Profil Lembaga

Badan Usaha Logistik

Badan Usaha Logistik
Dalam buku Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru: Bustanil Arifin 70 tahun, disebutkan bahwa Badan Urusan Logistik atau BULOG adalah institusi strategis yang hadir sebagai bagian dari komitmen politik Orde Baru terhadap stabilitas ekonomi. Kala itu, beras, dalam konteks politik nasional, telah tertransformasikan sebagai meta-commodity, sebuah komoditas yang fungsinya tidak hanya berhenti pada segi fisiknya, melainkan berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan non-ekonomi. Stabilitas ekonomi beras, lalu menjadi faktor kunci bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Posisi penting ini menjadikan beras sebagai komoditas politik.

Sejarah

Beberapa literatur memperlihatkan pembentukan badan yang mengurus pangan seperti BULOG pada tahun 1967, sebenarnya telah dimulai sejak Indonesia masih dalam cengkeraman pemerintahan kolonial Belanda. Kala itu, 25 April 1939, dibentuk Voedings Middelen Fonds (VMF) atau Yayasan Bahan Pangan di bawah pembinaan Departemen Ekonomi. Tugasnya melakukan pengadaan, penjualan, dan penyediaan bahan pangan.

Ketika Jepang menjajah, VMF dibubarkan dan diganti dengan Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisa (1942-1945). Dalam buku Bulog Dalam PJPT I yang diterbitkan Badan Urusan Logistik, terbitan tahun 1995, disebutkan badan ini bertugas membeli padi dari petani dengan harga yang sangat rendah.

Di awal kemerdekaan, 1945-1950, pemerintah Indonesia mendirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR). Kelak badan ini menjadi Kementrian Penyediaan Makanan Rakyat. Tugasnya menangani penyediaan dan distribusi pangan. Sedang di dalam wilayah pendudukan Belanda dihidupkan kembali Voedings Middelen Fonds (VMF). Kedua badan ini lebur pada tahun 1950 menjadi Yayasan Bahan Makanan (BAMA), di bawah pembinaan Departemen Pertanian. Yayasan ini dikelola dan dioperasikan oleh tenaga-tenaga bekas PMR yang digantikannya, untuk melanjutkan tugas VMF yang sejak semula telah dibantu dengan kredit Bank Indonesia untuk membiayai pengadaan pangan di dalam negeri maupun impor.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ekonomi nomor 1303/M tanggal 1 Februari 1952, pembinaan BAMA menjadi tanggung jawab Kementrian Ekonomi. Namanya pun berubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM).  Tugasnya membuat dan mengurus kebijaksanaan stabilisasi harga beras. Pada tahun 1956/1957, saat pemerintah Indonesia membentu Daerah Swantantra Tingkat I dan II, di tahun itu YUBM diberi kewenangan untuk membentuk yayasan dengan nama Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP).

Kedua yayasan itu, YUBM dan YBPP, menjelma menjadi dua badan yang mengurus masalah pangan. YUBM sebagai aparat pemerintah pusat bertugas melaksanakan impor pangan dengan pembiayaan kredit dari Bank Indonesia. Sedangkan YBPP sebagai aparat daerah, bertugas melakukan pengadaan padi/beras di dalan negeri dengan kredit dari Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Kini, BKTN dikenal dengan nama Bank BRI.

Tahun 1964 melalui Keputusan Dewan Bahan Makanan nomor 001/SK/DBM/64 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP), dualisme kelembagaan itu itu diperbaiki. Kini hanya ada satu badan yang mengurus penyediaan bahan pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia. BPUP melakukan kegiatan pengadaan dan penyaluran pangan, menangani pengolahan, pengangkutan, pergudangan dan distribusi. BPUP hanya berdiri selama dua tahun, hingga 1966.

Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 mengakibatkan berbagai kekacauan di dalam negeri. Melalui Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87/1966, dibentuk Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS). BPUP dan segala kegiatannya kemudian diintegrasikan ke KOLOGNAS berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11/EK/Kep/8/1966. KOLOGNAS bertugas mengendalikan operasional bahan makanan pokok hingga dibubarkan setahun kemudian, tepatnya tahun 1967, dengan Keputusan Presiden Nomor 69/1967.

Setelah KOLOGNAS dibubarkan, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 114/U/Kep/1967 tanggal 10 Mei 1967 dibentuk Badan Urusan Logistik (BULOG). Tugas lembaga pangan ini mengamankan penyediaan pangan demi menjaga eksistensi pemerintahan baru. badan baru ini dirancang sebagai Lembaga Pembeli Tunggal untuk Beras.  Bank Indonesia ditetapkan sebagai penyandang dananya, melalui Inpres nomor 1/1968. Pembiayaan untuk semua pengadaan beras, baik impor maupun pengadaan dalam negeri dilakukan melalui pembukaan L/C (Letter of Credit). Melalui Keprres Nomor 39/1969 tanggal 21 Januari 1969, tugas pokok BULOG adalah melakukan stabilisasi harga beras.

Menjelang dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I) pada 1 April 1969, melalui Keputusan Presiden Nomor 11/1969 tanggal 20 Januari 1969 dilakukan reorganisasi struktur BULOG. Dalam peraturan itu disebutkan antara lain: struktur organisasi BULOG disesuaikan dengan tugas barunya sebagai pengelola cadangan pangan (buffer stock) dalam rangka mendukung upaya nasional untuk meningkatkan produksi pangan. Sedangkan penyediaan dan penyaluran beras untuk Golongan Anggaran yakni anggota ABRI dan pegawai negeri, menjadi salah satu kegiatan rutin. Kebijaksanaan buffer stock beras diberlakukan karena pengalaman krisis beras di tahun 1972 dan awal 1973. Kala itu, produksi beras menurun sehingga harga beras melambung tinggi dan mengakibatkan fluktuasi pasar.        

Pemerintah memperkuat status hukum Bulog menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI nomor 39/1978. Dengan status sebagai LPND, BULOG mendapatkan privilage sebagai satu-satunya lembaga yang memegang monopoli atas penyediaan kebutuhan sembilan bahan pokok. Posisi lembaga pangan ini bagaikan “tangan kanan” pemerintah dalam menjaga stabilisasi pangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Perum BULOG, yang kemudian direvisi menjadi PP nomor 61/2003, BULOG  berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dengan status barunya, mengutip Eko Suksmantri dan kawan-kawan dalam buku Bulog Dalam Bingkai Ketahanan Pangan, dua misi sekaligus ditaruh di pundak BULOG: misi komersial (bisnis, profit) dan misi sosial (public service obligation/PSO).

Hingga tahun 2012, sekitar 90 persen kinerja BULOG diabdikan untuk PSO. BULOG, misalnya, ditugaskan untuk menyalurkan lebih dari 3 juta ton beras bagi keluarga miskin (raskin) dengan harga Rp 1.600 per kilogram di seluruh wilayah nusantara melalui 50.000 lebih titik distribusi yang berlokasi di desa/kelurahan/kecamatan dan terdistribusi di 440 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Transformasi tugas seperti itu, seperti yang ditulis dalam buku Prospek Perum BULOG Sebagai Penyangga Ketahanan Pangan dan Pelaku Bisnis yang Berdaya Saing Tinggi, antara lain karena adanya perubahan kebijakan pangan pemerintah dan perubahan mandat kepada BULOG, berlakunya UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, serta tuntutan masyarakat agar BULOG menjadi lembaga yang efisien, transparan, profesional, dan akuntabel.

Perubahan mandat kepada BULOG tak lepas dari krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Saat itu timbul tekanan yang kuat agar peran BULOG dipangkas habis. Bulog yang sebelumnya bertugas menangani sembilan bahan pokok, akhirnya hanya mengurus beras saja. Lebih tepatnya menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga.

Perubahan ini membuat peran BULOG sebagai komponen sentral dalam penentuan dan implementasi kebijakan perberasan Indonesia selama lebih dari 20 tahun telah berakhir. Perubahan status BULOG  itu membawa konsekuensi hilangnya kewenangan BULOG untuk menetapkan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi pangan. Sebagai Perum, BULOG berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.

Dulu, pemerintah menerapkan general price subsidy. Seluruh masyarakat, baik kaya atau miskin, menerima dan menikmati harga beras yang sama. Kini yang menerima subsidi hanya kelompok masyarakat tertentu (target group subsidy), yakni para penduduk miskin.  Hal lain, semula pemerintah melakukan proteksi petani atau produknya melalui non tariff barier, melalui pentataniagaan impor dan pemasarannya di dalam negeri. Setelah BULOG menjadi Perum, proteksi ini kemudian diubah melalui tariff barier menuju free trade. Secara bertahap tarif diturunkan. Kebijakan pangan lama yang memberikan subsidi melalui pembedaan harga jual beras kepada golongan anggaran dan harga pasar, melalui operasi pasar, atau antar komoditi kemudian diubah. Subsidi kini hanya diperbolehkan melalui APBN.

Mengutip Pemaparan Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata yang berjudul Perum Bulog Antara Misi Sosial dan Kepentingan Nasional, dalam Seminar Perumisasi Bulog, perubahan status membawa beberapa dampak pada BULOG. Soal kepegawaian, misalnya, seluruh pegawai perum adalah pegawai perusahaan bukan pegawai negeri sipil. Kegiatan usaha yang semula komersial menjadi profit oriented. Kegiatan usaha yang semula berorientasi  ke masyarakat, menjadi penugasan yang harus  memenuhi prinsip availability (ketersediaan) dan accesibility (keterjangkauan). Persaingan BULOG dengan pelaku usaha atau korporasi lain, misalnya swasta, pun menjadi makin kompetitif. Perlakuan terhadap BULOG pun kini sama dengan pelaku usaha lainnya. (BE Julianery/Litbang Kompas)

Tugas dan Fungsi

BULOG kini mengemban tiga misi yakni memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.  Tugas dan fungsi Bulog sebelum dan sesudah menjadi Perum secara ringkas sebagai berikut:
 
Paradigma Lama Paradigma Baru
  1. Stabilisasi harga beras:
  • Dengan sistem operasi buffer stock (menambah demand waktu panen dengan membeli gabah atau beras dan menambah suplai waktu paceklik dengan operasi pasar
  • Sebagai outlet ditambah tugas melayani distribusi beras untuk ABRI & PNS dan instansi tertentu
  • Menyediakan beras untuk bencana alam dan mengatasi rawan pangan (pada saat-saat tertentu) bukan operasi buffer stock murni
  1. Memantapkan ketahanan pangan:
  • Dengan jalan mendinamisir pasar beras melalui pembelian waktu panen sampai harga mendekati CIF+tarif
  • Melayani OPK untuk keluarga miskin, menyalurkan beras untuk golongan anggaran, melakukan operasi pasar daerah tertentu
  • Mengadakan beras untuk stock penyangga dan bencana alam
  1. Impor beras dimonopoli oleh Bulog, Bulog membatasi jumlah impor supaya harga beras di pasar tetap berada di atas harga internasional
  1. Impor beras dibebaskan dapat diimpor melalui importir umum, Bulog dapat mengimpor beras secara kompetitif baik langsung maupun tidak langsung, misalnya membeli beras eks impor yang telah berada di dalam negeri untuk mencukupi kebutuhannya
  1. Sumber pembiayaan dari kredit KLBI, Bulog dapat menarik kredit setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Antara penarik kredit dan penjualan tidak terkait
  1. Sumber pembiayaan dari anggaran pemerintah dan kredit komersial. Bulog harus memperhitungkan cash flow
  1. Bulog diberi kewenangan untuk mengelola komoditas non beras: gula, terigu, kedele dan lain-lain, dengan jalan monopoli impor dan pengaturan tataniaga dalam negeri. Kerugian pada komiditas beras dapat dikompensasikan dengan keuntungan pada komoditas lain
  1. Kewenangan khusus dicabut. Tidak dilarang mengelola komoditi non beras tetapi tidak ada fasilitas khusus.
  1. Dengan sistem operasi buffer stock  jumlah pengadaan dalam negeri sulit diprediksi (fluktuatif). Akibatnya suatu saat over stock sehingga menimbulkan beban biaya penyimpanan, kerusakan, susut dan sebagainya.
  1. Dengan mengubah sistem beroperasi yang berorientasi pada target quantity pengadaan pada musim panen di daerah sentra produksi padi, diharapkan dapat mengangkat harga di atas harga C&F dan tarif
Sumber: Pemaparan Deputi Bidang Usaha Logistik & Pariwisata dalam Seminar Perum Bulog, 2003.

            Sejak tahun 2003, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No7/2003 maupun Instruksi Presiden (Inpres) No 13/2005, Perum Bulog ditugaskan pemerintah untuk melaksanakan tugas publik di bidang pembangunan perberasan nasional, yaitu pembelian gabah dalam negeri dengan harga pembelian pemerintah (HPP), penyediaan dan penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin), dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP). Ketiga tugas ini disebut sebagai tiga pilar ketahanan pangan.
            Hasil pengadaan gabah/beras dalam negeri yang disalurkan kepada rumah tangga miskin melalui program raskin merupakan program perlindungan sosial. Penyaluran raskin merupakan wujud terciptanya pilar kedua ketahanan pangan yakni keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi. Secara fisik beras itu diantar sampai titik distribusi yang letaknya dekat dengan domisili RTM. Secara ekonomi, raskin dijual pada tingkat harga bersubsidi yang terjangkau oleh RTM.
            Dalam pengelolaan CBP, BULOG berperan sebagai pelaksana. CBP tersedia di seluruh gudang-gudang BULOG yang tesebar di seluruh wilayah nusantara dan dapat diakses pemerintah setiap saat. CBP yang tersedia setiap saat dan di setiap tempat, stabilitas pangan nasional dapat terwujud dengan baik. (BE Julianery/Litbang Kompas)

Sumber: www.bulog.co.id