Profil Lembaga

Partai Demokrat

Partai Demokrat
Nama Partai:                           Partai Demokrat
Didirikan:                               Jakarta, 9 September 2001
Dideklarasikan:                      Jakarta, 17 Oktober 2002
Alamat Sekretariat Pusat:      DPP Partai Demokrat
                                               Jl. Kramat Raya No. 146  Jakarta Pusat 10450         
Telepon:                                  (+62-21) 3190-7999
Faksimile:                               (+62-21) 3190-8999
Website:                                 http://www.demokrat.or.id

Lambang Partai
Partai Demokrat berlambang  bintang bersinar tiga arah yang bermakna tiga kesatuan wawasan partai yang tidak terpisahkan, yaitu nasionalis religius, humanisme, dan pluralisme. Warna merah putih pada bintang mengartikan kebangsaan atau nasionalisme. Latar belakang  lambang tersebut berwarna dasar biru laut yang diapit dengan biru tua pada posisi mendatar. Warna biru  melambangkan samudra sebagai akhir dari aliran sungai yang menyatu dan membaur dengan tenang, sejuk penuh kedamaian dalam kehidupan. Biru juga bermakna tegas, percaya diri, penuh optimisme. Lambang dan beberapa atribut partai seperti lagu mars partai diciptakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
 
Gambaran Umum
Faktor Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pusat kekuatan politik dan penentu utama keberadaan Partai Demokrat (PD). Tidak kurang semenjak awal mula konsep pendirian partai dicanangkan, kiprah partai sesaat setelah didirikan, hingga berbagai kisah sukses pencapaian partai dalam berbagai ajang kontestasi politik di negeri ini, tidak lepas dari pengaruh eksistensi politik Yudhoyono. Begitupun dalam berbagai tekanan politik, problema politik, dan ancaman pudarnya kekuatan politik yang dihadapi partai, tidak lepas pula dari problema eksistensi Yudhoyono. Dapat dikatakan, Yudhoyono adalah Partai Demokrat dan begitupun sebaliknya, Partai Demokrat adalah Yudhoyono.

Merunut sejarah pendirian partai, latar belakang berdirinya PD tidak lepas dari sisi karier politik Yudhoyono, yang saat itu ia kalah dalam pemilihan wakil presiden pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Juli 2001. Waktu itu, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (2000-2001) ini merupakan salah satu dari lima calon wakil presiden yang akan bersaing untuk dipilih oleh MPR, guna mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri.

Susilo Bambang Yudhoyono sendiri dicalonkan oleh salah satu fraksi di MPR, yakni Fraksi Kesatuan Kebangsaan. Ia juga didukung oleh 90 anggota MPR dari Utusan Golongan dan dari fraksi lainnya secara perseorangan. Sedangkan keempat calon lain pesaingnya, adalah Hamzah Haz yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Akbar Tandjung yang dicalonkan  Partai Golkar, Agum Gumelar yang dicalonkan oleh Fraksi Persatuan Daulatul Ummah, serta Siswono Yudo Husodo yang dicalonkan oleh 88 anggota MPR secara perorangan.

Pada pemilihan putaran pertama, Yudhoyono menduduki urutan ketiga, meraih 122 dari total 613 suara. Dengan perolehannya itu, ia berhak mengikuti putaran kedua. Urutan pertama diraih Hamzah Haz (238 suara) dan kedua, Akbar Tandjung (177 suara). Pada pertarungan putaran kedua, Yudhoyono tetap berada pada posisi ketiga, sehingga gagal masuk putaran ketiga yang memajukan Hamzah Haz dan Akbar Tandjung. Selanjutnya, pada peristiwa ini Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden.

Setelah Yudhoyono kalah, beberapa pendukungnya yang dimotori beberapa tokoh, seperti Prof Dr Subur Budhisantoso, Prof Dr Irzan Tandjung, dan Vence Rumangkang, sepakat untuk membuat partai politik baru. Partai ini digunakan sebagai kendaraan politik bagi mantan Kepala Staf Teritorial TNI (1998-1999) itu untuk maju pada pemilihan presiden pada tahun 2004.

Keinginan mendirikan partai politik baru sebenarnya tidak lepas pula dari ide Yudhoyono.  Berbagai rencana pertemuan pun dilakukan untuk mematangkan terbentuknya partai tersebut. Akhirnya, pada 9 September 2002 terbentuklah Partai Demokrat. Tanggal dan bulan kelahiran partai pun disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran Yudhoyono. Akan tetapi, Yudhoyono sendiri tidak duduk sebagai ketua umum partai maupun dalam jajaran kepengurusan partai.  Istrinya, Kristiani Herawati yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai. Jabatan ketua umum partai dipegang oleh Subur Budhisantoso.

Setelah pendirian, pengurus PD segera melakukan ekspansi. Sebagai partai baru magnet partai tidak terlalu menarik perhatian masyarakat. Terlebih, penggagas sekaligus pendiri partai, Yudhoyono tidak kunjung memberikan sikap dan pernyataan mengenai status keberadaannya di partai. Akan tetapi, dengan kondisi seperti itu, pertumbuhan organisasi partai tergolong pesat. Dalam waktu sebulan , tanggal 10 Oktober 2001, terbentuklah kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  yang pertama di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dalam kurun waktu setahun sudah terbentuk 29 DPD di seluruh Indonesia.

Tanggal 17 Oktober 2002, di Jakarta Convention Center, PD dideklarasikan. Sampai akhir 2003 jaringan PD telah masuk di 32 provinsi. Dari sejumlah perwakilan daerah itu, 27 provinsi dinyatakan lulus dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah ini tergolong tinggi dan dinilai oleh KPU sebagai partai yang mempunyai kelulusan verifikasi jaringan paling banyak dan layak mengikuti Pemilu 2004.

Prestasi PD sebagai partai baru tampak menjulang. Setelah Pemilu Legislatif 5 April 2004 digelar, kejutan mewarnai hasilnya. Partai yang baru berusia tiga tahun langsung melejit, mampu meraih 8.455.225 suara atau menguasai 7,45 persen pemilih. Perolehan suara PD meraih 57 kursi DPR. Dengan perolehannya itu PD berada di urutan papan tengah, sejajar dengan partai-partai yang telah malang-melintang dalam percaturan politik negeri ini, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Daerah perkotaan merupakan arena PD untuk mengumpulkan suara lebih banyak dibandingkan dengan daerah pedesaan. Peran media massa dalam menyiarkan keberadaan PD yang merupakan ”partainya SBY” sangat besar. Tak ayal, partai-partai berbasis massa tradisional yang tinggal di perkotaan, seperti PDI-P dan PAN-lah yang terpengaruh. Sementara, wilayah pedesaan kurang begitu banyak menyumbang suara PD. Akan tetapi, tetap saja kantong-kantong suara yang menjadi basis massa tradisional partai ikut tergerus. Pengaruh terbesar terjadi di sekitar pesisir selatan Jawa Timur yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan PD, yaitu Kabupaten Pacitan. Pengaruhnya tidak hanya di kabupaten ini, tetapi melebar di wilayah sekitarnya, seperti Madiun, Ngawi, dan Ponorogo. Di wilayah inilah PD berhasil menerobos dan mampu menggaet suara tradisional PKB.

Prestasi PD tidak hanya berhenti dalam ajang Pemilu Legislatif 2004. Pada ajang Pemilu Presiden 5 Juli 2004 yang baru pertama kalinya digelar di negeri ini, menempatkan sosok Yudhoyono sebagai pemenang. Pemilu Presiden 2004 berlangsung dalam dua putaran. Putaran pertama, Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mampu mengalahkan empat pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Yudhoyono-Kalla menduduki urutan pertama peraihan suara dengan  meraih 36.070.622 suara atau meraup 33,58 persen suara. Urutan kedua, pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, dengan  perolehan 26,24 persen. Selanjutnya secara berturut-turut, pasangan Wiranto-Sallahudin Wahid dengan 22,19 persen, pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo sebesar 14,94 persen, dan terakhir pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar sebesar 3,05 persen.

Hasil putaran pertama membawa pasangan Yudhoyono-Kalla dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi maju ke putaran kedua yang berlangsung pada tanggal 20 September 2004. Pada putaran kedua, sekali lagi pasangan Yudhoyono-Kalla mampu menjadi pemenang, dengan meraih 60,62 persen meninggalkan pesaingnya, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang hanya meraih 39,38 persen. Kemenangan ini, mengukuhkan Yudhoyono sebagai Presiden RI.

Kedudukan Yudhoyono sebagai Presiden memberikan banyak keuntungan politik bagi PD. Pada periode kepemimpinan Yudhoyono sebagai presiden prestasi pelebaran pengaruh PD semakin masif. Di tengah kenyataan  rapuhnya benteng penguasaan  setiap partai politik pasca Orde Baru,  PD justru mampu memperluas wilayah penguasaannya. Padahal, pengalaman PDI P, Partai Golkar yang sebelumnya sempat meraih simpati terbesar dalam Pemilu 1999 dan 2004, terseok pada era pemilu selanjutnya (2009). Begitupun, partai-partai papan tengah, PAN, PKB, PPP, PKS misalnya, semenjak kemunculannya hingga berbagai periode pemilu selanjutnya dihadapkan pada situasi yang cukup sulit untuk mendongkrak dukungan pemilih secara signifikan. Bahkan, yang terjadi justru penurunan tragis, seperti yang dialami PKB dan PPP.

Ajang Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 menjadi puncak penguasaan PD. Pada Pemilu Legislatif, 9 April 2009, PD mampu meraih 21.703.137 suara atau meraup 20,85 persen. Perolehan PD sekaligus menempatkannya sebagai partai pemenang Pemilu 2009, cukup jauh meninggalkan perolehan suara Partai Golkar yang menempati urutan kedua dengan 14,45 persen suara dan PDI P di urutan ketiga dengan 14,03 persen suara. Dengan perolehan suara sebesar itu, PD menguasai 150 kursi DPR, suatu prestasi besar mampu menambah 93 kursi DPR dibandingkan dengan perolehannya pada Pemilu 2004 sebelumnya.

Menjadi semakin lengkap keunggulan PD tatkala pada Pemilu Presiden 2009, Yudhoyono kembali memenangi persaingan. Pada ajang kali ini, Yudhoyono memilih berpasangan dengan Boediono, mampu merebut suara mayoritas hingga 73.874.562 suara (60,80 persen). Pasangan ini menguasai 27 dari 33 provinsi di Indonesia. Urutan kedua, diduduki pasangan Megawati Soekarnoputri- Prabowo Subianto memperoleh 32.548.105 suara sah atau 26,79 persen. Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto berada pada posisi ketiga dengan meraih 15.081.814 suara sah atau 12,41 persen.

Tahun-tahun awal jabatan kedua sebagai Presiden, kiprah Yudhoyono tetap menarik perhatian publik. Akan tetapi, kondisi yang agak berbeda dihadapi PD. Membesarnya organisasi justru melahirkan kerumitan-kerumitan baru sebagai suatu organisasi politik. Pada kesempatan yang sama, membesarnya partai tidak diikuti oleh semakin membesarnya prestasi dan citra positif partai. 

Ujian terbesar yang turut menentukan keberadaan PD bermula saat pergantian jajaran kepemimpinan dan kepengurusan partai dimulai pada Kongres kedua Partai Demokrat, 21-23 Mei 2010 di Bandung. Kongres tersebut menjadi ajang politik strategis, karena pada Pemilu Presiden 2014, Yudhoyono oleh karena sudah melalui dua periode kepemimpinannya, ia tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Kondisi demikian  membuka peluang bagi tokoh-tokoh lain dari PD untuk tampil sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014. Sosok ketua umum partai yuang dilahirkan melalui kongres ini dengan sendirinya merupakan sosok yang memiliki peluang terbesar untuk dinominasikan sebagai calon presiden dari PD pada Pemilu Presiden 2014 mendatang.
 
Tiga sosok yang bertarung dalam perebutan ketua umum partai yaitu: Andi Mallarangeng, juru bicara kepresidenan Yudhoyono dan selanjutnya menjabat sebagai menteri pemuda dan olah raga, merupakan calon yang memiliki kedekatan politik dengan Yudhoyono. Pesaingnya, Marzuki Alie, dengan jabatannya sebagai ketua DPR RI dan sebelumnya sebagai sekretaris jenderal PD, dan Anas Urbaningrum yang sejak 2005 menjadi ketua DPP PD dan sejak tahun 2009 menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR.

Tampilnya Anas, kelahiran Blitar, 15 Juli 1969, yang merintis karir politik sejak muda,  pernah menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999 dan Anggota KPU hingga 2005, menjadi ancaman terbesar bagi kubu Andi Mallarangeng yang didukung oleh putra Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono. Persaingan keduanya semakin memanas, terkait dengan klaim restu Yudhoyono yang menjadi sentral partai.

Kemenangan dramatis Anas Urbaningrum dalam Kongres II PD memberikan kejutan politik yang dengan sendirinya memproyeksikan langkah mulus kiprah politik Anas Urbaningrum menuju kursi kepresiden mendatang. Menyadari potensi perpecahan dalam partai akibat dari berbagai faksi yang terbentuk, dalam susunan kepengurusan partai Anas Urbaningrum menggandeng  Edhie Baskoro Yudhoyono selaku Sekjen baru, dan membentuk susunan dewan pengurus PD 2010-2015 yang sangat gemuk, berisi 130 sosok pengurus partai. Akan tetapi, kemenangan Anas Urbaningrum memang tidak sepenuhnya dikehendaki. Terdapat berbagai perubahan terkait dengan kekuasaan ketua umum partai. Dalam hal ini, pembentukan struktur baru kepartaian yang justru semakin menguatkan posisi  Yudhoyono dalam partai.  

Ujian terhadap eksistensi partai semakin kuat tatkala munculnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan jajaran kepengurusan teras partai. Berbagai kasus yang melibatkan mantan bendahara umum partai, Nazaruddin, misalnya dalam perjalanannya bahkan mengaitkan dugaan keterlibatan ketua umum partai, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dalam proyek Hambalang. Begitupun dengan sosok pengurus lainnya, seperti Angelina Sondakh, yang tersangkut dalam kasus korupsi, mengguncang citra partai. 

Tidak kurang mengkhawatirkan, kesan publik terhadap partai kini berubah drastis. Masa sebelumnya, merujuk pada berbagai hasil survei opini publik, ungkapan berkonotasi positif seperti partai ”santun”, ”bersih”, ”terpercaya” kerap menempati urutan atas penyebutan publik pada saat mereka diminta untuk menilai PD. Namun, kini justru label negatif seperti ”korupsi” dominan diungkapkan.

Penghujung tahun 2012, PD kembali menjadi sorotan. Andi Mallarangeng, tokoh partai yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah raga, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi Hambalang. Sesaat setelah penetapan sebagai tersangka, Andi Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan agar masalah hukum yang tengah ia hadapi saat ini tidak menjadi beban Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu.

Prahara PD terkait dengan kasus Hambalang semakin memanas. Di bulan Februari 2013 giliran Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Demokrat dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Anas diduga menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota DPR dan terkait proyek-proyek lainnya.

Persoalan semata-mata tidak berhenti pada kasus penatapan Anas sebagai tersangka. Berbagai tudingan bahwa penetapan sebagai tersangka Anas dikaitkan dengan jabatannya sebagai ketua umum PD mencuat. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum jika Anas bukanlah calon ketua umum yang diinginkan dan direstui Yudhoyono dalam Kongres II PD 2010.

Sesaat setelah penetapan Anas sebagai tersangka, Ketua Dewan Pembina yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Yudhoyono mengambil langsung seluruh kendali PD. Ia menyatakan delapan langkah penyelamatan partai. "Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar Yudhoyono. Solusi pertama difokuskan untuk mengatasi kisruh internal PD. Dalam tujuh butir solusi lain, selain mengambil alih pemulihan kondisi internal partai, Yudhoyono juga mempersilakan semua kader dan pengurus yang tak sepakat dengan solusi ini untuk keluar dari partai. Langkah penyelamatan partai dimulai dengan penandatanganan pakta integritas.

Tanggal 23 Februari 2013, Anas Urbaningrum akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PD setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh KPK. Langkah politiknya itu didasarkan pada standar etik dirinya dan bukan berarti ia mengaku salah terhadap perkara yang membelitnya. Ia pun menampik keputusannya itu didasarkan pada standar etik yang tertera pada pakta integritas yang diminta oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Yudhoyono, yang sebelumnya meminta seluruh kader pengurus PD di seluruh Indonesia menanda tanganinya.

Selepas kepemimpinan Anas Urbaningrum, Yudhoyono bersama jajaran pengurus PD memfokuskan pada masa depan partai, terutama dalam menghadapi Pemilu 2014. Tantangan menghadapi Pemilu 2014 menjadi semakin berat bagi PD, lantaran merosotnya terus-menerus citra partai di mata masyarakat.

Menghadapi situasi tersebut, strategi partai dirancang. Sekretaris Jenderal DPP PD, Edhie Baskoro menyatakan, sosok Yudhoyono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat akan memberi dampak signifikan dalam hal pemenangan Pemilu 2014. Menurutnya, Yudhoyono merupakan amunisi khusus sebagai bagian dari strategi menang dalam pemilu. Ditargetkan, dalam Pemilu 2014 PD meraih 15 persen suara.

Di sisi lain, PD juga menyiapkan strategi pemenangan Pemilu melalui pelaksanaan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Berbeda dengan konvensi partai pada umumnya, konvensi PD yang bertujuan untuk menjaring calon presiden pada Pemilu 2014 ini bersifat terbuka untuk orang di luar partai. Sementara sistem konvensi yang digunakan bersifat semi terbuka, melibatkan rakyat dalam pemilihan dan penetapan pemenang konvensi.

Setelah melakukan proses pra-konvensi, lolos sebelas peserta Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat.  Kesebelas nama tersebut adalah Ali Masykur Musa (anggota BPK); Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina); Dahlan Iskan (Menteri BUMN); Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat); Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI); Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan); Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah); Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat); Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat); Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat); Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Akan tetapi segenap upaya yang dilakukan tidak mampu menempatkan PD di puncak perolehan suara Pemilu 2014. Hasil pemilu menunjukkan, PD meraih 12.728.913 suara atau sekitar 10,9 persen dari total suara pemilih, berada pada urutan keempat. Dengan perolehan tersebut, Demokrat tidak memiliki kekuatan untuk mencalonkan kadernya dalam bursa presiden ataupun wakil presiden. Peluang pemenang konvensi Demokrat yang dijaring dari hasil survei, Dahlan Iskan, pun pupus. Dalam persaingan pemilu presiden, Yudhoyono memilih netral, tidak mendukung pasangan calon presiden yang bersaing, baik Joko Widodo-Jusuf Kalla ataupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
 
Ideologi, Strategi, dan Program Partai
Semenjak didirikan hingga kini, Partai Demokrat berasaskan Pancasila. Sementara dari sisi ideologi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Partai Demokrat menyatakan ideologi partai adalah Nasionalis-Religius. Dalam deskripsinya, nasionalis-religius yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama, serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Melihat penjabaran ideologi partai, Nasionalis-Religius PD tampaknya lebih berada pada pengelompokkan ideologi partai ”tengah” yang tidak berada tarikan arus ideologi kepartaian yang kental dengan dikotomi pengelompokkan nasionalis ataupun agama.

Dalam Anggaran Dasar partai, secara khusus PD mengembangkan doktrin kepartaian yang dinamakan Tri Pakca Gatra Praja. Doktrin ini mengandung arti adanya tiga kehendak yang kuat atau tiga ketetapan hati dalam membangun bangsa dan negara yang terwujud dalam Trilogi Perjuangan Partai, yaitu demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan. Di sisi lain, dikenal pula Tiga Wawasan Partai, yaitu nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.

Sebagaimana halnya partai politik yang bersifat terbuka, PD juga bersifat terbuka untuk semua warga negara RI tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa.   Dalam Anggaran Dasar Partai dinyatakan juga secara khusus etika partai yang menandakan diferensiasi partai ini dengan yang lain, yaitu berlandaskan pada etika bersih, cerdas, dan santun.

Pendirian PD secara eksplisit memiliki tujuan: (1) Menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan; (2) Mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (3) Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralism; (4) Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupanberbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif,efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.

Menarik mencermati dokumen partai yang diterbitkan pada awal partai ini digagas oleh para pendirinya. Salah satu pandangan PD terkait dengan kepartaian di negeri ini, dinyatakan bahwa partai politik selam ini telah gagal.  Lebih rinci dikatakan, kegagalan partai politik selama ini disebabkan oleh enam persoalan besar, yaitu: (1) Ketidaktaatan partai pada asas perjuangannya, termasuk ketidaktaatan pada materi kampanye; (2) Manajemen partai yang tidak kuat; (3) Keterlibatan partai dalam politik uang; (4) Kegagalan dalam menegakkan prinsip demokrasi internal partai; (5) Kurangnya member otonomi kepada pengurus partai di daerah; (6) Terlalu berat pada masalah figur unggulan sehingga kurang memberi bobot pada kader. Oleh karena itu, pendirian partai baru –dalam hal ini Partai Demokrat- diperlukan sebagai jawaban terhadap kegagalan partai politik yang sudah hadir selama ini.

Dalam berbagai dokumen partai, dinyatakan bahwa visi PD sama dengan visi pemerintahan Presiden Yudhoyono. Visi tersebut, yaitu: terwujudnya kehidupan yang aman dan damai, terwujudnya kehidupan yang adil dan demokratis, dan terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Sebagai penjabarannya, pada susunan kepengurusan 2005-2010, PD membagi visi tersebut ke dalam visi yang berorientasi pada internal partai dan visi yang berorientasi pada pembangunan nasional. Beberapa yang digariskan sebagai visi internal, antara lain mewujudkan PD yang solid, modern, bersih, dan merakyat. Mewujudkan pemerintahan Yudhoyono yang bersih, menjalankan pemerintahan dengan baik hingga pembangunan lancer dan sukses, serta visi melebarkan pengaruh PD pada pemilu sekaligus mewujudkan kelanggengan jabatan Yudhoyono dalam kursi kepresidenan.

Sejalan dengan kemenangan Yudhoyono dalam perebutan kursi kepresidenan 2004 dan begitupun pada Pemilu 2009, PD  secara eksplisit menyatakan memiliki program kerja yang diidentikkan dengan berbagai program kerja kabinet pemerintahan. Salah satu poros programnya, pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pada penanggulangan kemiskinan dilanjutkan kembali pada KIB II. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya Perpres tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014.

Dalam dokumen partai, program penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan program “pro rakyat” ini, terkelompokkan dalam tiga klaster besar, yaitu: Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan Klaster I yang terdiri dari; Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin
(RASKIN).

Kedua, program-program penanggulangan kemiskinan Klaster II yang terdiri dari
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif. Ketiga, program-program penanggulangan kemiskinan Klaster III yang terdiri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).
 
Kepemimpinan dan Organisasi
Sebagai partai yang salah satu tujuan pendiriannya untuk memuluskan dan menjaga langkah politik Yudhoyono, dengan sendirinya corak kepemimpinan partai semenjak didirikan hingga kini tidak terlepaskan dari sosok kepemimpinan penggagasnya. Terdapat memang dinamika kepemimpinan, khususnya dalam berbagai ajang pergantian pucuk pimpinan partai, yang potensial mengubah derajat pengaruh penggagas ataupun pendiri partai ini. Akan tetapi, dinamika tersebut tidak berujung pada hilangnya pengaruh langsung Yudhoyono. Bahkan, di tahun 2013, Yudhoyono sendiri yang kini langsung memimpin PD, sekaligus menguasai berbagai jabatan kunci partai lainnya.
    
Ketika pertama kalinya partai ini dideklarasikan, memang Yudhoyono tidak secara formal menduduki jabatan puncak partai. Adalah Profesor Dr Subur Budhisantoso, salah seorang anggota Tim 9 –tim perumus dan pematangan konsep partai-  menjadi ketua umum PD. Subur Budhisantoso adalah seorang antropolog yang dikenal santun berbicara. Pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 27 Agustus 1937, ini meniti karir dalam dunia akademik di Universitas Indonesia.

Dalam jajaran pengurus partai, semenjak awal (Periode 2001-2005) diisi oleh berbagai sosok yang dikenal dalam dunia akademik. Selain Subur Budhisantoso, Prof Dr Irzan Tandjung dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, duduk sebagai Sekretaris  Jendral partai, Prof Dr Rusli Ramli, Prof Dr Ir Rizald Max Rompas, Prof Dardji Darmodihardjo, Prof Dr RF Saragih SH, MH. Terdapat pula pengusaha politisi yang turut menggagas sekaligus juga pendiri PD seperti Vence Rumangkang. Demikian juga nama politisi Sutan Bhatoegana, Jhonny Allen Marbun.

Menariknya, dalam kepengurusan pertama partai diisi pula oleh kalangan selebritas, yang selama ini popular dalam dunia peran seni Indonesia. Di antaranya, RMH Heroe Syswanto Ns (Sys Ns) yang turut terlibat semenjak awal konsep pendirian partai dan kehadiran aktor Dedy Mizwar, Roy Marten, Dwi Yan, Marini Zumaris, Elma Theana, hingga Angelina Sondakh sebagai anggota fungsionaris khusus DPP PD.

Pada periode awal pendirian partai, sekalipun sosok Yudhoyono tidak secara formal didudukan dalam jabatan pengurus, istrinya Kristiani Herawati Bambang Yudhoyono didudukan sebagai Wakil Ketua Umum partai. Selain itu, ipar Yudhoyono, Hadi Utomo, turut menjabat sebagai wakil Sekretaris Jendral PD.
  
Sebagai partai yang baru saja menjejak dalam kancah perpolitikan, internal PD sempat berkonflik. Kubu Ketua Umum PD, Subur Budhisantoso sempat bersitegang dengan kubu Vence Rumangkang terkait dengan kongres dan ketua umum partai. Kekecewaan sejumlah tokoh dan pendirinya juga bermuara terhadap pola kepemimpinan Subur Budhisantoso yang dinilai tidak maksimal. Rasa kecewa makin mengkristal. Vence lalu mengadakan rapat pimpinan nasional pada awal Februari 2005. Hasilnya, kubu Vence akan menggelar kongres paling lambat bulan depan serta disahkannya pemecatan Ketua Umum Subur Budhisantoso Namun, kubu Subur tidak terima dengan pemecatan tersebut, dan menegaskan akan melakukan pemilihan ketua umum pada Kongres PD pada Maret 2005 yang akan dihadiri Presiden Yudhoyono. Kisruh antar kedua kubu tersebut semakin meruncing. Namun, setelah Yudhoyono turun tangan, persoalan berakhir.

Periode kepemimpinan selanjutnya, diperebutkan dalam Kongres I PD di Bali yang baru terlaksana pada tanggal 20–23 Mei 2005. Kongres berjalan cukup alot dengan berbagai perdebatan yang bermuara pada persyaratan ketua umum partai. Proses pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres pertamanya di Bali ini, berjalan cukup alot. Soal penetapan kriteria bakal calon ketua umum, peserta kongres harus melakukan voting. Salah satunya, apakah seseorang calon harus berpendidikan sarjana atau SLTA.  Kongres akhirnya memutuskan untuk calon ketua umum Partai Demokrat minimal berpendidikan S1 atau sarjana.

Berdasarkan kriteria bakal calon yang ditetapkan, dari 12 kandidat yang ada hanya 8 yang ikut dalam kompetisi pemilihan ketua umum. Mundurnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendy, membuat persaingan hanya berlangsung pada Agus Abubakar, Hamidhan, Subur Budisanthoso, Hadi Utomo, Siswohadiwijoyo, Nurhayati, Sutan Batugana dan Ahmad Mubarok. Dari pencoblosan yang dilakukan 457 peserta, hanya 3 kandidat memperoleh dukungan di atas 50 suara lolos keputaran kedua. Mereka yang lolos: Hadi Utomo meraih 264 suara, Subur Budisanthoso 106 suara, serta Surato 72 suara.

Pada putaran kedua, Hadi Utomo kembali memenangkan pemilihan dengan memperoleh 302 suara atau 67 persen. Sementara Subur Budisanthoso memperoleh 108 suara, dan Surato, memperoleh 39 suara. Dengan kemenangan itu, adik ipar Presiden Yudhoyono itu diberi wewenang untuk memimpin Partai Demokrat untuk 5 tahun mendatang.

Dalam kepemimpinan Hadi Utomo, dinamika PD relatif terkendali. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 15 Agustus 1945, ini berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir kolonel. Ia alumni Akabri angkatan 1970, menantu Sarwo Edhi Wibowo. Selain di dalam PD, karir politik Hadi Utomo tidak banyak terdengar.

Dinamika partai kembali bergolak justru pada akhir masa jabatannya, menjelang Kongres II partai, khususnya terkait munculnya calon-calon ketua umum partai.  Setidaknya, tiga sosok dominan yang saling bersaing, yaitu Andi Alfian Mallarangeng, sosok yang memiliki hubungan dekat dengan Yudhoyono dan yang mengklaim mendapat dukungan langsung dari Yudhoyono untuk menjadi ketua umum partai. Marzuki Alie, ketua DPR RI yang pernah menjabat sebagai sekjen PD, dan Anas Urbaningrum yang sejak 2005 menjadi ketua DPP PD dan sejak tahun 2009 menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR.

Persaingan antar ketiga sosok tersebut tergolong ketat. Dalam pemungutan suara, Andi Mallarangeng calon yang semula dianggap mendapatkan dukungan Yudhoyono dan secara langsung didukung oleh Edhie Baskoro Yudhoyono, ternyata kalah pada putaran pertama. Dalam pemungutan tahap kedua, Andi Mallarangeng memberikan dukungannya kepada Marzuki Alie. Namun, Anas tak terbendung dan berhasil mengalahkan Marzuki. Anas Urbaningrum, yang justru menjadi pemenang Ketua Umum PD. Ia meraih 280 suara dari 531 suara delegasi, mengalahkan Marzuki Alie, yang mengumpulkan 248 suara.

Belakangan, menarik mencermati pernyataan Anas Urbaningrum terkait dengan kemenangannya dalam Kongres II PD 2010 lalu. Ia mengaku, Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina PD  pernah meminta dirinya mundur dari bursa calon ketua umum partai.  Menurut Anas, hal itu disampaikan Yudhoyono beberapa saat menjelang kongres di Bandung. Dalam pidato pengunduran diri Anas di bulan Februari 2013,  Anas mengibaratkan dirinya sebagai bayi yang tak diharapkan pada Kongres II Partai Demokrat 2010.  Pada kesempatan itu, Anas juga mengatakan, seusai terpilih menjadi pucuk pimpinan PD, dirinya berusaha merangkul kubu Yudhoyono. Caranya, ia meminta izin kepada Yudhoyono untuk menjadikan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai sekretaris jenderal partai.

Politik akomodasi yang diterapkan berimplikasi pada gemuknya susunan kepengurusan PD di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. Pengurus DPP PD  2010-2015 terdiri dari 130 orang. Dalam berbagai pandangan pemerhati partai, gemuknya struktur organisasi partai membuka peluang friksi internal yang besar.

Tidak sampai habis merampungkan masa jabatannya, kepemimpinan Anas Urbaningrum berakhir tragis. Semenjak terbongkarnya kasus korupsi Hambalang yang menyeret para pengurus puncak PD, termasuk status tersangka yang dikenakan KPK kepada Anas Urbaningrum, PD layaknya menghadapi tsunami politik. Yudhoyono, sebagai Ketua Majelis Tinggi dan sekaligus Ketua Dewan Pembina PD mengambil langsung semua kendali PD.

Tanggal 30 Maret 2013, di Bali dilakukan Kongres Luar Biasa PD, guna memilih ketua umum baru. Anas Urbaningrum pada kesempatan sebelumnya (23 Februari 2013)  menyatakan  mundur dari jabatannya. Dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa PD, kembali Yudhoyono menjadi pusat kekuatan partai. Pada momen tersebut, Yudhoyono dinobatkan sebagai Ketua Umum PD dengan jabatan sekjen tetap diduduki putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Meski terpilih jadi Ketua Umum, Yudhoyono yang juga menjabat sebagai presiden Republik Indonesia tidak akan menjalankan roda operasional partai. Karena itu, kongres juga mengagendakan memilih Ketua Harian yang akan bertugas menjalankan tugas keseharian organisasi. Yudhoyono memilih anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarief Hasan, sebagai ketua harian partai. Selain itu, terkait dengan jabatannya sebagai Ketua Umum PD, ia menyatakan jabatannya itu bersifat sementara, dalam proses penyelamatan dan konsolidasi partai, paling lama 2 tahun.
 
 
Dewan Pengurus Partai Demokrat 2013-2015  (Hasil Kongres Luar Biasa)
 
Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Harian Syarief Hasan
Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono
Bendahara Umum Handoyo S Mulyadi
   
Wakil Ketua Umum I Jhonny Allen Marbun
Wakil Ketua Umum II Max Sopacua
Wakil Ketua Umum III Nurhayati Ali Assegaf
Wakil Ketua Umum IV Soekarwo
Wakil Ketua Umum V Agus Hermanto
   
Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono
Wakil Sekretaris Jenderal I Saan Mustopa
Wakil Sekretaris Jenderal II Ramadhan Pohan
Wakil Sekretaris Jenderal III Syofwatillah Mohzaib
Wakil Sekretaris Jenderal IV Andi Nurpati
   
Bendahara Umum Handoyo Mulyadi
Wakil Bendahara Umum I Siswanto
Wakil Bendahara Umum II Indrawati Sukadis
   
Direktur Eksekutif Toto Riyanto
Wakil Direktur Eksekutif I Bambang Susanto
Wakil Direktur Eksekutif II Fadjar Sampurno
Wakil Direktur Eksekutif III Bonggas Adhi Chandra
   
Ketua Divisi  
Divisi Advokasi dan bantuan Hukum Gagoek Soebagyanto
Divisi Pembinaan Anggota Yosef Tahir Ma’ruf
Divisi Pembinaan Organisasi Corner Simbolon
Divisi Program Pro Rakyat Tri Yulianto
Divisi Tanggap Darurat Umar Arsal
Divisi Logistik Sartono Hutomo
Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan Radityo Gambino
Divisi Komunikasi Publik Hinca IP Pandjaitan
Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri dan Lembaga Swadaya Masyarakat Iwan Djalal
Komisi Pemenangan Pemilu Putu Suasta
Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Ulil Abshar Abdalla
   
 
 
Kepengurusan Partai Demokrat 2010-2013
 
Ketua Umum Anas Urbaningrum
Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono
Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin
 
Kepengurusan Partai Demokrat 2005-2010
Ketua Umum Hadi Utomo
Sekretaris Jenderal Marzuki Alie
Bendahara Umum Zainal Abidin
 
Kepengurusan Partai Demokrat 2001-2005
Ketua Umum Subur Budhisantoso
Sekretaris Jenderal Umar Said
Bendahara Umum I Wayan Gunastra
 
Penguasaan dan Basis Massa Partai
 
Saat menjejak Pemilu 2004, hasil perolehan suara PD terbanyak bersumber dari empat daerah, yakni Kota-kota di Jakarta, Palembang, Manado, dan di Kabupaten Pacitan. Di keempat daerah inilah PD mampu meraih suara dalam kisaran 20 hingga 27 persen sehingga mampu menurunkan perolehan suara beberapa partai besar.

Dari keempat daerah tersebut, paling tidak tiga daerah, yaitu Jakarta, Kota Palembang, dan Kabupaten Pacitan-lah, yang masih mempunyai kedekatan historis dengan Yudhoyono. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, merupakan tempat kelahiran salah satu pendiri Partai Demokrat ini. Kota Palembang merupakan tempat berkiprahnya sewaktu dia menjabat sebagai Panglima Kodam II Sriwijaya (1996-1997). Di Kota Palembang, misalnya, kehadiran PD ternyata meruntuhkan perolehan suara PDI-P dari 43 persen pada Pemilu 1999 menjadi 14 persen pada Pemilu 2004. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Pacitan, wilayah pesisir selatan Jawa Timur, yang dulu dikuasai PDI-P, kini menjadi basis suara PD.

Sementara Kota Jakarta merupakan tempat ia berkarier terakhir menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Jadi, urutan daerah-daerah ini melekat kuat pada jejak karier Yudhoyono yang dimulai dari Pacitan, Palembang, lalu terakhir ke Jakarta sehingga potret penaklukan PD mengikuti jejak historis ”daerah-daerah Yudhoyono” tersebut.

Lain halnya dengan Kota Manado yang memang jauh dari keterkaitan dengan jejak karier Yudhoyono. Fenomena keunggulan PD yang terjadi di kota ini lebih punya hubungan dengan jaringan beberapa kader partai ini. Beberapa pendiri PD berasal dari daerah ini. Sebut saja Vence Rumangkang dan mantan Gubernur Sulawesi Utara EE Mangindaan yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PD. Ketokohan beberapa orang dari Manado inilah yang ikut menjadi magnet bagi PD untuk meraih posisi puncak di daerah ini dalam perolehan suara pada pemilu lalu.

Sukses PD di pemilu legislatif ternyata berlanjut di pemilu presiden. Dengan mengusung Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, akhirnya berhasil memenangi pemilu. Selanjutnya, sebagai partai pemerintah, PD akhirnya mempunyai modal politik dalam mengatur roda pemerintahan ataupun dalam pelaksanaan perebutan kekuasaan di tingkat lokal semenjak Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimulai (2005).

Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat perubahan basis penguasaan PD pada Pemilu 2004 dan 2009.  Sebelumnya, ciri pemilih perkotaan sangat melekat pada PD. Peta penguasaan pemilih dalam Pemilu 2004 menunjukan fakta tersebut. Akan tetapi, dalam kurun waktu lima tahun partai ini berhasil menembus ke tingkat pedesaan, yang sekaligus mendongkrak perolehan suara partai secara spektakuler. Selain itu, PD juga berhasil menembus batas pemilih yang lebih luas lagi jika dibedakan berdasarkan pulau kediaman. Jika sebelumnya konsentrasi pemilihnya di Jawa, pada tahun 2009 semakin meluas, menyebar ke seluruh kepulauan dengan rata-rata proporsi perolehan suaranya antara 22 dan 28 persen. Semakin masifnya peta penguasaan PD dalam berbagai pemilu, tercermin pada paparan Grafik berikut ini.

 
Pemetaan perolehan suara PD yang terpaparkan pada grafik tersebut menggambarkan peningkatan perolehan suara yang sangat spektakuler di berbagai daerah. Setidaknya, di masing-masing daerah terjadi pelipatgandaan dukungan terhadap PD pada Pemilu 2009 dibandingkan dengan perolehan partai ini pada Pemilu 2004 dan tidak ada satupun daerah yang merosot perolehannya. Pada beberapa daerah, seperti Sulawesi Tenggara, Aceh, Papua pengingkatan bahkan mencapai lebih dari lima kali lipat dari perolehan sebelumnya.

Memasuki ajang Pemilu 2014, menjadi ujian terberat yang harus dilalui PD. Prestasi  spektakuler yang diraihnya pada Pemilu 2009 menjadi tantangan bagi partai ini untuk mempertahankannya pada ajang Pemilu 2014. Namun, dalam beberapa kesempatan, pada Pemilu 2014  partai justru menargetkan perolehan suara 15 persen saja. Artinya, dibandingkan dengan perolehannya pada Pemilu 2009 lalu (20,85 persen) target yang ditetapkan saat ini masih jauh  di bawah perolehannya.

Lebih rendahnya proporsi target perolehan suara yang ditetapkan partai mengindikasikan adanya pandangan dan strategi partai yang mencoba realistis terhadap kondisi yang dialami selama ini. Bagaimanapun, Yudhoyono sebagai presiden habis masa jabatan kedua kepresidennya pada tahun 2014. Posisi tidak lagi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap partai yang memang sangat bersandar pada figur Yudhoyono.

Di sisi lain, mendekati penyelenggaraan Pemilu 2014, daya pikat PD di mata pemilih masih belum lepas dari persoalan yang membelitnya. Berbagai persoalan yang dihadapi sosok-sosok pengurus partai dirasakan amat menekan citra maupun popularitas partai belakangan ini.

Hasil survei terhadap para pemilih Demokrat menunjukkan, sejak Pemilu 2009, Partai Demokrat telah memiliki basis dukungan yang merata, baik di pedesaan maupun perkotaan. Proporsi pemilih partai ini di desa dan kota mirip dengan proporsi nasional.  Akan tetapi, dari sisi dikotomi sebaran pemilih Jawa-Luar Jawa,  pada Pemilu 2014 dukungan terhadap partai ini mulai bergeser dari pemilih yang tinggal di Jawa ke pemilih di luar Jawa. Berbeda dengan kondisi pemilih partai tersebut pada Pemilu 2009 yang tersebar  cukup merata di Jawa dan luar Jawa.

Secara demografis, basis dukungan Partai Demokrat yang sebelumnya berasal dari beragam kalangan kini juga menunjukkan sedikit perubahan. Dari sisi jenis kelamin,  jika pada Pemilu 2009 tergolong cukup seimbang, pada Pemilu 2014, proporsi dukungan dari pemilih laki-laki mulai menurun sehingga Partai Demorkat lebih banyak dipilih oleh pemilih perempuan.  Dari sisi usia, pemilih Partai Demokrat cukup tersebar dari usia muda sampai tua. Akan tetapi,  kecenderungan penurunan terjadi pada pemilih berusia 17-50 pada Pemilu 2014. Dari segi etnisitas, Partai Demokrat secara konsisten diminati oleh pemilih bersuku bangsa selain Jawa sejak Pemilu 2009. Sedangkan dari sisi afiliasi keagamaan, partai ini memperoleh peningkatan dukungan dari pemilih beragama non-Islam.

Jika dilihat dari aspek sosial ekonomi pemilih, dukungan terhadap Partai Demokrat datang dari pemilih dengan berbagai tingkat pendidikan dan kelas ekonomi secara merata. Meskipun demikian, terlihat tanda-tanda penurunan proporsi pemilih berpendidikan menengah pada Pemilu 2014. Selain itu, Partai Demokrat juga mengalami penurunan proporsi dukungan dari pensiunan dan aparat negara, tetapi proporsi dukungan kalangan pelajar dan mahasiswa meningkat. 
 
Grafik Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi Pendukung Partai Demokrat
Kategorisasi Responden Pemilih Parpol Survei Pra Pileg 2009 Survei Pasca Pileg 2014
Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal Pedesaan 70 % 69,6 %
Perkotaan 30 % 30,1 %
Lokasi Tempat Tinggal Jawa 59,9 % 54,1 %
Luar Jawa 40,1 % 45,9 %
Jenis Kelamin Laki-laki 49,7 % 46,6 %
Perempuan 50,3 % 53,4 %
Usia 17-21 8,3 % 7,5 %
22-35 34,4 % 32,3 %
36-50 37,2 % 34,6 %
>50 20,2 % 25,6 %
Suku Bangsa Jawa 36,6 % 37,6 %
Selain Jawa 63,4 % 62,4 %
Agama Islam 91,9 % 88,7 %
Selain Islam 8,1 % 11,3 %
Pendidikan Rendah 58,4 % 62,4 %
Menengah 31,3 % 26,3 %
Tinggi 10,3 % 11,3 %
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 3,6 % 6,3 %
Ibu Rumah Tangga 27,8 % 27 %
Pensiunan/Tidak Bekerja 7,4 % 4,8 %
Aparat Negara 7 % 4,8 %
Pegawai Swasta 7,6 % 7,9 %
Wirausaha 46,7 % 49,2 %
Kelas Ekonomi Bawah - 48,1 %
Menengah - 47,3 %
Atas - 4,6 %


(Yohan Wahyu/Litbang Kompas) 
 
Sumber:
Litbang Kompas, 2004. Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan program 2004-2009.
Litbang Kompas, 1999. Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program.
Litbang Kompas, 2004. Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004.
Partai Demokrat, 2005. Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat 2002-2005.
Partai Demokrat,. Anggaran Dasar partai Demokrat. Dokumen-dokumen Partai Demokrat dalam Website Partai Demokrat http://www.demokrat.or.id
Pusat Informasi Kompas, Pemberitaan Kompas Mengenai Partai Demokrat 2002-2014.