Profil Lembaga

Bank Indonesia

Bank Indonesia
Indonesia sudah menjadi pusat perdagangan internasional sebelum bangsa barat datang. Setelah revolusi industri muncul perbankan, seperti Bank van Leening di Belanda. Sistem ini mulai diadopsi saat Belanda mulai menjajah Indonesia. Pada tahun 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening. Bank inilah yang  menjadi cikal bakal perbankan Indonesia.

Pada masa revolusi, terjadi dualisme kekuasaan antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Dualisme itu berakhir di Konferensi Meja Bunda tahun 1949. Hasilnya, Indonesia mulai menasionalisasi bank sentralnya sejak 1 Juli 1953. De Javasche berubah menjadi Bank Indonesia.
 
Kronologi
1946                     : VOC mendirikan De Bank van Leening di Jawa.
1752                     : De Bank van Leening berganti nama menjadi De Bank Courant en Bank van Leening.
1828                     : Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB).
1949                     : Konferensi Meja Bundar memutuskan DJB menjadi bank sentral bagi Indonesia.
1953                     : Tepat pada 1 Juli, DJB menjadi Bank Indonesia. Menandai nasionalisasi bank sentral Indonesia.
 
Gubenur Bank Indonesia

1953-1958           : Sjafruddin Prawiranegara
1958-1959           : Loekman Hakim
1959-1960           : Soetikno Slamet
1960-1963           : Soermarno
1963-1966           : Jusuf Muda Dalam
1966-1973           : Radius Prawiro
1973-1983           : Rachmat Saleh
1983-1988           : Arifin Siregar
1988-1993           : Adrianus Mooy
1993-1998           : J. Soedradjad Djiwandono
1998-2003           : Sjahril Sabirin
2003-2008           : Burhanuddin Abdullah
2008-2010           : Boediono
2010-2013           : Darmin Nasution

2013-sekarang   : Agus Martowardoyo
 
Tujuan Tunggal
BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Asperk tersebut tercermin pada perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
 
Independen
Bank Indonesia diberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.
 
Badan Hukum
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
 
Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.
 
Misi
  1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertimbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
  3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, tabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
  4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjungjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan.
 
Kantor        : Jalan MH. Thamrin 2   Jakarta 10350, Indonesia.
Telepon      : (Kode area) 500131
Faksimile   : (021) 3864884
Email         : bicara@bi.go.id
 
 
Sumber: Litbang “Kompas”/ARM, diolah dari laman resmi Bank Indonesia.