Profil Lembaga

Partai Aceh

Partai Aceh
Partai yang diketuai Muzakir Manaf ini awal mulanya bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai ini terbentuk atas latar belakang masyarakat Aceh yang merindukan masa depan yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat. Tidak dapat dipungkiri, waktu itu sudah puluhan tahun masyarakat Aceh menderita akibat peperangan yang tidak kunjung selesai. Tidak hanya itu, bencana tsunami di tahun 2006 juga turut melengkapi penderitaan itu.

Tidak kurang dari 30 tahun Aceh dilanda peperangan. Lengkap dengan musibah akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi tahun 2006, masyarakat Aceh mengalami krisis. Selang satu tahun, tepat pada 15 Agustus 2005 MOU Helsinki ditandatangani.  Pasca penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) tersebut, tidak serta merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh.

Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”. Menengok hal itu, masyarakat Aceh tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih masa depan yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Pencapaian tersebut dapat terwujud melalui proses demokrasi dengan pembentukan partai politik lokal berdasarkan perjanjian MoU Helsinki tersebut.

Sejarah penamaan Partai Aceh ini cukup panjang.  Awal mulanya partai ini bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan lambang partai bulan bintang. Walaupun secara undang-undang peraturan pemerintah lambang bintang bulan tidak bertentangan, namun pemerintah pusat menilai tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Begitu juga dengan kepanjangan namanya. Surat KANWILDEPKUM dan HAM Aceh menyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan atau akronim dan dipindahkan bulan bintang. Jika tidak diubah, maka partai ini tidak dapat diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karenanya Partai GAM berubah nama dengan kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM).

Persyaratan nasional yang tertulis dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki, dengan kebijakan pemerintah mengharapkan nama GAM tidak kembali digunakan. Sebab itu, pihak Kanwilkum dan HAM menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri untuk mengubah kembali nama partai ini.

Pada 6 - 7 April 2008, diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta Crisis Management Initiative (CMI) yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh ini.
 
Visi :
Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Misi :
Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.

Profil Partai Aceh
  • Ketua Umum : Muzakir Manaf
  • Sekjen : Mukhlis Basyah
  • Bendahara : Hasanuddin Sabon
  • Sekretariat DPP : Jl. Soekarno Hatta No. 5, 6, 7 Simpang Dodik Emperum, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh
  • Website : www.partaiaceh.com
  • Telp / Fax : 0651-638394
 
Sumber : partaiaceh.com