Profil Lembaga

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan
Dari Buruh Menjadi Tenaga Kerja
 
Kementerian Ketenagakerjaan menggebrak. Di awal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Menteri Ketenagakerjaan yang baru, Muhammad Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak ke tempat penampungan TKI dengan cara yang tidak umum. Pak Menteri melompati pagar bak atlet parkour karena tak diizinkan masuk.

Gebrakan Hanif Dhakiri menjadi simbol perubahan pola kinerja seorang menteri, dari hanya sekadar mendapat laporan dari bawahan, menjadi lebih aktif turun ke lapangan. Bagaimanapun mengurusi tenaga kerja selalu identik dengan mengurusi buruh. Ada identifikasi sosial yang merupakan hasil dari konstruksi sosial bahwa buruh selalu berhubungan dengan ’korban’, ‘perlawanan’, dan ‘gerakan’. Sementara di sisi lainnya, ada kelompok yang dikategorikan atau mengkategorikan sebagai ‘karyawan’ atau tenaga kerja. Istilah-istilah ini muncul bukan sekadar kebetulan, namun juga tidak lepas dari desain dari kekuasaan. Setidaknya sejarah terbentuknya lembaga negara yang mengurusi persoalan tenaga kerja juag mengalamai hal yang sama, dari semula bernama perburuhan, berubah menjadi tenaga kerja.

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa kementerian yang mengurusi soal perburuhan ini mengalami beberapa kali perubahan nama sejak pertama kali dibentuk. Sempat ‘numpang’ di Kementerian Sosial atau tergabung dengan unsur transmigrasi dan koperasi, pada Kabinet Kerja 2014-2019. Kementerian ketenagakakerjaan kembali ke khitahnya untuk fokus mengurusi soal buruh/tenaga kerja.

Pasca Indonesia merdeka, belum ada kementerian yang khusus menangani masalah perburuhan. Tugas dan fungsi soal perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial. Baru pada tanggal 3 Juli 1947 dibentuk Kementerian Perburuhan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan.
Pada masa transisi Orde Baru (1966-1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja. Perubahan nama ini dimulai pada tahap pembangunan Repelita I yang juga merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker dengan kewenangan yang diperluas, berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. Selanjutnya, pada pembentukan Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Pada masa bakti Kabinet Pembangunan IV, unsur transmigrasi juga dipisah sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kembali digabungkan di masa reformasi, yaitu pada tanggal 22 Februari 2001 menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

Melalui Perpres Nomor 47 tahun 2009, pemerintah mengubah sebutan Departemen menjadi kementerian atas dasar efisiensi dan produktifitas kerja. Ketika itu, Depnakertrans berubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Presiden Jokowi yang terpilih pada Pilpres 2014 lalu, memisahkan unsur transmigrasi dalam Kabinet Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Unsur transmigrasi dimasukkan ke dalam Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 
Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla 2014-2019, dijabat oleh politisi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri. Sebelumnya, Menakertrans juga dijabat oleh politisi partai yang sama, yaitu Muhaimin Iskandar.

Visi Kemenaker adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Kompetitif, dan Sejahtera”. Misinya adalah sebagai berikut:
1.      Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja
2.      Peningkatan kompetensi, keterampilan, dan produktifitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
3.      Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
4.      Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan
5.      Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah
6.      Penerapan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), yang didukung oleh penelitian, pengembangan, dan pengelolaan informasi yang efektif
Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah kompleks. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno (2/12), ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tiga masalah utama, yakni terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas kerja, dan tingginya pengangguran. Selain itu, ketimpangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di berbagai wilayah, juga menjadi problem tersendiri.

Sudah menjadi tugas Kemenaker di bawah kendali Hanif Dhakiri untuk menciptakan suasana ketenagakerjaan yang sehat dan kompetitif bagi segenap tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia dimanapun mereka berada. Kemenaker harus bergerak sesuai slogan kabinet, “Kerja… Kerja… Kerja…”. Kemenaker harus bergegas, program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kian dekat.

(Yan Syahrial/Litbang Kompas)

Sumber:
-        www.naker.go.id
-        Pemberitaan “Kompas”