Profil Tokoh

Ali Sastroamidjojo

Ali Sastroamidjojo
Penggagas Konferensi Asia-Afrika

Pada 21 Mei 1903 di sebuah desa bernama Grabag, Kabupaten Magelang, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim Kustiah. Bersama suaminya, R Ng Sastroamidjojo, Kustiah memberikan bayi itu nama Ali Sastroamidjojo. Ali menjadi anak ke-11 dari 12 bersaudara.

Sang bayi tumbuh sehat menjadi anak yang cerdas. Demi mempersiapkan masa depan anaknya, Kustiah dan Sastroamidjojo menyekolahkan Ali di institusi pendidikan milik pemerintah kolonial. Mereka beranggapan, bahwa sekolah Belanda merupakan jenjang pendidikan yang perlu ditempuh anak-anak selama ekonomi keluarga mampu mendukungnya. Ayahnya menginginkan Ali menjadi pegawai pamong praja seperti dirinya.
Waktu terus berjalan hingga Ali masuk Hoogere Burger School (HBS) di Jakarta. HBS adalah sekolah lanjutan tinggi pertama untuk warga negara pribumi dengan lama belajar 5 tahun, dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya.

Ketika duduk di HBS, Ali mulai tertarik pada dunia politik yang saat itu diwarnai dengan kemunculan kelompok pemuda terpelajar pribumi yang bersifat kedaerahan. Jong Java adalah organisasi pertama yang dia geluti. Kedewasaan Ali kian tumbuh dan mulai menampakkan diri.  Dia turut memelopori dirintisnya Inlandse HBS Vereniging, yaitu organisasi pelajar pribumi HBS yang bertujuan menangkal perselisihan antar berbagai kelompok pelajar yang ada. Misalnya, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Sumatranen Bond. Ali setuju bahwa harus ada satu kelompok pelajar pemersatu di antara heterogenitas suku teman-teman di sekitarnya.

Ali remaja senang sekali mendengarkan Alimin Prawirodirdjo, tokoh Sarekat Islam, berpidato. Gagasan Alimin tentang  persatuan bangsa dan gaya bicaranya yang berapi-api mampu menarik perhatian Ali dan membuatnya kian semangat mempelajari politik. Ia sadar bahwa akan ada hari yang cerah bagi tanah airnya jika perjuangan tidak berhenti dilakukan. Ali bahkan beberapa kali menghadiri sidang Volksraad yang dibuka untuk umum. Ali kecewa melihat tidak ada aktivis di sana yang berbicara seberani dan sebaik Alimin.

Untuk urusan politik, Ali tampak berseberangan dengan kakak kandungnya yang menjadi anggota Volksraad.  Suatu hari kakaknya marah karena mengetahui Ali bergabung dalam Jong Java (1918-1922). Menurut kakaknya tugas utama pelajar adalah menuntut ilmu. Kakaknya menganggap Ali masih bau kencur dan belum saatnya mengetahui politik yang merupakan ranah orang dewasa. Karena itulah, Ali tidak pernah berdiskusi tentang politik dengan kakaknya, apalagi menceritakan kedekatannya dengan Alimin.

Setelah lulus dari HBS, Ali berkesempatan untuk melanjutkan sekolah hukum di Leiden, Belanda. Daerah itu terkenal dengan banyaknya mahasiswa perantau dari Hindia Belanda. Ali gembira mendapat dukungan penuh dari keluarganya, sehingga ia dapat melanjutkan studi di Belanda. Memang, kala itu sekolah ke negeri Belanda merupakan dambaan sebagian besar pelajar Indonesia. Ali berhasil mendapatkan beasiswa karena nilai-nilainya semasa di HBS tergolong bagus. Hal tersebut mampu meringankan beban keluarganya.

Kesibukan akademik tidak pernah cukup memuaskan Ali Sastroamidjojo. Ali kembali menerjunkan diri ke dunia politik dengan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI), yaitu organisasi yang memayungi pelajar-pelajar Hindia Belanda yang progresif (1923-1928).

Achmad Soebardjo, Mohammad Hatta, Soekiman Wirjosandjojo, Iwa Kusumasumantri, Iskaq Tjokroadisoerjo, Nazir Pamuntjak, Sartono adalah beberapa tokoh sentral perjuangan yang sangat memengaruhi pemikiran Ali. Ia sempat terkejut kala mengetahui PI begitu progresif dalam  memperjuangkan kemerdekaan negeri asalnya. Senior-seniornya di PI berani melakukan aktivitas politik seperti itu di negeri penjajah. Kesadaran ini membuat Ali semakin berani dan penuh semangat.

Karena aktivitas politiknya, 10 Juni 1927 Ali ditangkap pemerintah Belanda seminggu sebelum ujian sarjana. Ia ditahan selama 6 bulan bersama Bung Hatta, Abdulmadjid Djajadiningrat, Nazir Datuk Pamuntjak dan diadili di arrondisements-rechtbank di Den Haag, Belanda.  Mereka dikenai tuduhan menghasut untuk memberontak pemerintah melalui tulisan.
 Namun demikian, pemerintah mengijinkan Ali untuk mengikuti ujian akhir. Di tengah berbagai tekanan dan aktivitas nonakademik yang begitu padat, Ali berhasil mendapatkan gelar Meester in de Raechten (Sarjana Hukum) dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927.

Pada tahun 1928 bersama-sama dengan Mr. Soejoedi  membuka kantor pengacara di Yogyakarta.  Bersama dr. Soekiman, Ali menerbitkan majalah Djanget di Surakarta. Ali kemudian pindah ke Madiun dan bergabung dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Bung Karno. Saat PNI dibubarkan oleh Mr. Sartono, ia aktif di Partai Indonesia (Partindo) dan Gerakan Indonesia (Gerindo). Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, ia masuk kembali ke organisasi PNI.

Pasca kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Ali langsung menjadi salah satu tenaga penting di pemerintahan Republik yang baru. Ali menjabat sebagai wakil ketua delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda (Februari, 1948) dan menjadi anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (Agustus-November 1949).

Bung Karno menunjuknya sebagai Menteri Penerangan. Lalu di bawah kabinet Amir Sjarifuddin, Ali ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa jabatannya, ia merancang UU pokok pendidikan dan pengajaran. Rancangan Undang-Undang itu dianggap progresif pada jamannya.
Ali diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (1950-1955). Ali juga menjabat ketua umum Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1957-1960, dan menjadi ketua umum PNI (1960-1966).

Di tahun 1953, di tengah krisis politik yang berpotensi meretakkan Republik Indonesia, Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri.  Ali adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang dua kali menjabat pada periode 1953-1955 (Kabinet Ali Sastroamidjojo I) dan periode 1956-1957 (Kabinet Ali Sastroamidjojo II).

Orang-orang sering menyebut kabinet Ali sebagai “kabinet kiri”. Pada saat itu Masjumi dan PSI didorong keluar, sedangkan PKI dan NU ditarik masuk. Dalam hubungan dengan negara-negara lain, Ali menerapkan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Bebas, tidak terlibat dalam pertikaian antar kekuatan politik dunia (AS dan RRC). Aktif, memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari Belanda, menggalang perdamaian Asia-Afro. Politik luar negeri meluas ke negeri-negeri sosialis: 1953, Indonesia mengirim dubes ke Peking, Tiongkok; 1954, Indonesia membuka kedutaan di Moskow, Uni Soviet. Politik luar negeri Indonesa makin anti-kolonialis dan anti-imperialis.

Selain jabatan perdana menteri, Ali juga pernah menduduki jabatan Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial, Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I, Kabinet Amir Sjarifuddin II, serta Kabinet Hatta I, dan Wakil Ketua MPRS pada Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, dan Kabinet Dwikora II.
Di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung. KAA resmi dibuka tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Presiden Soekarno membuka KAA dengan pidatonya yang berapi-api. Sejarah mencatat KAA berhasil berjalan dengan sukses.

Pemerintahan Ali Sastroamidjojo juga sukses menyelenggarakan pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Inilah pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, diikuti 190 partai, organisasi, maupun perorangan.
Ali, yang saat itu menjadi juru kampanye PNI, berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan 119 kursi, disusul Masjumi (112 kursi), NU (91), dan PKI (80).

Di era pemerintahan Bung Karno pernah ada kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Kebijakan resmi pemerintah tersebut didukung oleh kekuatan politik progresif. Kebijakan  nasionalisasi ini muncul sebagai akibat dari buntunya perjuangan mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda ke pangkuan Republik Indonesia  (RI) melalui jalur diplomasi, pasca perjanjian Konferensi Meja Bundar  (KMB) 1949. Pemerintahan Bung Karno  memutuskan untuk  menghadapi Belanda dengan cara frontal, yakni  membatalkan perjanjian KMB secara sepihak.

Oleh karena itu, April 1956 kabinet Ali Sastroamidjojo II membatalkan perjanjian KMB dengan Belanda secara unilateral. Empat bulan kemudian, pemerintah Indonesia menyatakan menolak membayar utang-utang warisan kolonialisme Belanda.

Namun, pemerintah masih mengusahakan perjuangan diplomasi  melalui perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Hasilnya, Indonesia kembali gagal memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke dalam naungan RI dalam Sidang Umum PBB di bulan November 1957.
 
Marhaenis sejati
 
Sejak Kongres PNI 1963, peranan dari organisasi massa khususnya buruh (Kesatuan Buruh Marhaenis) dan mahasiswa (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) menjadi makin kuat dalam PNI. Seiring dengan meningkatnya peranan parpol melalui aksi massa, seperti demonstrasi, garis radikal revolusioner (kiri) juga makin kuat dalam tubuh PNI.
PNI menjadi partai paling radikal jaman itu. Pada tahun 1955 di bawah kepemimpinan Sidik Djojosukarto, PNI merumuskan apa yang disebut “Dua Anti”: anti-feodalisme dan anti-kapitalisme.

Situasi berubah pada tahun 1965. Upaya negeri-negeri imperialis menggulingkan Bung Karno didahului dengan penghancuran basis pendukungnya, “gerakan kiri”. Akhirnya, dengan dalih terlibat Gestapu, militer segera menyerang PKI dan ormas-ormasnya. PNI Ali Surachman juga terkena getahnya. Aksi-aksi mahasiswa kanan di tahun 1966 sangat akrab dengan istilah “PNI ASU” (PNI Ali Sastroamidjojo-Surachman).

Pada kongres luar biasa di Bandung 21-27 April 1966, kelompok Ali Sastroamidjojo-Surachman digulingkan. Kelompok sayap kanan PNI, yang sering disebut kelompok Osa-Usep, berhasil merebut kepemimpinan.

Pada 7 Agustus 1967 Radio Suara Malaysia menyiarkan penahanan Ali Sastroamidjojo oleh ABRI. Ia dituduh terlibat dalam suatu komplotan yang bermaksud menggulingkan Jenderal Soeharto, dan mengembalikan Ir. Soekarno. Ali sempat mengalami “karantina politik” akibat meletusnya G-30-S. Pada tahun 1972 pemerintah Indonesia merehabilitasi namanya.
Sampai menghembuskan nafas terakhir, Ali tetap menyebut diri sebagai seorang nasionalis sekaligus marhaenis pengikut Bung Karno. Pada 13 Maret 1975 pk. 6.00, Ali Sastroamidjojo meninggal setelah beberapa saat dirawat di rumah sakit St. Carolus, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman kenegaraan, Menteri Kesejahteraan Rakyat Prof. Soenawar Soekowati SH.

Selain menjadi tokoh politik, Ali Sastroamidjojo juga rajin memublikasikan hasil pemikirannya antara lain dalam Pengantar Hukum Internasional (1971), Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini  (1972), otobiografi Tonggak-tonggak Perjalananku (1974), dan Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda (1975). Tulisan-tulisannya juga banyak dimuat di Suluh Indonesia Muda, Sediyo Tomo, Darmo Kondo.

(Fransisca Istiyatminingsih/Litbang Kompas)

Sumber:
http://www.berdikarionline.com, http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=540&presiden_id=1&presiden=sukarno
http://www.komunitashistoria.com/article/2015/04/02/ali-sastroamidjojo-dan-kaa/
dan pemberitaan Kompas


BIODATA

Ali Sastroamidjojo
·        Lahir: Grabag, Magelang, Jawa Tengah, 21 Mei 1903    
·        Meninggal dunia: Jakarta, 13 Maret 1975
 
Pendidikan
·        Gelar Meester in de Raechten (sarjana hukum) dari Universitas Leiden, Belanda, 1927
 
Karier
  • 24 Februari 1966 - 28 Maret 1966: Wakil Ketua MPRS Kabinet Dwikora II
  • 27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966: Wakil Ketua MPRS Kabinet Dwikora I
  • 13 November 1963 - 27 Agustus 1964: Wakil Ketua MPRS Kabinet Kabinet Kerja IV
  • 6 Maret 1962 - 13 Desember 1963: Wakil Ketua MPRS Kabinet Kabinet Kerja III
  • 1957-1960: wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
  • 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957: Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo II
  • 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955: Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo I
  • 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kabinet Hatta I
  • 11 November 1947 - 29 Januari 1948: Menteri Pengajaran Kabinet Kabinet Amir Sjarifuddin II
  • 3 Juli 1947 - 11 November 1947: Menteri Pengajaran Kabinet Kabinet Amir Sjarifuddin I
  • 19 Agustus 1945 - 14 November 1945: Wakil Menteri Penerangan dalam kabinet Presidensial
  • 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957: Menteri Pertahanan (ad interim) dalam kabinet Ali Sastroamidjojo II
  • 1960-1966: Ketua Umum PNI
 
Publikasi
·        1971:  Pengantar Hukum Internasional
·        1972:  Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini
·        1974:  Tonggak-tonggak Perjalananku
·        1975:  Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda
 
Keluarga
  • Istri: Titi Roelia, mendampingi Ali Sastroamidjojo sejak di negeri Belanda, aktivis pergerakan nasional dan feminis
  • Anak: Karna Radjasa