Profil Lembaga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta
Sebagai barometer politik nasional, Jakarta sebagai ibu kota negara tentu menjadi sorotan publik. Tidak terkecuali dengan dinamika politiknya. Meskipun urusannya lokal persoalan Jakarta, tentu dampaknya juga dirasakan oleh publik secara nasional. Hal yang sama juga terjadi dengan kasus ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dengan DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan APBD 2015. DPRD DKI Jakarta memang menjadi salah satu pilar yang menjadi mata dan hari rakyat pemilihnya. Tentu, sebagian melihat lembaga dewan sedang melakukan fungsinya sebagai kontrol dan mitra pemerintah DKI. Seperti dengan daerah-daerah lainnya, lembaga perwakilan rakyat seperti halnya DPRD memiliki landasan hukum untuk melakukan fungsi tersebut. Berikut ini disajikan akar sejarah dan perjalanan politik lembaga perwakilan rakyat yang dimiliki oleh Jakarta, mulai dari era penjajahan hingga saat ini.

Perjalanan Sejarah
 
1 Oktober 1926
Berdasarkan Ordonantie pembentukan sebagaimana termuat dalam Staatsblad 1926 No. 366 & berlaku tanggal 1 Oktober 1926, Gemeente Batavia ditunjuk menjadi Stadsgemeente Batavia dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya menurut SGO. Keanggotaan Gemeenteraad Stadsgemeente sama dgn pada masa Gemeente Batavia.
 
September 1943
Terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan Bala Tentara Jepang, yaitu dgn dibentuknya Dewan-Dewan, baik di pusat maupun di daerah yg menjalankan fungsi sebagai Badan Penasehat. Pada pemerintahan pusat, badan tersebut bernama Tyuuoo Sangi-in dan di daerah disebut Sangi-in.
 
29 Agustus 1945
Dibentuk Komite Nasional Daerah Kota Jakarta yang kedudukannya diatur dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Pemerintahan Nasional Daerah. Menurut UU No.1 pasal 2, ditetapkan Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama & dipimpin oleh Kepala daerah menyelenggarakan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya.
 
29 September 1945
Berakhirnya Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jakarta bersamaan dengan mendaratnya tentara pendudukan sekutu
 
1946
Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jakarta baru beranggotakan 39 orang. Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta ternyata tidak berjalan dengan lancar dan berakhir pada tanggal 21 Juli 1947, dan berakhir pula masa jabatan Badan Perwakilan Rakyat daerah Kota Jakarta yang dibentuk pada awal kemerdekaan Indonesia.
 
21 Juli 1947
Pihak Belanda melancarkan serangan serta menduduki wilayah-wilayah yang dikuasai oleh RI dan tidak terkecuali kekuasaan-kekuasaan Pemerintah RI yang berada di kota Jakarta.
 
25 Agustus 1948
Ditetapkan Ordonantie tentang pengaturan sementara mengenai aparatur pemerintahan stadsgemeente di Pulau Jawa (Ordonantie Tijdelijke voor Ziengenbestuur Stadsgemeente Java Stadsblad 1948 No. 195) 6 yg bermaksud untuk membentuk kembali pejabat/dewan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wakil Tinggi Mahkuta Belanda menerbitkan Staatsblad 1949 No. 56 yang membentuk kembali alat-alat perlengkapan baru yang akan menyelenggarakan tugas kekuasaan Stadsgemeente Batavia. Keputusan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan tanggal 28 Februari 1949 No.13 yang diumumkan dalam Staatsblad 1949 No. 68, menetapkan bahwa semua wewenang, hak, kewajiban dan pekerjaan lainnya dijalankan oleh Stadsbestuursraad (Majelis Pemerintahan Kota Jakarta), College van Dagelijks Bestuur (Badan Pemerintahan Harian), dan Burgemeester.
 
3 Maret 1949
Keputusan Sekretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken (Sekretaris Negara untuk Urusan Dalam Negeri dari Pemerintah Pre-Federal No. AZ 25/3/7 ditetapkan jumlah Anggota Majelis Pemerintahan Kota Jakarta sebanyak 33 orang.
 
27 Desember 1949
Berdiri Republik Indonesia Serikat sebagai suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Stadsgemeente Jakarta sebagai suatu daerah swatantra di dalam lingkungan wilayah Distrik Federal Jakarta tetap berlangsung menurut ketentuan perundangan desentralisasi yang telah ada sebelum RIS, yaitu S.G.O dan “ordonantie tijdelijke voorzienigen bestuur stadsgemeente Java”. Susunan dan organisasi stadsgemeente masih tetap seperti sediakala tanpa perubahan. Pemerintahan daerah masih dilakukan oleh Majelis Pemerintahan Kota Jakarta, Badan Pemerintahan Harian dan Walikota yang dibentuk pada zaman Pre-Federal.
 
28 Februari 1950
Kementrian mengadakan pertemuan dengan pelbagai partai politik dan organisasi lain. Dalam pertemuan disetujui pembentukan sebuah Panitia pembaharuan Majelis Pemerintahan Kota Jakarta yang disebut Panitia Tujuh yang bertugas untuk dalam waktu singkat membentuk sebuah majelis baru, yang didalamnya duduk wakil-wakil dari pelbagai aliran politik dan lainnya yang dapat mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya dari masyarakat Kota Jakarta pada dewasa itu.
 
1 Maret 1950
Majelis Pemerintahan Kota Jakarta dan Badan Pemerintahan Harian meletakkan jabatannya. Mengingat dalam jangka waktu 1 tahun belum dapat dilangsungkan pemilihan untuk membentuk majelis yang baru, maka untuk mencegah macetnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Jakarta, dengan Keputusan Presiden tanggal 28 Februari 1950 No. 93, ditetapkan bahwa sambil menanti pengaturan lebih lanjut semua kekuasaan, hak dan kewajiban serta segala urusan dan pelaksanaan menurut perundang-undangan yang berlaku berada dalam tangan Dewan Perwakilan Kota dan College van Burgemeesteren Wethouders dari Gemeente kota Jakarta, untuk sementara diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Walikota. 8 Pemerintahan tunggal tersebut tidak berlangsung lama, karena Kementrian Dalam Negeri RIS telah melakukan usaha-usaha untuk membentuk majelis yang baru.
 
Majelis akan dijamin sekurang-kurangnya 7 kursi untuk partai-partai politik, dengan demikian pemilihan akan dilangsungkan dalam 2 tahap, yaitu dipilih terlebih dahulu 7 orang diantara calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik saja, kemudian baru dilakukan pemilihan 18 orang lain dari semua calon yang dikemukakan. Berdasarkan pemilihan yang diikuti oleh 177 organisasi, terdapat 25 orang calon yang mendapat suara terbanyak dan dinyatakan terpilih.
 
9 Maret 1950
Tugas pekerjaan Panitia Tujuh selesai, dan 25 nama tersebut diatas disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RIS untuk disahkan sebagai anggota-anggota Majelis Pemerintahan Kota Jakarta yang baru. Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri RIS tanggal 16 Maret 1950 No. B.Z/3/4/13 diangkat 25 orang yang diajukan oleh Panitia Tujuh tersebut menjadi Dewan Perwakilan Kota Sementara dari Kotapraja 9 Jakarta terhitung mulai tanggal 15 Maret 1950.
 
30 Maret 1950
Masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sementara diperpanjang selama 6 bulan yaitu hingga 1 Januari 1951, dengan catatan bahwa sebelum tanggal tersebut harus sudah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kota berdasarkan pemilihan umum.
 
27 Desember 1950
Untuk menghindari kekosongan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Jakarta, maka dengan Keppres RI tanggal 27 Desember 1950 No. 69, masa jabatan yang semula ditetapkan hingga akhir tahun 1950 diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan, dan akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan atas persiapan-persiapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Kota tersebut.
 
1956
Dewan Perwakilan Kota Sementara yang dibentuk pada zaman RIS ternyata tidak sementara sebagaimana disebutkan daam namanya, karena dapat mencapai umur 6,5 tahun yaitu sampai tanggal 31 Agustus 1956, selama jangka waktu tersebut telah terjadi perubahan dalam susunannya. Pemerintah Pusat mengeluarkan undang-undang tahun 1956 No. 14 yang mengatur pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan di daerah-daerah berdasarkan pertimbangan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang baru di daerah masing-masing.
 
17 Juli 1956
DPRD Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik, atau selambat-lambatnya 1 tahun setelah Undang-Undang 1956/14 diundangkan. Undang-undang tersebut ditetapkan tanggal 17 Juli 1956. Masa jabatan DPRD Peralihan hanya sampai tanggal 17 Juli 1957. Akan tetapi jangka waktu 1 tahun tersebut dihapuskan karena tidak ada daerah yang dapat membentuk DPRD dengan jalan pemilihan sebelum tanggal 17 Juli 1957. Selanjutnya ditetapkan bahwa masa jabatan DPRD Peralihan ialah sampai dilantiknya DPRD atas dasar Pemilu. Berdasarkan permohonan dimaksud, Pemerintah telah mengubah UU No.8 Tahun 1957 (LN 1957 No.50 TLN No. 1274), dimana dasar perhitungan untuk menentukan jumlah anggota DPRD Kotapraja Jakarta Raya menjadi tiap-tiap 45.000 penduduk mempunyai seorang wakil, dengan minimal 30 dan maksimal 50 anggota.
 
20 Mei 1957
Berdasarkan SK Mendagri tanggal 20 Mei 1957 No. BPU/15/11/10 sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1957 Jo. UU No.8 Drt. 1957, jumlah anggota DPRD sebanyak 41 orang.
 
1961 dan 1964
Atas dasar pertimbangan dengan kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara yang ditetapkan dalam Penetapan Presiden No.2 Tahun 1961 dan UU No. 10 Tahun 1964, yang memiliki kelengkapan dari berbagai golongan politik dan Golongan Karya di dalam masyarakat, serta memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, maka oleh Presidium Kabinet Kerja dengan keputusannya tanggal 29 Januari 1964 No. Aa/C/61964 12 telah diadakan perubahan terhadap jumlah keanggotaan DPRD-GR DKI Jakarta menjadi 50 orang.
 
1965
Saat terjadinya penghianatan G-30-S/PKI Tahun 1965, anggota DPRD-GR DKI Jakarta berjumlah 49 orang, karena 1 orang anggotanya diberhentikan berhubung dengan pembubaran partai Murba pada tahun 1964.
 
1966-1971
Jumlah anggota DPRD Periode 1966-1971 berjumlah 39 orang. Sesuai Keputusan DPRD No.9/DPRD-GR/1966 terdapat 11 orang anggota yang berasal dari PKI dipecat, dan berdasarkan surat Keuta DPRD- GR No. 198/I/S/DPRD-GR terdapat 2 orang anggota dari Partindo diberhentikan kegiatannya sebagai anggota DPRD.
 
Selanjutnya berdasarkan Kepmen Dagri/Deputi Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Des.2/12/40-85, terdapat 10 orang anggota DPRD-GR diberhentikan dengan hormat serta pengangkatan 12 orang anggota baru.
 
1977-1982
Sesuai dengan UU No. 16 Th. 1969 jo. Peraturan Pemerintah No.2 Th. 1970, jumlah anggota 13 DPRD periode 1977-1982 sebanyak 40 orang.
 
1982-1987
Dengan landasan UU No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedaulatan MPR, DPR dan DPRD yang disempurnakan menjadi UU No. 5 Th. 1975, serta PP No.2 Th. 1976 menggariskan bahwa jumlah anggota DPRD Tingkat I sekurang-kurangnya 40 orang dan sebanyak-banyaknya 75 orang dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 200.000 jiwa penduduk mendapat seorang wakil, maka keanggotaan DPRD DKI Jakarta masa bakti 1982-1987 berjumlah 40 kursi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 16 Th 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan sebagaimana diubah dengan UU No.2 Thn 1985 jumlah anggota DPRD tingkat I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Sedangkan bagi DKI Jakarta ditetapkan sekurang-kurangnya 60 orang.
 
1987-1992
Berdasarkan surat Mendagri No. 161.31-860 Th. 1987, anggota DPRD DKI Jakarta masa bakti 1987-1992 berjumlah 60 orang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UU No. 16 Th. 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah kembali dengan UU No. 5 Th. 1995, jumlah anggota DPRD I sebanyak-banyaknya 100 orang dan sekurang-kurangnya 45 orang dan dalam ayat (4) ditetapkan bahwa jumlah anggota DPRD DKI Jakarta ditetapkan sekurang-kurangnya 60 orang.
 
1992-1997
Untuk masa bhakti 1992-1997 berdasarkan Kepmendagri No. 47 Th. 1992 jumlah anggota DPRD DKI Jakarta ditetapkan 75 orang. Selanjutnya, untuk DPRD hasil Pemilu tahun 1997 hanya berusia 14 sekitar 2 tahun, karena terjadinya reformasi disegala bidang yang ditandai dengan penggantian pimpinan nasional, dilakukannya perubahan terhadap UU tentan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, tentang Pemilihan Umum, Partai Politik, Pemerintahan Daerah dll. Keanggotaan DPRD hasil Pemilu 1997 ini berjumlah 85 orang.
 
1999
hasil Pemilu 1999, berdasarkan UU No.4 Th. 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, keanggotaan DPRD tetap berjumlah 85 orang dan
 
2004—2009
Anggota Dewan berjumlah 75 orang.
 
2009-2014
Fraksi DPRD DKI Jakarta berjumlah 10 Fraksi terdiri dari Fraksi Demokrat 32 Anggota, Fraksi PKS 18 Anggota, Fraksi PDI Perjuangan 11 Anggota, Fraksi Golongan Karya 7 Anggota, Fraksi Persatuan Pembangunan 7 anggota, Fraksi Gerindra 6 Anggota, Fraksi Hanura 4 orang anggota, Fraksi PDS 4 Anggota, Fraksi PAN 4 Anggota, Fraksi PKB 1 Anggota. Jumlah seluruhnya 94 orang anggota dewan.
 
2014-2019
Hasil Pemilu 2014 menyebutkan jumlah total kursi DPRD DKI Jakarta mencapai 106 kursi yang terdiri dari PDIP (28 kursi),  Gerindra (15 kursi),  PKS (11 kursi), PPP (10 kursi), Partai Demokrat (10 kursi), Partai Hanura (10 kursi), Partai Golkar (9 kursi), PKB (6 kursi), Partai Nasional Demokrat (5 kursi), dan PAN (2 kursi)


Peta Politik di DPRD DKI Jakarta
Hasil Pemilihan Umum 2014 di DKI Jakarta ibarat berbanding lurus dengan hasil di tingkat nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi jawara sebagai peraih suara tertinggi di ibu kota negara ini. Dominasi PDIP ini menggeser dominasi yang sebelumnya diraih oleh Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta. Dengan 28 kursi, PDIP memiliki peningkatan dua kali lipat lebih jika dibandingkan kursi yang diraihnya di Pemilu 2009 yang hanya 11 kursi. Dengan hasil perolehan kursi ini otomatis dijabat oleh politisi PDIP.

Jumlah Kursi dan Fraksi
Total kursi beserta Anggota DPRD DKI Jakarta untuk Periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi dari 10 partai politik. Sedangkan jumlah fraksi DPRD DKI Jakarta untuk Periode 2014-2019 sebanyak 9 fraksi dari 10 partai politik.
 
Jumlah Kursi
PartaI Jumlah kursi
PDIP 28
Gerindra 15
PKS 11
PPP 10
Partai Demokrat 10
Partai Hanura 10
Partai Golkar 9
PKB 6
Partai Nasional Demokrat 5
PAN 2
Total Kursi 106
 
Fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk Periode 2014-2019
Fraksi Jumlah anggota
PDIP 28
Partai Gerindra 15
Partai Demokrat-PAN 12
PKS 11
PPP 10
Partai Hanura 10
Partai Golkar 9
PKB 6
Partai Nasional Demokrat 5
Total anggota 106
 
Pimpinan Dewan  2014-2019
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, SH
Wakil Ketua DPRD H. Mohammad Taufik
Wakil Ketua DPRD Ir. Triwisaksana, MSc
Wakil Ketua DPRD H. Lulung AL, SH
Wakil Ketua DPRD Mayjen (Purn) H Ferrial Sofyan
 
Komisi-Komisi
Komisi Bidang
Komisi A Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.
Komisi B Bidang Perekonomian meliputi perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah
Komisi C Bidang Keuangan meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, perusahaan patungan
Komisi D Bidang Pembangunan meliputi pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Komisi E Bidang Kesra meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.
 
Sumber: laman DPRD DKI JAKARTA
 
 (Susanti Agustina Simanjuntak/Litbang Kompas)