Profil Lembaga

Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan
Departemen, sekarang disebut kementerian, Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet Republik Indonesia. Menteri Perhubungan pertama yang dimulai pada Kabinet Presidensiil, 2 September 1945-14 November 1945, adalah Abikusno Tjokrosujono.

Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri Perhubungan umumnya berasal dari kalangan intelektual, terutama insinyur. Setelah Dekrit Presiden dan terutama pada era Orde Baru, Kementerian Perhubungan dikepalai oleh kalangan militer. Kabinet Kerja I-IV, dimulai 10 Juli 1959-27 Agustus 1964, menjadi kabinet dengan 3 menteri perhubungan (darat, laut, udara). Bidang telekomunikasi dan pariwisata disatukan dengan perhubungan darat.
 
Dalam Kabinet Dwikora, perhubungan laut sempat tidak ada. Perhubungan laut diubah menjadi maritim (tetap dengan menteri tersendiri) pada kabinet Ampera, 25 Juli 1966-17 Oktober 1967. Sejak kabinet Pembangunan (Orde Baru) Departemen Perhubungan dipimpin oleh seorang menteri dan tidak ada lagi menteri (khusus) yang membawahi bidang tertentu (darat, laut, udara).
 
Struktur Organisasi
Kementerian Perhubungan dipimpin oleh seorang Menteri. Dalam Kabinet Kerja Jokowi dan Jusuf Kalla Kementerian Perhubungan dijabat oleh Ignasius Jonan untuk periode 2014-2019. Menteri Perhubungan memiliki tugas dan fungsi tertentu.
Tugas pokok Menteri Perhubungan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan.
 
Fungsi
  • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  • Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;
  • Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden

Visi 
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
 
Misi
  • Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
  • Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
  • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
  • Kementerian Perhubungan memiliki beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. 
  • Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah lingkungan, teknologi, energi, regulasi, keselamatan, multimoda, sistem, ekonomi,  dan kemitraan perhubungan.
  • Sekretariat Jenderal  melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
  • Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan
  • Direktorat Jenderal (Ditjen) memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan. Ada empat Ditjen di lingkungan Kementerian Perhubungan, yakni Ditjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian.
  • Badan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan
  • Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan
 
Program Strategis Kementerian Perhubungan
Dalam menyikapi pengaruh dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kementerian Perhubungan mengoptimalkan layanan-layanan TIK dengan melakukannya secara  terstruktur dan terintegrasi. Ada 3 fokus kegiatan yang menjadi prioritas dalam layanan TIK antara lain:
  • Layanan e-mail Kementerian Perhubungan, email resmi pegawai Kemenhub menggunakan domain @dephub.go.id
  • Layanan Portal Terpadu Kemenhub dengan alamat  www.dephub.go.id
  • Layanan Contact Center (151), Layanan ini dimaksudkan untuk menampung semua keluhan, masukan dan permasalahan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan Kementerian Perhubungan kepada masyarakat di sektor darat, laut, udara, perkeretaapian dan penunjang.
 
 
Sumber: Litbang Kompas/END/FIS, diolah dari www.dephub.go.id

update: 13 Juli 2015