Profil Tokoh

Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto
Diberhentikan Sementara

Untuk kesekian kalinya nama Bambang Widjojanto kembali menghiasa pemberitaan baik di media konvensional maupun media sosial. Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan sementara wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini setelah mendapat status tersangka oleh kepolisian.

Sebelumnya, Bambang juga mengajukan surat pengunduran diri sementara dari jabatannya di KPK pada Senin (26/1/2015) di tengah tekanan yang dihadapi oleh institusinya. Kasus ketegangan antara KPK dan Kepolisian kembali muncul yang akhirnya membawa Bambang harus menghadapi tekanan pula.

Bambang yang akrab disapa BW menjaga integritas sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi. Mengenai kemampuannya di bidang hukum, tentu tak diragukan lagi. Saat seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mendapat nilai 10 (skala 1-10) untuk aspek integritas dan kemampuan dari salah satu anggota panitia seleksi.

Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, Bambang adalah advokat. Dia menangani berbagai kasus, termasuk kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Dia juga pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia serta menjadi salah satu pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, ini cukup lama berkiprah di YLBHI, dimulai tahun 1984. Tak hanya di Jakarta, Bambang juga mengabdikan dirinya untuk LBH Jayapura, tahun 1986-1993. Dengan sikapnya yang selalu konsisten mempertahankan prinsip, pembelaan Bambang terhadap rakyat tak diragukan lagi. Bagi Bambang, pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi mempunyai kaitan yang erat. Korupsi merupakan pelanggaran HAM. (Yan Syahrial/Litbang Kompas)

Biodata
Nama Lengkap : Bambang Widjojanto
Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 18 Oktober 1959
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (16 Desember 2011 - 2015)
 
PENDIDIKAN :
  Umum :
- SD, Jakarta ( 1973 )
- SMP, Jakarta ( 1976 )
- SMA, Jakarta ( 1979 )
- S1, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta ( 1985 )
- S2, Pascasarjana dari The School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (LLM) ( 2001 )
- S3, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung ( 2009 )
  Khusus :
- Internship Programme oleh Asia Watch, New York ( 1992 )
- Kursus Asisten Advokat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ( 1993 )
- Internasional Courses of Human Rights Law, Belanda ( 1995 )
 
KARIER :
  Pekerjaan :
- Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004 - sekarang)
- Staf Litigasi LBH Jakarta ( 1984 - 1986 )
- Menangani kasus Tanjung Priok, dan lain-lain, Jakarta ( 1984 - 1985 )
- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura ( 1986 - 1993 )
- Staf Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura ( 1986 - 1996 )
- Menangani kasus-kasus subversi (salah satunya kasus proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia Barat ( 1986 - 1993 )
- Direktur Operasional Yayasan LBH Indonesia ( 1993 - 1998 )
- Penasihat Hukum dalam kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus gugatan, Malang ( 1994 )
- Penasihat Hukum dalam gugatan Dep. Tamben, Kasusu dana reboisasi, kasus Menwa, Kasusu AJI, Kasus EDP ( 1995 )
- Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1999 ( 1999 )
- Ketua Dewan Etik Indonesian Corruption Watch ( 1999 )
- Koordinator pada Program Konstitusi dan Pemilu Cetro ( 2001 )
- Partnership - Konsultan di Bidang Anti Korupsi ( 2002 )
- Penasihat di Bidang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil dan Demokrasi Yayasan TIFA ( 2002 - 2003 )
- Penasihat Hukum di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara ( 2002 )
- Partnership - Penasihat di Bidang Pemilu ( 2002 )
- Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) ( 2004 - 2012 )
- National Legal Advisor di Partnership for Governance Reform ( 2005 - 2012 )
- Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance ( 2008 - 2012 )
- Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN ( 2008 - 2012 )
 
  Pemerintahan :
- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( 2011 - 2015 )
 
PENGHARGAAN :
- Menerima Sertifikat Amdal A ( 1987 ) 
- Menerima Lisensi sebagai Advokad Mahkamah Agung ( 1988 ) 
- Menerima Robert Kennedy Human Rights Awards Washington DC ( 1993 )