Profil Lembaga

Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah

Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah
Pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dunia pendidikan banyak berubah. Unsur pendidikan tinggi dipisahkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kini, Kemdikbud berubah nomenklatur menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah.

Pada zaman penjajahan, pendidikan tidak diperuntukkan bagi kaum pribumi, melainkan lebih kepada kepentingan kolonial. Oleh karena itu, pembentukan Kementerian Pengajaran segera setelah Proklamasi Kemerdekaan,  disertai dengan semangat menggelorakan ke-Indonesia-an yang kental. Menteri Pengajaran pertama, Ki Hajar Dewantara mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan Bendera Merah Putih setiap hari, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Kementerian yang kini bernama Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah ini, sempat berganti-ganti nomenklatur. Pada era demokrasi liberal (1951-1959), kementerian ini bernama Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (Kementerian PP dan K). Pada era demokrasi terpimpin (1959-1966), masalah pendidikan ditangani oleh 3 menteri muda, yaitu menteri muda bidang sosial kulturil, menteri muda PP dan K, dan menteri muda urusan pengerahan tenaga rakyat.

Pada era Orde Baru (1966-1998), kementerian yang menangani pendidikan berubah nomenklatur lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada era Reformasi 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mengubah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional.

Pada tahun 2011, istilah Departemen kembali menjadi Kementerian. Pada tahun 2012 digabungkan kembali dengan unsur Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2014, unsur pendidikan tinggi dipisahkan hingga kini menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah.
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah pada Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla 2014-2019 dijabat oleh Anies Baswedan.

Visi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah 2015-2019 adalah “Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong”. Visi tersebut akan dicapai dengan penerapan 3 strategi.
Strategi 1 : Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan
  • Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan
  • Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan
  • Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian
Strategi 2 : Peningkatan mutu dan akses
  • Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun
  • Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan
  • Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi
Strategi 3 : Pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik
  • Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset, dan bukti lapangan
  • Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah
  • Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional
  • Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien serta melibatkan publik
Momen krusial  yang menjadi tantangan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam waktu dekat, terutama untuk mewujudkan visi misi pendidikan dan kebudayaan adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Bonus Demografi. Perbaikan mendasar dan komitmen dalam bidang pendidikan kebudayaan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter.
 
(Yan Syahrial/Litbang Kompas) 

Sumber: