Profil Lembaga

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan UU menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pimpinan KPK terdiri atas lima orang yakni seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahi empat bidang yaitu Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK dibantu sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK.
 
Visi KPK 2011-2015
Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien.
 
Misi KPK
1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK).
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
 
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang untuk:
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK.
 
Pimpinan KPK 2011-2015
1. Abraham Samad (Ketua)
2. Zulkarnain
3. Bambang Widjojanto
4. Muhammad Busyro Muqoddas
5. Adnan Pandu Praja

Pimpinan KPK 2007-2011
1. Antasari Azhar (Ketua hingga 11 Oktober 2009, selanjutnya digantikan oleh Busyro Muqoddas)
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Bibit Samad Rianto
4. Chandra M. Hamzah
5. Mochammad Jasin
6. Haryono Umar
 
Pimpinan KPK 2003-2007
1. Taufiqurrahman Rukie (Ketua)
2. Erry Riyana Hardjapamekas
3. Tumpak Hatorangan Panggabean
4. Amien Sunaryadi
5. Sjahrudin Rasul
 
Dinamika Pimpinan KPK
Pimpinan KPK seyogyanya harus memiliki integritas dan komitmen yang teguh terhadap pemberantasan korupsi serta bersih dari segala bentuk tindak pidana dan kriminalitas. Ini disebabkan Pimpinan KPK memikul tanggung jawab berat dalam berhadapan dengan perseorangan dan lembaga yang diduga melakukan TPK serta mempertanggungjawabkan langkah KPK di hadapan publik. Setiap ucapan, tindakan, dan langkah Pimpinan KPK seolah menjadi sorotan publik.

Dalam tiga periode kepemimpinan KPK, beberapa Pimpinan KPK berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka maupun terdakwa. Antasari Azhar, Ketua KPK periode tahun 2007-2011 menjadi pesakitan karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur P. T. Putra Rajawali Banjaran. Antasari divonis 18 tahun penjara. Ia pernah mengupayakan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA, tetapi ditolak.

Dari balik jeruji penjara, Antasari  memperkarakan kasus dugaan suap terhadap Pimpinan KPK terkait P. T. Masaro. Bermula dari testimoni yang ditulis Antasari, kasus tersebut berkembang hingga menyeret Komisaris Jenderal Susno Duadji, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke penjara. Perseteruan antara Pimpinan KPK dengan Susno bergulir menjadi perseteruan antarlembaga, yaitu antara KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terkenal sebagai Kasus Cicak dan Buaya. 

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, KPK kembali berseteru dengan Polri terkait kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan yang telah diajukan sebagai calon Kepala Polri. Dua Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pidana oleh Bareskrim Polri. Merujuk pada kondisi tersebut, Presiden Jokowi memberhentikan kedua Pimpinan KPK itu dan menunjuk tiga orang sebagai Pimpinan KPK sementara. Mereka adalah Johan Budi, Taufiqurrahman Rukie, dan Indriyanto Seno Adji.             
           
Sumber data:
www.kpk.go.id
- pemberitaan Kompas

(Yan Syahrial/Endang Suprapti/Litbang Kompas)