Pustaka | 3 Juli 2015 13:29 WIB

Ironi Sebuah Negeri

Kabar menyedihkan terdengar lagi dari Kawasan Timur Indonesia, NTT. Kasus gizi buruk pada lima bulan pertama tahun 2015 telah menelan korban 11 bayi meninggal dan sekitar 2.000 anak balita penderita gizi buruk. 
NTT merupakan salah satu wilayah termiskin di Indonesia, sehingga tak heran jika kasus gizi buruk sering muncul di daerah ini. Data Badan Pusat Statistik bulan September 2014 memperlihatkan persentase penduduk miskin di NTT memiliki peringkat 4 terbawah se Indonesia. Kondisi geografis NTT terkenal dengan tanahnya yang tandus dan kering karena sebagian kondisi tanahnya berbatu-batu. Iklim di NTT juga menyebabkan masa kemarau relatif panjang.

Meski demikian, NTT memiliki Manggarai, yang relatif subur, bahkan menjadi sentra penghasil beras. Sektor pertanian pun menduduki posisi sebagai penyumbang terbesar PDRB, yaitu sekitar 39,62 persen. Sungguh suatu ironi, munculnya kasus kekurangan gizi.

Hasil penelusuran yang dituliskan dalam dalam Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur Dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan (LIPI Press, 2014), menyebutkan akar penyebab buruknya gizi masyarakat adalah soal kemiskinan. Daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan mereka tak mampu memenuhi kebutuhan gizi. Kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya atau bahkan tertutupnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

Kondisi demikian mengkhawatirkan. Angka prevalensi kasus gizi buruk pada balita di NTT terus naik, dari 6,3 persen di tahun 1989 meningkat ke angka 8,8 persen di tahun 2005, atau sekitar 4,5 juta kasus (hal 6). Data hasil Riskesdas tahun 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan  NTT menduduki peringkat teratas prevalensi gizi kurang. Selain gizi buruk, kondisi kesehatan masyarakat NTT juga terbilang yang paling rendah. Angka kematian ibu bersalin dan kematikan bayi di daerah ini masih tinggi, jauh di atas angka nasional, yakni 554 per 100.000 kelahiran bayi hidup dan angka kematian bayi 62 per 100.000 kelahiran hidup (hal 5).

Kemiskinan dan Korupsi
Acap disebut bahwa kemiskinan di NTT adalah karena adanya budaya kemiskinan. Namun hasil penelitian Sayogyo Institute memperlihatkan tidak ada budaya kemiskinan di NTT. Ini adalah soal kemiskinan ekonomi.

Tingkat kepemilikan masyarakat akan tanah persawahan dan ternak rendah serta pola pangan yang didominasi jenis makanan tertentu (ubi kayu dan jagung) merupakan dua dari empat faktor kemiskinan yang diidentifikasi oleh Sayogyo Institute (hal 357).
Pemerintah setiap tahun mengucurkan dana penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan mencapai Rp. 5 triliun. Namun, kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat tetap menyedihkan. Di mana letak kesalahannya?

Ternyata dana yang digelontorkan pemerintah itu tidak sampai kepada yang membutuhkannya. Indonesia Budget Center menyebutkan bahwa ternyata sebagian besar dana diselewengkan dan besaran angka penyelewengan ini cukup mencengangkan, mencapai 90 persen! Tidak mengherankan karena hasil laporan Indonesian Corruption Watch menyebutkan bahwa NTT merupakan propinsi terkorup ke-6 di Indonesia.

Untuk menanggulangi ketertinggalan di NTT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan. Sebut beberapa diantaranya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), dan beras bersubsidi. Selain gelontoran dana, pemerintah meluncurkan program-program untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Komando Operasi Gerakan Nusa Makmur, dan Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera. NTT juga dikembangkan sebagai Provinsi Pendukung Ketahanan pangan Nasional dan Pariwisata (hal 10).