu. Ini agar tak ada lagi beban sejarah yang menjadi tanggungan generasi selanjutnya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo (Kompas, 22 April 2015).
 
Asa kembali dilambungkan, seperti sikap optimistis yang dijaga Arief Priyadi, ayah Wawan, korban penembakan pada Tragedi Semanggi I. Keadilan tak bisa hanya ditunggu, melainkan harus diperjuangkan (hal 81). Saatnya negara melunasi utang sejarah demi membangun masa depan yang bermartabat.