Profil Lembaga

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri
Pembahasan Rancangan APBD Jakarta tahun 2015 berakhir buntu karena DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal mencapai kata sepakat. DPRD lalu mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengesahkan APBD 2015 lewat Peraturan Gubernur dengan menggunakan pagu tahun 2014 untuk diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya Kemendagri akan memantau dan mengawasi pengunaan APBD Jakarta. Peran Kemendagri dalam kasus itu sangat besar terutama lewat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah yang tugas utamanya memfasilitasi penyusunan anggaran daerah dan pengawasan keuangan daerah.

Kementerian Dalam negeri sendiri sudah ada pada Zaman Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, Kemendagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya urusan pemerintahan dalam negeri termasuk Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945), Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya urusan pemerintahan dalam negeri termasuk urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.

Pada masa kemerdekaan, lembaga itu pada 19 Agustus 1945 Naimubu dipecah menjadi 4 bagian yakni yang pertama Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Nama Departemen Dalam Negeri  sendiri secara resmi digunakan sejak tahun 1954 hingga era Reformasi. Di masa Orde Baru, Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Kepres No. 183 tahun 1968. Mulai Tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Nama kementerian baru itu terus dipakai hingga sekarang.

Sejak awal kemerdekaan hingga Kabinet Kerja saat ini sudah ada 29 orang yang menjabat Menteri Dalam Negeri. Rekor jabatan menteri dalam negeri terlama hingga saat ini dipegang oleh Amir Machmud yang menjabat hingga tiga periode di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru jabatan menteri dalam negeri selalu dipegang kalangan TNI dan terus berlanjut hingga era reformasi. Namun, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode keduanya, jabatan menteri dipegang dari kalangan sipil dan berlanjut pada Kepemimpinan Joko Widodo.
 
Menteri Dalam Negeri dari Masa ke Masa
No. Nama Kabinet Periode
1 R.A.A. Wiranata Kusumah Kabinet Presidensil 19 Agustus 1945 - 14 November 1945
2 Sutan Syahrir Kabinet Syahrir I 12 Maret 1946 - 02 Oktober 1946
3 Sudarsono, Dr Kabinet Syahrir II 12 Maret 1946 - 02 Oktober 1946
4 Wijono Kabinet Syahrir III 02 Oktober 1946 - 03 Desember 1946
5 Wondomiseno Kabinet Amir Syarifuddin 3 Juli 1947 - 11 November 1947
6 Mr. Mochammad Roem Kabinet Amir Syarifuddin 1947 - 1948
7 Sukirman, Dr Kabinet Hatta I 02 Januari 1948 - 04 Agustus 1949
8 Teuku Mohammad Hasan, SH Kabinet Darurat 19 Desember 1948 - 04 Agustus 1949
9 W.R. Wongsonegoro, Kabinet Hatta II 04 Agustus 1949 - 20 Desember 1949
10 Mr. Soesanto Tirtoprojo, Kabinet Halim 20 Desember 1949 - 21 Januari 1950
11 K.H. Zainul Arifin Kabinet XIV 1950
12 Anak Agung Gede Agung Kabinet RIS I 21 Januari 1950 - 06 Juli 1950
13 AM. Assaat Kabinet Moch. Natsir 06 September 1950 - 27 April 1951
14 Mr. Iskak Tjokroadisoerjo Kabinet Sukiman 27 April 1951 - 03 April 1952
15 Mr. Mochammad Roem Kabinet Wilopo 03 April 1952 - 30 Juli 1953
16 Mr. Hazairin, Prof. Dr Kabinet Ali Wongso 30 Mei 1953 - 12 Agustus 1956
17 Mr. R. Sunarjo Kabinet Ali Sastroamidjojo 12 Agustus 1956 - 04 Maret 1957
18 Sanusi Hardjadinata Kabinet Karya 09 April 1957 - 10 Juli 1959
19 Ipik Gundamana Kabinet Kerja I, II, III, IV 10 Juni 1959 - 27 Agustus 1964
20 Mayjen TNI Sumarno, Dr Kabinet Dwikora I 27 Agustus 1964 - 21 Februari 1966
21 Mayjen TNI Basuki Rachmat Kabinet Dwikora, Kabinet Ampera 27 Maret 1966 - 06 Juli 1968
22 Jend. TNI Purn. Amir Machmud Kabinet Pembangunan I, II, III 01 Desember 1973 - 01 Oktober 1982
23 Letjen. TNI Purn. Sudharmono, SH Kabinet Pembangunan III 01 Oktober 1982 - 16 Maret 1983
24 Letjen. TNI Purn. Soepardjo Rustam, Kabinet Pembangunan IV 16 Maret 1983 - 23 Maret 1988
25 Jenderal TNI Purn. Rudini Kabinet Pembangunan V 23 Maret 1988 - 19 Maret 1993
26 Letjen TNI Yogie Suardi Memet Kabinet Pembangunan VI 19 Maret 1993 - 19 Maret 1998
27 Jenderal TNI R. Hartono Kabinet Pembangunan VII 19 Maret 1998 - 23 Mei 1998
28 Letjen TNI Syarwan Hamid Kabinet Reformasi Pembangunan 23 Mei 1998 - 1999
29 Letjen TNI Soerjadi Sudirdja Kabinet Persatuan Nasional 23 Oktober 1999 - 13 Agustus 2001
30 Letjen TNI Hari Sabarno Kabinet Gotong-Royong 10 Agustus 2001 - 2004
31 Letjen (Purn.) Mohammad Ma'ruf Kabinet Indonesia Bersatu 20 Oktober 2004 - Agustus 2007
32 Mayjen TNI (Purn) H. Mardiyanto Kabinet Indonesia Bersatu Agustus 2007 - 22 Oktober 2009
33 Gamawan Fauzi, Dr. MM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 20 Oktober 2009 - 22 Agustus 2014
34 Tjahjo Kumolo Kabinet Kerja 27 Oktober-Sekarang
 
 
Tugas dan Fungsi Kemendagri         
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, lembaga tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
  4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
  6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
  9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
  10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
 
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) di bentuk berdasarkan Kepres Nomor 88 Tahun 2003 Pasal 2 huruf h. Ditjen BAKD adalah direktorat jenderal termuda yang merupakan pemekaran dari Direktorat Keuangan Daerah. Direktorat ini dibentuk pada 12 Mei 2004.

Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, nomenklatur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah diubah menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja untuk kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur negera, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang transparan, dan akuntabel.

Direktorat Jenderal  Keuangan Daerah memiliki Visi "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif" Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah ada lima yakni Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah; Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah; Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan; Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; dan Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah memfasilitasi penyusunan anggaran daerah; Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; Pengelolaan pendapatan asli daerah dan investasi daerah; dan Membantu penyiapan pertimbangan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan dalam penyusunan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
 
 
Jumlah Pegawai di Lingkungan Ditjen Keuangan Daerah
Unit Kerja Jumlah
Sekretariat 51
Direktorat Anggaran Daerah 43
Direktorat Pendapatan Daerah  Dan Investasi Daerah 41
Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan 36
Direktorat Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 34
Jumlah 205
 
Berdasarkan pendidikan
Unit Kerja S3 S2 S1 D3 SMA Jumlah
Sekretariat 2 16 19 7 7 51
Direktorat Anggaran Daerah 2 12 24 2 3 43
Direktorat Pendapatan Daerah Dan Investasi Daerah 1 12 20 5 3 41
Direktorat Fasilitasi Dana  Perimbangan - 9 23 2 2 36
Direktorat Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 1 11 20 2 0 34
Jumlah 6 60 106 18 15 205

Sumber: laman Kementerian Dalam Negeri


(Dwi Erianto/Litbang Kompas)