Profil Lembaga

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Indonesia resmi memasuki babak baru dalam dunia hak asasi manusia pada 7 Juni 1993. Sebuah institusi nasional bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Ketua Komnas pertama  H. Ali Said SH terpilih secara aklamasi. Lembaga ini bertugas memantau dan menyelidiki  pelaksanaan HAM, memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah mengenai pelaksanaan HAM.

Keberadaan komisi ini semakin dikokohkan melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Komnas HAM memiliki subpoena power dalam membantu penyelesaian pelanggaran HAM. Dalam artian Komnas HAM memiliki kekuasaan untuk menghadirkan seseorang demi kepentingan lembaganya dengan meminta bantuan institusi formal sebagai kekuatan memaksa.

Satu tahun kemudian dibentuklah Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui UU No. 26 tahun 2000. Komnas HAM kemudian diberi mandat sebagai satu-satunya lembaya yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM berat. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lembaga ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat mendirikan perwakilan di daerah. Sejauh ini perwakilan Komnas HAM terdapat di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Komnas Ham wajib menyampaikan laporan tahunan. Berisikan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, kondisi HAM, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan ke Mahkamah Agung. Selain itu juga diinformasikan ke publik lewat media massa dan terbitan Komnas HAM.

Di tahun keduanya, Komnas HAM sudah menerima pengaduan sebanyak 1.221. Selain itu, berbagai kasus pelanggaran HAM pernah ditangani Komnas HAM. Seperti kasus pembunuhan Marsinah tahun 1994.

Diduga ada pelanggaran HAM berupa penyiksaan terhadap para tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan oleh oknum penyidik atau petugas keamanan. Komnas HAM membentuk tim pencari fakta dan penghimpun data terkait kasus ini. Pada akhirnya tiga terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Komnas HAM tidak dapat melangkah lebih jauh karena di luar wewenangnya.

Kasus lainnya adalah kasus Timor Timur tahun 1999. Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM di Timor Timur. Hal ini disebabkan situasi HAM di Timor Timur semakin memburuk setelah jajak pendapat menyangkut masa depan Timor Timur. KPP HAM menemukan tindakan pelanggaran HAM berat, yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa.

Penyelesaian pelanggaran HAM oleh Komnas HAM tidak selalu berjalan mulus. Tahun 2001 Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM menyatakan tidak terdapat pelanggaran berat HAM pada kasus Sampit. Beberapa pihak seperti Kontras dan LBH Jakarta sempat menyayangkan rekomendasi Komnas HAM mengenai kasus Sampit. Padahal menurut mereka, tidak sulit menemukan unsur terencana, sistematis, dan meluas yang menjadi dasar pelanggaran HAM berat di Sampit.

Pada awal tahun 2015 saat penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Komnas HAM membentuk tim penyelidik dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Barskrim Polri kemudian mengirimkan surat somasi kepada Komnas HAM. Penyebabnya Komnas HAM dinilai tidak memiliki wewenang untuk menyebarluaskan hasil penyelidikan terkait kasus penangkapan mantan pimpinan KPK ke media massa.

Sejak tahun 2013 hingga saat ini Komnas HAM dipimpin oleh Siti Noor Laila. Meskipun sudah 22 tahun berdiri masih banyak pelanggaran HAM pada masa lalu yang belum tuntas diselesaikan. Seperti peristiwa 1965, Trisakti Trisakti, kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan 1.188 orang.

Padahal sejak tahun 2001 Komnas HAM telah membentuk tim penyelidik untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Hak sub poena pun telah digunakan dan diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri. Hasil penyelidikan kasus ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Akan tetapi belum membuahkan hasil.

Tahun 2015 ini, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Komnas HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Sesaat setelah itu Komnas HAM langsung menjamin kasus-kasus diatas dapat diselesaikan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung.

(Ida Ayu Grhamtika Saitya/Litbang Kompas)


Sumber: UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, www.komnasham.go.id, dan pemberitaan Kompas