Profil Lembaga

Kantor Staf Presiden

Kantor Staf Presiden
Didirikan : 23 Februari 2015
Dasar hukum pendirian : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015
Kedudukan : lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Kepala Staf Kepresidenan:  Luhut Binsar Panjaitan
Kantor pusat : Jl Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat

Berdiri di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

Tugas dan Fungsi
Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:
  • Pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden
  • Penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan
  • Percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional
  • Pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional;
  • Pengelolaan isu-isu strategis
  • Pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi
  • Penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan
  • Pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden
  • Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.
Susunan Organisasi
Kantor Staf Presiden terdiri dari:
  • Kepala Staf Kepresidenan
  • Deputi
  • Tenaga Profesional 
Tugas Kepala Staf Kepresidenan adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden.
Kepala Staf Kepresidenan membawahi Deputi yang terdiri paling banyak lima Deputi sesuai kebidangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan.
Tugas Deputi adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Staf Kepresidenan sesuai bidangnya.
Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
Tenaga Profesional terdiri dari: Tenaga Ahli Utama, Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, Tenaga Terampil.
 
Deputi Staf Presiden
Nama Jabatan sekarang Jabatan sebelumnya
Darmawan Prasodjo Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Ekonom energi dan lingkungan yang fasih dalam tata kelola dan sistem fiskal minyak dan gas (migas), Penasihat Kebijakan Fiskal Migas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Penasihat Energi Gubernur Jawa Tengah. Calon legislatif (2014-2019) dari PDIP daerah pemilihan V Jawa Tengah.
Yanuar Nugroho Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas Direktur dan Penasihat Khusus Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senior Lecturer di Universitas Manchester, Inggris. Salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo yang diusulkan Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI)
Purbaya Yudhi Sadewa Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Direktur PT Danareksa (Persero), staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute.

Eko Sulistyo
Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Koordinator Lapangan Tim Relawan/tim sukses Jokowi dalam Pilpres 2014, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surakarta periode 2003-2008, konsultan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pada saat Jokowi menjabat Wali Kota.
Brigjen TNI Andogo Wiradi Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis Mantan Kepala Staf Daerah Militer I/Bukit Barisan. Ahli golongan IV di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) bidang nuklir, biologi, dan kimia; dan Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.


Profil Lembaga Pengawas Kinerja Pemerintahan di Masa Pemerintahan Sebelumnya
 
Era Presiden Soeharto
 
Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang)
·       Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) adalah badan yang dibentuk di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sesdalopbang merupakan wujud baru dari Inspektorat Jenderal Pembangunan, unit pengawasan proyek-proyek bantuan Presiden yang memiliki akses langsung kepada Soeharto.
·       Sesdalopbang bertugas mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan yang diatur dalam Banpres (Bantuan Presiden), khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
·       Sesdalopbang berkantor di Bina Graha, yang menjadi kantor presiden sehari-hari. Setiap saat Sesdalopbang bisa dipanggil Presiden untuk diberikan tugas atau ditanyakan pelaksanaan masalah yang sedang ditanganinya. Dalam sidang kabinet, Sesdalopbang selalu hadir.
·       Di era Soeharto, tercatat Bardosono, Solichin GP (1977-1993), Tuk Setyohadi (1993-1996)  dan AM Hendropriyono (1996-1998) pernah menduduki jabatan Sesdalopbang  sedangkan di era Presiden BJ Habibie, tercatat Sintong Panjaitan.
 
Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
 
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)
·       Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, disingkat UKP3R atau UKP-PPR, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah Rapat Terbatas pada 26 Oktober 2006.
·       Dasar hukum pembentukan UKP3R berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008.
·       UKP3KR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
·       Marsillam Simanjuntak dipilih menjadi Kepala UKP3R periode 2006-2009. Selain itu, ada tokoh reformis di lingkungan militer, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, dan Edwin Gerungan, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
·       UKP3R bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi, sehingga mencapai sasaran, dengan penyelesaian yang penuh. Prioritas pelaksanaan tugas UKP3R adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan UKM, dan perbaikan penegakan hukum.
 
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
·       Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (disingkat secara resmi UKP-PPP, sering juga disingkat UKP4) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. UKP4 merupakan kelanjutan dari Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R).
·       UKP4 secara resmi terbentuk pada 8 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009.
·       Kuntoro Mangkusubroto menjabat sebagai kepalanya, yang penunjukan dan pelantikannya dilakukan bersamaan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II.
·       UKP4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, UKP4 dibantu oleh Wakil Presiden serta berkoordinasi dengan—serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari—kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda), dan pihak lain yang terkait.
·       UKP4 resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo per 23 Februari 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 40 ayat b. Beberapa fungsi lembaga ini dilebur ke dalam Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan.
 
Tugas dan Fungsi
·       Tugas utama UKP4, adalah membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.
·       Pengawasan yang dimaksud adalah mengawal konsistensi-sinkronisasi program/proyek yang termasuk dalam "Prioritas Nasional"—penjabaran dari Visi-Misi Pemerintahan SBY-Boediono 2010-2014 atau "Visi-Misi Indonesia 2014"—dengan memantau dan memfasilitasi koordinasi lintassektoral dan lintaswilayah. Dalam konteks pengawasan ini, UKP4 bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Visi Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 adalah "terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan". Upaya yang diperlukan untuk meraih visi itu dirumuskan dalam Misi: (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
·       Visi-Misi itu lantas dijabarkan menjadi, 11 Prioritas Nasional yang kesemuanya merupakan tema-tema pokok dari program Pemerintah 2010-2014, yakni: reformasi birokrasi dan tata-kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
·       Debottlenecking, yakni melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi dalam implementasi.
·       Kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat atau bahkan mempercepat proses tata-kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk menyikapinya.
·       Pengoperasian ruang kendali-operasi (situation room) Presiden di Bina Graha untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
·       Penugasan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelesaikan dan/atau memberikan saran atas langkah-langkah yang harus diambil dalam waktu cepat.
 
Susunan organisasi
·       Tim terdiri dari kepala, enam deputi, serta beberapa tenaga profesional (asisten ahli, asisten, asisten muda, dan tenaga terampil).
·       Kepala UKP4 serta deputinya (atas usul Kepala UKP4) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kuntoro Mangkusubroto diangkat menjadi Kepala UKP4 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2009.
·       Keenam deputi tersebut adalah Heru Prasetyo (Deputi-I, Pengawasan dan Pengendalian Inisiatif Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan ), Mohammad Hanief Arie Setianto (Deputi-II, Pemantauan Prioritas Nasional dan Hubungan Kelembagaan), Agung Hardjono (Deputi-III, Pemanfaatan Teknologi dan Analisa Informasi), Tara Hidayat (Deputi-IV, Pengelolaan Isu Strategis dan Hubungan Internasional), Dr. Ir. Tjokorda Nirarta Samadhi, M.Sc (Deputi V, Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran), serta Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (Deputi VI, Pemantauan Program dan Institusi Penegakan Hukum).


Sumber: Litbang Kompas/PUR, diolah dari pemberitaan Kompas dan sumber lainnya

Update: 10 Agustus 2015